PEKALONGAN (MP) – Komisi III melaksanakan salah satu program kerja dan kegiatan DPRD tahun 2019 sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kab. Indramayu berupa Kunjungan Kerja. Kunjungan Kerja (KUNKER) perlu dilaksanakankan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Komisi III DPRD Kab. Indramayu untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kabupaten Indramayu.

Sehubungan sedang dibahasnya raperda atas inisiatif DPRD Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidya ikan dan petambak garam. Maka Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu sharing pendapat serta belajar di DPRD Kota Pekalongan. (28/03/2019) Alasan memilih DPRD Kota Pekalongan untuk dijadikan referensi raperda inisiatif, karena selain RAPERDA nya sudah di terapkan dan mayoritas mata pencaharian selain pengrajin batik, banyak juga yang menjadi nelayan serta letak geografis dan kultur masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Indramayu.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu selaku wakil rakyat, langsung merespon. Dan memperjuangkan aspirasi para nelayan berupa membuat raperda inisiatif DPRD Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidAya ikan dan petambak garam. Kamis

Kunjungan kerja dipimpin langsung wakil ketua H Kasan Basari, SH Didampingi ketua komisi III dprd kabupaten indramayu M. Alam Sukmajaya ST MM didampingi anggota Komisi III DPRD Kab. Indramayu, HJ Yayah Juhriyah, Hj Kursiah, Asniyah Darpadi, Subada H Kasum, Sandi Jaya Passa, Junedi, Didi Mujahiri, Sirojudin SP. Dalam, konsultasi tersebut di terima langsung Kabag Umum DPRD Kota Pekalongan Wisnu Adityo Yang mengatakan "bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisonal harus diupayakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkunganya, serta kearifan lokal di dalam kesinambungan ,pembangunan perikanan nasional. YANG dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan no 10 tahun 2017. “ tegasnya .di akhir kunjungan kerja DPRD Kabupaten Indramayu ke DPRD Kota Pekalongan saling bertukar cinderamata tanda akhir kunjungan kerja sudah selesai (TIM MP)


Komisi