CIREBON MP - Banyaknya masukan dan keluhan terkait penanganan covid19 di kabupaten Indramayu. Dari pendistribusian bantuan sosial, pelaksanaan Pembatasan sosial skala besar (PSBB) hingga tidak adanya transparansi penggunaan dana. Komisi 3 (tiga) DPRD kabupaten Indramayu belajar penanganan covid19 di DPRD kota Cirebon.

Rombongan komisi 3 (tiga) DPRD kabupaten Indramayu dipimpin langsung ketua DPRD kabupaten Indramayu H Syaefudin SH. Didampingi pimpinan dan anggota komisi 3 (tiga) DPRD kabupaten Indramayu.

Bertempat di ruang rapat sidang utama DPRD kota Cirebon rombongan komisi 3 (tiga) di terima langsung ketua DPRD kota Cirebon.

Dalam sambutannya ketua DPRD kabupaten Indramayu H Syaefudin SH mengatakan. Kota Cirebon dan kabupaten Indramayu secara letak geografis, sosial dan budaya memang tidak jauh berbeda. Kami DPRD kabupaten Indramayu ingin mengetahui langkah apa saja yang sudah dilakukan DPRD kota Cirebon dalam fungsi legislatif dalam penanganan pandemi covid19. Ujarnya


Menurut ketua DPRD kota Cirebon Penanganan Covid-19 dan Pengawasan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-16/2020 kami membuat panitia khusus (pansus). diketuai oleh dr Tresnawaty SpB.

Adapun tugas dari pansus tersebut diantaranya memastikan penanganan korban masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif terinfeksi Covid-19 dilakukan secara masif dan terpadu di Kota Cirebon. Kemudian, memastikan protokol pencegahan Covid-19 telah dilakukan secara ketat dan menyeluruh di instansi pemerintah maupun di lingkungan masyarakat.


Selanjutnya, pansus juga memastikan pelaksanaan mitigasi berbagai dampak pandemi Covid-19 di Kota Cirebon berlangsung secara optimal. Hingga memastikan pelaksanaan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati AMa dalam kunjungan kerja ini menyampaikan, percepatan penanganan Covid-19 baik pemerintah pusat maupun daerah sudah membuat kebijakan. Namun, penerapan kebijakan pemerintah daerah melalui gugus tugas penanganan Covid-19 dirasakan belum optimal.

“Terutama dalam permasalahan sosial, sehingga masyarakat ada yang menyampaikan aspirasinya ke DPRD,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Affiati, untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, DPRD Kota Cirebon membentuk pansus tersebut.

“Mudah-mudahan Pansus Pembahas Penanganan Covid-19 dan Pengawasan Penyesuaian APBD Tahun 2020 bisa berperan maksimal dalam fungsi pengawasan,” katanya.TIM MP


Komisi