BANDUNG (mp)-Sampah Merupakan Salah Satu Masalah Utama Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Tegal. Daya Dukung, Dan Daya Tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terbatas Sehingga Sampah Menjadi Momok Tersendiri Yang Perlu Segera Diatasi. Oleh Karena Itu Berbagai Upaya Dilakukan Untuk Dapat Mengolah Sampah Menjadi Barang Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat.

Bertempat Di Ruang Rapat Lt 6  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Serta  Pimpinan Dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Di Terima Langsung Kepala UPTD Persampahan Regional Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah Mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu Melalui Komisi III Yang Membidangi Ekonomi Dan Keuangan Terus Mendorong Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu.

Upaya Yang Dilakukan Dari Komisi III Ini Untuk Mendorong PAD Kabupaten Indramayu Yakni Dengan Menggali Potensi Pajak Yang Belum Tergali Dan Potensi Yang Sudah Digali Namun Belum Maksimal.

Maksud Dan Tujuan Kedatangan Kami Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Ingin Sharing Dan Diskusi Terkait Menggali Potensi Pendapatan Dari Sektor Persampahan.Tegasnya

Kepala UPTD Persampahan Regional Provinsi Jawa Barat Dedy Kami Sangat Terhormat Kami Kedatangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Semoga Dalam Sharing Dan Diskusi Ini Bisa Bermanfaat.

Dalam Sharing Dan Diskusi Kali Ini Kami Berpendapat Sampah Punya Masalah Yang Kompleks Di Masyarakat, Yakni Kesehatan Dan Lingkungan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Untuk Penguatan Atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Yang Meliputi Pengambilan, Pengangkutan, Dan Pembuangan Serta Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Sampah Rumah Tangga Dan Perdagangan.

Memksimalkan Potensi Penerimaan Retribusi Untuk Mengurangi Beban Apbd Bisa Dicapai Dengan Cara “Meningkatkan Cakupan Pelayanan Dan Kualitas Pelayanan”.Ungkapnya

Retribusi Jasa Umum Merupakan Pungutan Atas Pelayanan Yang Disediakan Atau Diberikan Pemerintah Daerah Untuk Tujuan Kepentingan Dan Kemanfaatan Umum Serta Dapat Dinikmati Oleh Orang Pribadi Atau Badan (Undang Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Jelasnya TIM MP


Komisi