INDRAMAYU-MP.Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan lapangan di area lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II di blok pintu plawad desa Mekarsari, Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Kunjungan lapangan dipimpin Ketua Komisi IV, M. Alam Sukmajaya ST.MM didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Indramayu, Aep Surahman beserta jajaran dan Anggota Komisi IV DPRD Indramayu, Bhisma Panji D, S.Si Apt, Estim enting dan Karmadi disambut baik puluhan warga terdampak PLTU yang tergabung dalam komunitas Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (Jatayu), di areal lahan PLTU II Indramayu.

Dengan adanya kedatangan Komisi IV DPRD Indramayu dan Dinas Lingkungan Hidup ke desa mekarsari langsung dimanfatkan warga desa mekarsari untung berdialog seputar persoalan yang ada.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Indramayu, M. Alam Sukmajaya ST.MM mengatakan Komisi IV ingin meninjau langsung lokasi PLTU dan mendengarkan keluhan-keluhan warga desa mekarsari yang berada disekitar PLTU.

“kami ingin melihat langsung ke lokasi dan ingin mengetahui keluhan warga serta dampak dampak PLTU terhadap masyarakat. Keluhan yang disampaikan masyarakat diantaranya disampaikan oleh para nelayan, dampak kesehatan dan dampak terhadap buruh tani warga desa mekarsari, pokok permasalahannya mengenai dampak pencemaran lingkungan akibat penggunaan batubara sebagai bahan bakar PLTU” Jelasnya

Lebih lanjut Ketua Komisi IV DPRD Indramayu M. Alam Sukmajaya ST.MM, menjelaskan mengenai rencana pembangunan PLTU II Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mengeksekusi karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat termasuk masalah perijinan.

“Komisi IV DPRD Indramayu dan Dinas Lingkungan Hidup akan mengkonsultasikan kembali kepada pihak propinsi dan pihak terkait” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Indramayu, Aep Surahman, menjelaskan sebebelumnya Pemda memiliki kewenangan atas pantai akan tetapi berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 mulai dari titik 0 hingga radius 12 mil menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi sehingga mengenai perijinan kewenangan berada di pemerintah propinsi. Tim.MP

JAWA TENGAH-MP-Komisi IV Bidang Infrastruktur (Pembangunan) DPRD Kabupaten Indramayu melakukan study banding ke Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan Bappeda Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, kunjungan kerja diikuti Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, SP beserta Ketua Komisi IV, M. Alam Sukmajaya, ST.MM, Wakil Ketua Komisi IV, Abdul Rojak dan Sekretaris Komisi IV, Iffan Sudiawan. Turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Sirojudin, SP mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangan Komisi IV DPRD Indramayu ke Pemkab Semarang dan Kota Semarang dalam rangka berilahturahmi serta mencari informasi dan referensi mengenai RKPD Online dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD serta ingin membahas seputar infrastruktur (pembangunan) diwilayah kabupaten dan kota semarang.

“pada dasarnya pokok-pokok pikiran (pokir) atau aspirasi tertuang dalam undang-undang dimana setiap 4 (empat) bulan sekali DPRD Kabupaten dan Kota menggelar kegiatan reses turun kelapangan untuk menyerap aspirasi yang nantinya akan dihimpun melalui pokok pikiran (pokir) dan disampaikan pada rapat paripurna oleh masing masing fraksi. Sesuai permendagri no 70 Tahun 2019 terkait pokok pikiran harus dimasukan ke RKPD onlen dan sudah harus mulai berjalan di tahun 2021” ungkapnya.`

Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM menyampaikan Komisi IV DPRD Indramayu ingin mendapat referensi pengalaman mengenai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Online yang bisa diambil untuk pemerintah daerah indramayu

“Rencana musrenbang Kabupaten Indramayu ditahun 2021 akan dilaksanakan di pertengahan bulan maret sesuai dengan aturan yang berlaku seminggu sebelum di gelar musrenbang harus ada sinkronisasi antara DPRD yang membawa aspirasi melalui pokok pikiran dan eksekutif” ujarnya.

Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang, Sunaryo, SH,MH mengatakan Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting, saat ini menjadi komponen penting dalam menentukan sistem perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparansi. Pemerintah Kabupaten Semarang 2 tahun yang lalu sudah mencoba mengintegrasikan E-Budgeting dan E-Planing, Mengenai PP Nomor 70 Tahun 2019 pada intinya sistem informasi (aplikasi) tersebut akan mengakomodir tiga hal diantaranya E-Database, E-Budgeting dan informasi pemerintah daerah.

Dilokasi berbeda kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Indramayu disambut Sekretaris Bappeda Kota Semarang, Budi Prakosa, ST.MM didampingi Kasubid Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sugeng Hartanto, S.Sos.MT di ruang Kepala Bappeda Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Menanggapi hal tersebut Kasubid Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sugeng Hartanto, S.Sos.MT, menjelaskan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang saat ini menerapkan sistem RKPD online. Menurutnya, dari program tersebut setiap anggota DPRD memang bisa menginput langsung program dan kegiatan apa yang diusulkan untuk masuk dalam RKPD. Sumbernya bisa berdasarkan aspirasi langsung masyarakat, temuan di konstituen, maupun dari hasil pokok pemikiran masyarakat yang disampaikan pada waktu kegiatan reses. Prosesnya juga bisa dipantau secara berkala melalui akun username dan password yang dimiliki masing-masing anggota.

“Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kota Semarang sudah bisa dilaporkan secara online. Hal itu memudahkan pihak kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang untuk melaporkan rencana pembangunan, khususnya saat menginput aspirasi masyarakat pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2019. Kota Semarang sebelumnya sudah memiliki sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, evaluasi maupun pelaporan dan pertanggungjawaban, mengenai skema sistem perencanaan ruang lingkup nya mulai dari RPJMD, RENSTRA dan RENJA” Jelasnya.

Lebih lanjut Kasubid Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sugeng Hartanto, S.Sos.MT, memaparkan mengenai penerapan sistem perencanaan dilakukan secara parsial. Inputting usulan kegiatan sarana dan prasarana fisik sudah secara parsial agar meminimalisir kegiatan di lokasi yang sama dan meminimalisir terjadinya double anggaran. (Tim.MP)

 
JAWA TIMUR MP- Komisi IV Bidang Infrastruktur (Pembangunan) DPRD Kabupaten Indramayu melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Tengah, kunjungan kerja diikuti Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, SP beserta Ketua Komisi IV, M. Alam Sukmajaya, ST.MM, Wakil Ketua Komisi IV, Abdul Rojak dan Sekretaris Komisi IV, Iffan Sudiawan. Turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu
 
Dalam sambutannya Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu M. Alam Sukmajaya, ST.MM mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangan Komisi IV DPRD Indramayu ke Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dalam rangka berilahturahmi serta mencari informasi dan referensi mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.
 
“ Kami ingin sharing mengenai pengelolaan sampah karena kota surabaya merupakan salah satu contoh kota yang berhasil mengelola sampah. Indikator sukses dalam hal pengelolaan sampah berupa adanya bank sampah serta rumah kompos, sehingga sampah tidak lagi menjadi barang yang tidak berguna”.
 
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Arif Sugiarto menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengelola sampah diantaranya melakukan penyapuan jalan dan pedestarian, pembersihan saluran, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Benowo, pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri dan penegakan peraturan perda. Lebih lanjut Arif Sugiarto mengungkapkan langkah dilakukan dengan membangun bank sampah di sejumlah kelurahan, RT dan RW. Kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk memisahkan sampah anorganik dan organik. Hal ini dilakukan agar beban berkurang ke tempat pembuangan sampah (TPS)3 R dan tempat pembuangan akhir (TPA) di Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Diperkirakan sampah masuk ke TPA Benowo sekitar 1.100 ton.
 
Pemkot Surabaya juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi sampah plastik dengan batasi memakai air mineral botol sekali pakai dan sebaiknya menggunakan tempat air minum atau tumblr. “kami juga memanfaatkan sampah dengan pengolahan sampah organik dengan larva BSF, rumah kompos, PDU/TPS3R, pemanfaatan ban dan sandal bekas, pengolahan sampah pasar dan pemanfaatan sampah botol plastik untuk pelayanan suroboyo bus serta PLTSa mini. Masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya berperan untuk kurangi sampah. Jangan sampai sampah itu jadi beban masyarakat," ujar dia.
 
 
Dilokasi berbeda kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Indramayu disambut Kepala Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Sidoarjo beserta jajaran dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo di ruang rapat sidang utama gedung DPRD Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, SP menyampaikan maksud dan tujuan Komisi IV DPRD Indramayu ingin sharing dan mencari referensi mengenai penanganan dampak limbah industri khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
 
Menanggapi hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo, ida menjelaskan mengenai ijin pembuangan air limbah diatur dalam Peraturan Bupati Kab. Sidoarjo Nomor 64 tahun 2011, dalam Perbup tersebut di persyaratan bahwa setiap air limbah yang di buang harus memenuhi baku mutu lingkungan jika tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka rekomendasi teknis ijin pembuangan air limbah tidak bisa diterbitkan. Mengenai Program Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan (SKPL), kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan dinilai dari beberapa aspek diantaranya dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). (Tim.MP)
 

JAKARTA PUSAT(MP) Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu yang membidangi pembangunan melakukan konsultasi ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Sirojudin, SP didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kab. Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM beserta Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi IV DPRD Kab. Indramayu. Kedatangan rombongan Komisi IV di terima Kepala Sub Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV Bappenas, Andi Setyo Pambudi diruang rapat kantor Bappenas DKI.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, SP mengungkapkan maksud dan tujuan Komisi IV DPRD Indramayu ingin mencari informasi dan referensi mengenai RKPD Online dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD serta membahas seputar infrastruktur didaerah khususnya wilayah kabupaten indramayu.

Kepala Sub Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV Bappenas, Andi Setyo Pambudi, menjelaskan mengenai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Demi kelancaran pembuatan dokumen perencanaan perlu disiapkan data pendukung untuk proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dijelaskan bahwa setiap daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah, hal tersebut merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Selain itu berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah terkait dengan informasi pembangunan daerah paling sedikit memuat diantaranya data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan Profil Pembangunan Daerah serta informasi perencanaan pembangunan daerah.

“pentingnya RKPD online ini diterapkan di daerah karena dengan RKPD online akan menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. Selama ini banyak ditemukan di daerah-daerah ketidak konsistensinya antara perencanaan dan penganggaran, bahwa yang sering menjadi permasalahan di daerah daerah terkait perencanaan adalah perencanaan, program/kegiatan yang diterapkan di daerah masih seringkali ‘menomorduakan’ prinsip-prinsip keintergrasian antar program/kegiatan antar SKPD serta dengan pelaksanaannya sehingga terjadi inkonsistensi perencanaan” jelasnya

Lebih lanjut Kepala Sub Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV Bappenas, Andi Setyo Pambudi, memamparkan permasalahan lain yang juga masih ditemui dibeberapa daerah belum ada singkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu program/kegiatan pada dokumen perencanaan, PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) dengan penetapan alokasi anggaran, program dengan kegiatan KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS dengan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah).

“RKPD online ini untuk menciptakan singkronisasi antara Renstra (rencana strategis) RKPD, RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), Renja SKPD (satuan kerja pemerintah daerah), RKPD dan PPAS dalam sistem perencanan daerah” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM mengatakan Komisi IV banyak mendapatkan infromasi dan masukan yang bisa di bawa ke indramayu mengenai rencana pembangunan kerja daerah pemerintah kab. Indramayu tahun 2020 , pihaknya kedepan akan membahas lebih lanjut dengan eksekutif di lingkungan kabupaten indramayu. (Tim.MP)

INDRAMAYU(MP) Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan Peraturan Daerah (PERDA) Tahun Anggaran 2020 di wilayah Kabupaten Indramayu diantaranya Kecamatan Sukra, Kecamatan Losarang dan Kecamatan Balongan.

Dalam sosialisasi yang digelar di tiga kecamatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kab. Indramayu M. Alam Sukmajaya, ST.MM, setidaknya ada realisasi Peraturan Daerah tahun 2019 yang disosialisasikan diwilayah kecamatan Sukra, Loasarang dan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.

16 Peraturan Daerah (Perda) tersebut meliputi Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Ikan dan Petani Tambak, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018, Perubahan APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019, APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2020, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Gantar, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Haurgeulis, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bangodua, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Anjatan, Raperda tentang Penyelenggaraan Layak Anak, Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu, Raperda Tentang Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, Raperda Tentang Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu.

Pada kesempatan sosialisasi tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kab. Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM mengatakan, sosialisasi bertujuan untuk menghimpun masukan dari publik sebelum raperda tersebut diparipurnakan dan dijadikan Perda.

“Komisi IV DPRD Indramayu memandang sosiliasi ini sangat penting, melalui sosialisasi ini kami dapat mendapatkan masukan dari publik, sebelum nantinya kami paripurnakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat akan menjadi lebih tahu terhadap Fungsi Perda sebagai payung hukum di masyarakat serta masyarakat dapat memahami lebih tentang regulasi yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Indramayu, DPRD Indramayu menitik beratkan untuk meminta masukan dari publik dalam rangka untuk menyempurnakan Raperda yang nanti akan dibahas pada forum Pansus yang kemudian akan dijadikan Poduk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu” ujarnya (Tim.MP)

Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu sudah terbentuk. setelah terbentuk, Komisi yang dipimpin M Alam Sukmajaya, ST. MM ini menggelar rapat perdana di Ruang Rapat DPRD Indramayu, hadir serluruh anggota Komisi IV Wakil Ketua Iffan Sudiawan, Sekretaris Abdul Rojak, Anggota Karmadi, Hj. Ina Sofatual Marwah, AMd, Siti Juanah, SPd, Amroni, SIP, H. Estim Enting, Muhammad Ali Akbar, SP, Sandi Jaya Pasa. Jumat (8/11/2019).

Rapat Kerja mengundang mitra kerja Komisi IV di antaranya Asda Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Dinas PUPR yang di wakili Sekdis PUPR dan Kabid-Kabidnya antara lain PPI, Perumahan, Pertanahan, PSDA, DPKPB dll.

Ketua Komisi IV M Alam Sukmajaya, ST.MM mengatakan untuk perkenalan setelah Komisi IV terbentuk. Ia mengharapkan kerja sama dan kordinasi dengan mitra kerja. "Terima kasih sudah hadir di tempat ini , kita hadir disini semuanya untuk Kepentingan rakyat di atas segala -galanya," ujar Politisi Partai Golkar ini.

“ Ada beberapa hal yang ingin kita coba gali berkaitan dengan rencana kegiatan anggaran tahun 2020, serta menggali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan mitra kerja, hingga kemudian juga temuan temuan dari kami dan teman teman di komisi IV di beberapa daerah pemilihan yang kita angkat, dan kemudian kami juga ingin mengetahui rencana kegiatan anggaran di tahun 2020, baik itu program, target dan capaian yang kemudian agar bisa mengukur sejauh mana kawan-kawan mitra Komisi IV ini bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya dan juga menjadi satu tuntutan masyarakat di luar sana, Kemudian kami coba untuk mengaktualisasikan dalam bentuk program apa yang kira-kira bisa mengena, kemudian kita pengennya setiap rapat menjadi progress baik dalam ruangan, ketika rapat kerja, maupun nanti ditindak lanjuti dengan kunjungan kerja ke lapangan, dengan demikian nanti setiap apapun yang telah kita lakukan, kita akan lihat sejauh mana kemudian progresnya bagian dari yang kita sampaikan kepada masyarakat kita yang ada di luar sana, jadi dengan membangun komunikasi yang baik, juga membangun kemistri yang baik, harapannya kami selaku sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah daerah, di satu sisi Kami punya fungsi pengawasan dan kami juga punya kewenangan untuk mengontrol, baik dari sisi anggaran termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing SKPD terutama yang ada dalam mitra Komisi IV “ Ujar M Alam Sukmajaya, ST. MM (TIM MP)

Komisi