INDRAMAYU (MP) Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu menggelar rapat hearing dengan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, M. Alam Sukmajaya, ST.MM dihadiri sekretaris Komisi IV, Abdul Rojak dan anggota Komisi IV, Bhisma Panji D, S.Si, Apt, Sandi Jaya Pasha dan Imron Rosyadi turut hadir Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Sirojudin, SP.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM, mengatakan DPRD Indramayu pada Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2021 sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Indramayu tentang “Penyelenggaraan Sistem Drainase” atas prakarsa / inisiatif Komisi IV DPRD Indramayu.

“Komisi IV ingin mendapatkan informasi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik, Permen PU No 12 Tahun 2014 sebagai dasar hukum raperda menyakup drainase perkotaan dan desa untuk diakomodir. Drainase sudah beralih fungsi ke pemukiman” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, SP, menyampaikan pembuatan Raperda hendaknya memperhatikan isi raperdanya.

“Wilayah Indramayu terkait drainase masih banyak kendala karena masih banyak genangan air dan meyebabkan banjir, drainase di Kabupaten Indramayu harus sudah di revisi lagi dan sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar, untuk detailnya harus difokuskan diwilayah Kabupaten Indramayu Kota” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Unwir menjelaskan kendala yang ada diantaranya drainase yang beralih fungsi dan properti yang tumbuh kembang dalam perekonomian berdampak pada lingkungan dalam hal drainase. Monitoring dari sistem, pengelolaannya dan subjek hukum yang menjaganya, UU Lingkungan Hidup mempunyai asas berkelanjutan  dan UU Tata Ruang diimplementasikan dalam Perda RTRW Kabupaten Indramayu. Pelaksanaan dan perijinan daripada hukum dan orang pribadi serta pelarangannya, sehingga ada sangsi pidana terhadap pelanggaran sebuah norma. Fakultas Hukum Unwir akan mengkaji lebih dalam mengenai penyelenggaraan sistem drainase tersebut serta penyusunan Naskah Akademik dan Raperdanya. (Tim.MP)

INDRAMAYU(MP) Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Kabupaten Indramayu melakukan audensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu. Audensi yang digelar di ruang rapat pimpinan gedung DPRD Indramayu dipimpin Ketua Komisi IV Alam Sukmajaya, ST.MM didampingi Anggota Komisi IV DPRD Indramayu, turut hadir Plt. Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Maman Kostaman.

Wakil ketua  GRIB Indramayu, Waka menyampaikan mengamati permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu khususnya mengenai Masjid Islamic Center yang sebagian kontruksinya roboh dan ambruk, GRIB Indramayu meminta pertanggung jawaban stakeholder terkait.

Plt. Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Maman Kostaman, menjelaskan pihaknya masih terus melakukan pengkajian secara menyeluruh mengenai tower roboh dan flapon ambruk yang terjadi di Masjid Islamic Center.

“hasil kajian yang telah diperoleh, kami akan melihat ulang terkait aspek-aspek kontruksi maupun aspek-aspek lainnya” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM, mengatakan akan mendukung aspirasi dan perjuangan dari ormas GRIB.

“Komisi IV menghimbau kepada pihak terkait segera mungkin mengambil langkah tindakan antisipasi tentang roboh nya bangunan menara dan plafon Masjid Islamic centre, mencegah terjadinya korban jiwa.” tuturnya. (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP)- Komisi 4 DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan Koordinasi ke  Pemerintahan Kota Tegal dan ke DPRD Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan Koordinasi Wakil Rakyat  ini dipimpin ketua Komisi 4 , M.Alam Sukmajaya ST., MM., dan turutserta mendampingi, Wakil Ketua, Iffan Sudiawan, Sekretaris Abdul Rojak, dan seluruh anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Indramayu yakni Karmadi, Hj.Ina Sofatul Marwah, A.Md., Siti Nurjanah, S.Pd., H.Imron Rosadi., H.Estim Enting, H.Muhammad Ali Akbar,SP., Sandi Jaya Pasa dan Bhisma Panji Dewantara, S.Si., Apt.,  Adapun tujuan dilaksanakannya kunjungan Koordinasi tersebut diantaranya untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa dikaitkan dengan sistem informasi Pemerintahan daerah atau SIPD. Termasuk mengetahui pola pengawasan kinerja aparatur pemerintahan pada sistem informasi Pemerintahan daerah.

Ketua Komisi 4, M.Alam Sukmajaya,ST., MM., mengatakan, kunjungan koordinasi inipun meminta pandangan kalangan eksekutif Kota Tegal terkait penggunaan aplikasi untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, sekaligus aplikasi ini merupakan aplikasi resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan aplikasi inipun nantinya tidak menghambat pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa.

Alam menambahkan, Komisi 4 DPRD Kabupaten Indramayu yang membidangi  insfratruktur, tentunya dalam pelaksanaan pembangunan harus berkaitan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, padahal sebelumnya pembangunan insfrastruktur di Indramayu mengacu pada Sistem Informasi Manajemen Daerah atau Simda.

“Terus terang, dengan beralihnya Sistem Informasi Manajemen Daerah atau Simda ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, setidak-tidaknya telah merepotkan Pemerintahan Daerah atau dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Ekbang pada pelaksanaan pembangunan yang diantaranya pengelolaan barang dan jasa, dalam arti kata SKPD masih butuh waktu untuk terus menyesuaikan dengan sistem yang baru tersebut ”, kata Alam. (Selasa, 23 Maret 2021). 

Sementara itu rombongan Komisi 4 ke Pemerintahan Kota Tegal diterima oleh Asda 3, Subagyo, yang didampingi diantaranya dari Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Siswoyo.  

Pada Kunjungan Koordinasi itu pun di isi dengan dialog terutama yang berkaitan dengan upaya penanganan berbagai kendala pengisian aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD dan upaya kemungkinan masih diperbolehkannya pelaksanaan pembangunan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah atau Simda.

Dari dialog itu, diketahui pula pihak Pemerintahan Kota Tegal selama ini telah menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disamping tetap mengacu pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD dan Sistem Informasi Manajemen Daerah atau Simda.  

“Kami di sini sudah lama menggunakan sistem aplikasi yang dikeluarkan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun tetap mengacu pula pada SIPD”, ujar Siswoyo.

Sementara itu pada Kunjungan Koordinasi Komisi 4, ke DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah,  diterima oleh Akhmad Saekhu selaku Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan.  Pada pertemuan Kunjungan Koordinasi itu digelar pula dialog seputar penanganan kendala teknis aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD termasuk mekanisme penjadwalan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD usai masa reses agar bisa selaras dengan input Bappeda dan hasil Musrenbang. (Tim MP).

INDRAMAYU (MP) Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu melakukan rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Indramayu membahas mengenai persoalan limbah pertamina yang berada di perairan blok Waledan Kecamatan Cantigi. Rapat kerja yang digelar di ruang aspirasi gedung DPRD Indramayu dipimpin oleh Ketua Komisi IV, M. Alam Sukmajaya, ST. MM, dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Indramayu, Aep Surahman, beserta jajaran serta turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu.

Pada rapat kerja tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST. MM, mengatakan persoalan limbah sangat penting untuk diantisipasi, Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan sejumlah langkah penanganan limbah pertamina yang berada di blok Waledan tersebut.

“Langkah-langkah yang perlu di lakukan diantaranya melakukan pemantauan secara aktif dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait serta melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak limbah pertamina tersebut”

Komisi IV terus akan terus memonitor dan menghimbau pihak terkait secara optimal bersama-sama mengantisipasi agar limbah tidak melebar ke perairan yang lebih luas dan ke pesisir pantai.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Lingkungan Hidup, Aep Surahman, mengungkapkan, sebagai tahap awalpihaknya akan meminta masukan kepada sejumlah pihak untuk menangani pencemaran limbah.

"Kita akan duduk bersama, saling minta masukan seperti apa membenahi pencemaran ini dan sanksi apa yang akan diberikan bagi pelanggar agar sinergi," tandasnya. (Tim.MP)

BANDUNG JAWA BARAT (MP) Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Rabu, 17/02/2021. Rombongan Komisi IV yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, SP diterima langsung Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Azhari Dwi P beserta jajaran di ruang pertemuan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutannya Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, M. Alam Sukmajaya ST,MM mengatakan, maksud dan tujuan kedatangan Komisi IV ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Ingin mengetahui beberapa hal mengenai langkah-langkah Dinas PSDA Provinsi Jabar dalam mendukung kegiatan irigasi di Jawa Barat khususnya tentang kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam pembangunan irigasi di wilayah jawa barat.

“Curah hujan dengan Insetitas tinggi di Indramayu, Jawa Barat, menyebabkan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Indramayu banjir. Bahkan banjir tersebut juga membuat sejumlah tanggul telah jebol. Di beberapa wilayah banjir tersebut merendam ratusan rumah warga, Komisi IV DPRD Indramayu ingin mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas, perbaikan irigasi ini perlu sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya aliran air yang cukup besar dan debitnya cukup tinggi” jelasnya.

Menanggapi tersebut Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat, Toto Dwiyanto, menjelaskan, penyebab terjadinya banjir dikarenakan kapasistas palung sungai yang semakin menurun akibat adanya sedimental dan vegetasi di alur sungai, sehingga tidak mampu lagi mengendalikan debit air. Curah hujan yang tinggi (Ekstrem) di Kabupaten Indramayu tercata pada tanggal 8 Februari 2021 di Pos Bendung Rentang 190 mm dan di Pos Bendung Sumur Watu 104 mm dengan status debir air dalam kondisi awas, dengan keadaan tersebut menyebabkan beberapa tempat yang terletak di daerah datar dengan sistem drainase yang buruk sehingga tidak mampu lagi mengalirkan air hujan dengan intensitas tinggi yang jatuh didalam kota dengan cepat sehingga menimbulkan banjir. 

Lebih lanjut Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat, Toto Dwiyanto menyampaikan dua wilayah sungai yang menjadi kewenangan penuh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yaitu Cisadea, Cibereng dan Ciwulan Cilaki. Dengan cukup luasnya kewenangan wilayah seungau tersebut  tentunya, Dinas  SDA Jawa Barat mempunyai sasaran strategis diantaranya terdiri dari indikator penggunaan air untuk kapasitas penggunaan air, peningkatan kinerja irigasi, peningkatan kualitas kelembagaan sumber daya air dan pelayanan infrastruktur pengendalian daya air rusak.

“koordinasi yang terencana dan baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini. Aliran sungai antar provinsi dan pembangunan irigasi, kewenangannya ada di tingkat pusat” jelasnya.Tim MP

INDRAMAYU-MP.Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan lapangan di area lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II di blok pintu plawad desa Mekarsari, Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Kunjungan lapangan dipimpin Ketua Komisi IV, M. Alam Sukmajaya ST.MM didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Indramayu, Aep Surahman beserta jajaran dan Anggota Komisi IV DPRD Indramayu, Bhisma Panji D, S.Si Apt, Estim enting dan Karmadi disambut baik puluhan warga terdampak PLTU yang tergabung dalam komunitas Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (Jatayu), di areal lahan PLTU II Indramayu.

Dengan adanya kedatangan Komisi IV DPRD Indramayu dan Dinas Lingkungan Hidup ke desa mekarsari langsung dimanfatkan warga desa mekarsari untung berdialog seputar persoalan yang ada.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Indramayu, M. Alam Sukmajaya ST.MM mengatakan Komisi IV ingin meninjau langsung lokasi PLTU dan mendengarkan keluhan-keluhan warga desa mekarsari yang berada disekitar PLTU.

“kami ingin melihat langsung ke lokasi dan ingin mengetahui keluhan warga serta dampak dampak PLTU terhadap masyarakat. Keluhan yang disampaikan masyarakat diantaranya disampaikan oleh para nelayan, dampak kesehatan dan dampak terhadap buruh tani warga desa mekarsari, pokok permasalahannya mengenai dampak pencemaran lingkungan akibat penggunaan batubara sebagai bahan bakar PLTU” Jelasnya

Lebih lanjut Ketua Komisi IV DPRD Indramayu M. Alam Sukmajaya ST.MM, menjelaskan mengenai rencana pembangunan PLTU II Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mengeksekusi karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat termasuk masalah perijinan.

“Komisi IV DPRD Indramayu dan Dinas Lingkungan Hidup akan mengkonsultasikan kembali kepada pihak propinsi dan pihak terkait” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Indramayu, Aep Surahman, menjelaskan sebebelumnya Pemda memiliki kewenangan atas pantai akan tetapi berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 mulai dari titik 0 hingga radius 12 mil menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi sehingga mengenai perijinan kewenangan berada di pemerintah propinsi. Tim.MP

Komisi