JAWA TENGAH-MP-Komisi IV Bidang Infrastruktur (Pembangunan) DPRD Kabupaten Indramayu melakukan study banding ke Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan Bappeda Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, kunjungan kerja diikuti Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, SP beserta Ketua Komisi IV, M. Alam Sukmajaya, ST.MM, Wakil Ketua Komisi IV, Abdul Rojak dan Sekretaris Komisi IV, Iffan Sudiawan. Turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Sirojudin, SP mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangan Komisi IV DPRD Indramayu ke Pemkab Semarang dan Kota Semarang dalam rangka berilahturahmi serta mencari informasi dan referensi mengenai RKPD Online dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD serta ingin membahas seputar infrastruktur (pembangunan) diwilayah kabupaten dan kota semarang.

“pada dasarnya pokok-pokok pikiran (pokir) atau aspirasi tertuang dalam undang-undang dimana setiap 4 (empat) bulan sekali DPRD Kabupaten dan Kota menggelar kegiatan reses turun kelapangan untuk menyerap aspirasi yang nantinya akan dihimpun melalui pokok pikiran (pokir) dan disampaikan pada rapat paripurna oleh masing masing fraksi. Sesuai permendagri no 70 Tahun 2019 terkait pokok pikiran harus dimasukan ke RKPD onlen dan sudah harus mulai berjalan di tahun 2021” ungkapnya.`

Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM menyampaikan Komisi IV DPRD Indramayu ingin mendapat referensi pengalaman mengenai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Online yang bisa diambil untuk pemerintah daerah indramayu

“Rencana musrenbang Kabupaten Indramayu ditahun 2021 akan dilaksanakan di pertengahan bulan maret sesuai dengan aturan yang berlaku seminggu sebelum di gelar musrenbang harus ada sinkronisasi antara DPRD yang membawa aspirasi melalui pokok pikiran dan eksekutif” ujarnya.

Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang, Sunaryo, SH,MH mengatakan Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting, saat ini menjadi komponen penting dalam menentukan sistem perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparansi. Pemerintah Kabupaten Semarang 2 tahun yang lalu sudah mencoba mengintegrasikan E-Budgeting dan E-Planing, Mengenai PP Nomor 70 Tahun 2019 pada intinya sistem informasi (aplikasi) tersebut akan mengakomodir tiga hal diantaranya E-Database, E-Budgeting dan informasi pemerintah daerah.

Dilokasi berbeda kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Indramayu disambut Sekretaris Bappeda Kota Semarang, Budi Prakosa, ST.MM didampingi Kasubid Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sugeng Hartanto, S.Sos.MT di ruang Kepala Bappeda Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Menanggapi hal tersebut Kasubid Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sugeng Hartanto, S.Sos.MT, menjelaskan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang saat ini menerapkan sistem RKPD online. Menurutnya, dari program tersebut setiap anggota DPRD memang bisa menginput langsung program dan kegiatan apa yang diusulkan untuk masuk dalam RKPD. Sumbernya bisa berdasarkan aspirasi langsung masyarakat, temuan di konstituen, maupun dari hasil pokok pemikiran masyarakat yang disampaikan pada waktu kegiatan reses. Prosesnya juga bisa dipantau secara berkala melalui akun username dan password yang dimiliki masing-masing anggota.

“Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kota Semarang sudah bisa dilaporkan secara online. Hal itu memudahkan pihak kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang untuk melaporkan rencana pembangunan, khususnya saat menginput aspirasi masyarakat pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2019. Kota Semarang sebelumnya sudah memiliki sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, evaluasi maupun pelaporan dan pertanggungjawaban, mengenai skema sistem perencanaan ruang lingkup nya mulai dari RPJMD, RENSTRA dan RENJA” Jelasnya.

Lebih lanjut Kasubid Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sugeng Hartanto, S.Sos.MT, memaparkan mengenai penerapan sistem perencanaan dilakukan secara parsial. Inputting usulan kegiatan sarana dan prasarana fisik sudah secara parsial agar meminimalisir kegiatan di lokasi yang sama dan meminimalisir terjadinya double anggaran. (Tim.MP)


Komisi