JAKARTA PUSAT(MP) Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu yang membidangi pembangunan melakukan konsultasi ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Sirojudin, SP didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kab. Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM beserta Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi IV DPRD Kab. Indramayu. Kedatangan rombongan Komisi IV di terima Kepala Sub Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV Bappenas, Andi Setyo Pambudi diruang rapat kantor Bappenas DKI.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, SP mengungkapkan maksud dan tujuan Komisi IV DPRD Indramayu ingin mencari informasi dan referensi mengenai RKPD Online dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD serta membahas seputar infrastruktur didaerah khususnya wilayah kabupaten indramayu.

Kepala Sub Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV Bappenas, Andi Setyo Pambudi, menjelaskan mengenai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Demi kelancaran pembuatan dokumen perencanaan perlu disiapkan data pendukung untuk proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dijelaskan bahwa setiap daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah, hal tersebut merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Selain itu berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah terkait dengan informasi pembangunan daerah paling sedikit memuat diantaranya data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan Profil Pembangunan Daerah serta informasi perencanaan pembangunan daerah.

“pentingnya RKPD online ini diterapkan di daerah karena dengan RKPD online akan menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. Selama ini banyak ditemukan di daerah-daerah ketidak konsistensinya antara perencanaan dan penganggaran, bahwa yang sering menjadi permasalahan di daerah daerah terkait perencanaan adalah perencanaan, program/kegiatan yang diterapkan di daerah masih seringkali ‘menomorduakan’ prinsip-prinsip keintergrasian antar program/kegiatan antar SKPD serta dengan pelaksanaannya sehingga terjadi inkonsistensi perencanaan” jelasnya

Lebih lanjut Kepala Sub Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV Bappenas, Andi Setyo Pambudi, memamparkan permasalahan lain yang juga masih ditemui dibeberapa daerah belum ada singkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu program/kegiatan pada dokumen perencanaan, PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) dengan penetapan alokasi anggaran, program dengan kegiatan KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS dengan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah).

“RKPD online ini untuk menciptakan singkronisasi antara Renstra (rencana strategis) RKPD, RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), Renja SKPD (satuan kerja pemerintah daerah), RKPD dan PPAS dalam sistem perencanan daerah” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM mengatakan Komisi IV banyak mendapatkan infromasi dan masukan yang bisa di bawa ke indramayu mengenai rencana pembangunan kerja daerah pemerintah kab. Indramayu tahun 2020 , pihaknya kedepan akan membahas lebih lanjut dengan eksekutif di lingkungan kabupaten indramayu. (Tim.MP)


Komisi