INDRAMAYU (MP), Komisi IV yang dipimpin Ketua Komisi Drs. Muhaemin beserta anggota, antara lain Ruswa, Cuengsih, Taufik Hadi Sutrisno, Warim, Wardah, Abdul Rohman, Margani melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Irigasi dan Rawa Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jakarta. Yang diterima oleh Ir. John Sianipar, M.Eng didampingi Muradi dari Direktorat Irigasi dan Rawa serta dari BBWS Cimanuk Cisanggarung Adjat. K.

Tujuan Komisi melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi ini terkait dengan masalah moderinisasi irigasi yang ada di Indramayu seperti yang diungkapkan Ketua Komisi IV Drs Muhaemin “ dimana Komisi 4 ingin mengetahui sejauh mana rencana Kementerian PUPR khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa mengenai tindak lanjut proyek moderinisasi bendung rentang yang jalur kanan sindupraja sebagian sudah dilaksanakan dan ketika jalur kiri saluran cipelang belum dilaksanakan “ katanya.

Menanggapi hal tersebut diterangkan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa bahwa “ Moderinisasi Irigasi adalah suatu daerah irigasi yang efisien, efektif dalam penggunaan air dan harus diimbangi dengan moderinisasi pertanian sehingga menghasilkan produktifitas hasil pangan yang tinggi dengan kapasitas air yang efektif “ seperti yang diterangkan Muradi, dan dijelaskan pula oleh BBWS Cimanuk Cisanggarung Adjat K “ Bahwa untuk memoderinisasi irigasi ada beberapa kendala salah satunya, karena proyek ini bukan dari APBN tetapi dana bantuan luar negeri dari Jepang dan telah melihat serta menemukan disaluran irigasi yang ada di Indramayu ialah mengenai bangunan liar yang didata berjumlah seribu lebih bangunan, bukan hanya itu saja kendala lainnya adalah banyaknya pompanisasi di saluran irigasi, yang menjadi masalah dalam kerjasama dengan negara Jepang”

“ Memang betul rencana di bendung rentang bagian kanan sudah kami kerjakan beberapa paket tapi memang ada beberapa problem yaitu pompa-pompa yang tidak pernah diijinkan dan masalah ini pada sidang Team Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) hal ini sudah beberapa kali dibicarakan, dan masalah ini bukan hanya di Indramayu, kalau kita ingin sukses bersama diperlukan kerjasama yang baik, pemerintah pusat datang untuk membangun daerah maka permasalahan sosial ini dapat kita bicarakan, “ kata Ir. John Sianipar, M.Eng.

Terkait hal tersebut sebagai tugas fungsi DPRD dalam fungsi pengawasan Drs Muhaemin mengatakan “ bahwa kami mendorong kepada pemerintah daerah dan semua unsur masyarakat agar yang menempati tanah-tanah dan bangunan liar segeralah untuk bisa dibongkar secara kesadaran dan atas keinginan sendiri, karena memang tidak ada anggaran untuk kerohiman ini, disamping itu juga mengenai pompanisasi disaluran saluran itu juga menjadi kendala. Disamping itu kita juga dari daerah memberikan masukan kepada pemerintah pusat di dalam perencanaan bukan saja hal yang primer tetapi kita ingin mengajak dan menganggarkan terhadap perencanaan pembangunan tersiernya “ (Gunari Somaatmadja. MP)


Komisi