INDRAMAYU-MP.Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan lapangan di area lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II di blok pintu plawad desa Mekarsari, Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Kunjungan lapangan dipimpin Ketua Komisi IV, M. Alam Sukmajaya ST.MM didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Indramayu, Aep Surahman beserta jajaran dan Anggota Komisi IV DPRD Indramayu, Bhisma Panji D, S.Si Apt, Estim enting dan Karmadi disambut baik puluhan warga terdampak PLTU yang tergabung dalam komunitas Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (Jatayu), di areal lahan PLTU II Indramayu.

Dengan adanya kedatangan Komisi IV DPRD Indramayu dan Dinas Lingkungan Hidup ke desa mekarsari langsung dimanfatkan warga desa mekarsari untung berdialog seputar persoalan yang ada.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Indramayu, M. Alam Sukmajaya ST.MM mengatakan Komisi IV ingin meninjau langsung lokasi PLTU dan mendengarkan keluhan-keluhan warga desa mekarsari yang berada disekitar PLTU.

“kami ingin melihat langsung ke lokasi dan ingin mengetahui keluhan warga serta dampak dampak PLTU terhadap masyarakat. Keluhan yang disampaikan masyarakat diantaranya disampaikan oleh para nelayan, dampak kesehatan dan dampak terhadap buruh tani warga desa mekarsari, pokok permasalahannya mengenai dampak pencemaran lingkungan akibat penggunaan batubara sebagai bahan bakar PLTU” Jelasnya

Lebih lanjut Ketua Komisi IV DPRD Indramayu M. Alam Sukmajaya ST.MM, menjelaskan mengenai rencana pembangunan PLTU II Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mengeksekusi karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat termasuk masalah perijinan.

“Komisi IV DPRD Indramayu dan Dinas Lingkungan Hidup akan mengkonsultasikan kembali kepada pihak propinsi dan pihak terkait” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Indramayu, Aep Surahman, menjelaskan sebebelumnya Pemda memiliki kewenangan atas pantai akan tetapi berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 mulai dari titik 0 hingga radius 12 mil menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi sehingga mengenai perijinan kewenangan berada di pemerintah propinsi. Tim.MP


Komisi