BANTEN (MP) Kota pemekaran Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan yang mempunyai luas hanya berdiameter 15 kilometer dengan APBD 3,7 Triliun dan PAD 1,7 Triliun sudah mampu memberikan warga untuk dapat berobat gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) hanya bermodalkan kartu identitas Kota Tangsel, untuk mengetahui berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan di Tangsel, maka Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja.

Kunjungan kerja (KUNKER) ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu H. Drs.Muhaemin dan Kunker ini di terima oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Kiblatulloh. (18/07/19) Ketua Komisi IV mengatakan dalam sambutannya “ Bahwa perencanaan mengenai pembangunan diindramayu sering tidak terserap lalu bagaimana di Tangerang Selatan dalam perencanaan pembangunan yang tidak tercapai target pada semester 1 dan mengenai pp 12 tahun 2019 berkaitan dengan rka dari eksekutif yang hanya melaporkan tetapi tidak eksplisit di bahas oleh DPRD yang akhirnya tetap dibahas kalau di tangsel seperti apa “

Dikatakan oleh Kabag Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kota Tangerang di mana saat itu pula hadir Bangang dan Bapemperda dari Banjarmasin “ Bahwa luas wilayah Kota Tangsel hanya 15 kilometer persegi dengan 7 kecamatan dengan pad terbesar dari pbb dan pju karena hampir 75% tangerang selatan adalah daerah perumahan, silfa tangerang selatan tahun lalu sebesar 800 milyar, karena jalan jalan sebagian besar di tangerang selatan pembangunan dan pemeliharaan di tanggung oleh pihak perusahaan perumahan melalui csr perusahaan, bekaitan dengan laporan di pp 12 tahun 2019 kuncinya adalah keterangan secara jelas pasal pasal yang di buat di dalam tatib, ketika pembahasan terkait dengan laporan dari pemerintah kota status DPRD berbunyi seperti apa, apakah akan di bahas di komisi, dibangang, atau pansus. kalau di tangsel laporan keuangan hanya di bahas di komisi, bangang atau pansus dari itu pembahasan mengenai keuangan di kunci di tatib DPRD Tangsel.

Sedangkan di Bappeda Kota Tangerang Komisi Iv di terima oleh Kepala Bagian Pemerintahan Bappeda Kota Tangerang A Sujan (19/07/19) pada kesempatan itu anggota Komisi IV Ruswa menanyakan “ Mengenai proses perencanaan pembangunan Walikota ada musrembang dan DPRD ada pokok pokok pikiran, kami ingin mengetahui di Kota Tangerang seperti apa dari sisi ketepatan waktu dalam perencanaan demikian juga dari sisi proses kesepahaman antara eksekutif dan legislatif seperti apa demikian juga dengan administrasinya, juga apbd di kota tangerang dan fokusnya seperti apa ? “

Menanggapi hal tersebut A Sujana menjelaskan “ Bahwa jumlah penduduk di Kota Tangerang kurang lebih 1,7 juta, dan apbd berjumlah 5 triliyun dengan pad sebesar 2 triliyun lebih, apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang khususnya BAPPEDA dalam proses produksi perencanaan pembangunan, yang paling penting adalah komunikasi disamping aspek tekhnis, tapi yang paling penting adalah aspek dari DPRD yang perlu dikomunikasikan karena pemerintah kota tidak bisa memaksakan hal idealis tapi juga memikirkan hal-hal politis yang memang perlu pemerintah kota pahami dan siapkan karena berdampak pada tahapan berikutnya dan seterusnya, oleh karena itu harus dibackup dengan dokumen dokumen yang sudah pemerintah kota siapkan yang mengacu kepada kebutuhan yang berkaitan dengan musrembang dan pokok pokok pikiran, sehingga komunikasi harus dibentuk. Tambahan informasi bahwa rpjmd tahun 2019-2021 kota tangerang sudah ditetapkan “ (Tim MP)


Komisi