INDRAMAYU (MP) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), H. Taufik Hidayat, SH. MSI, beserta Bupati Kabupaten Indramayu Hj. Anna Sophana, SH, turut mendampingi kunjungan kerja (KUNKER) Menteri Perdagangan, Drs Enggartiasto Lukita dan Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayato ke Kabupaten Indramayu Selasa, 27/02/18.

“Tujuan kunjungan kerja ini untuk memastikan benar bahwa beras impor masuk ke gudang bulog dan melakukan pengecekan harga bahan pokok,” kata Enggar, di sela kunjungannya ke Pasar Baru Indramayu.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan dan rombongan meninjau ketersediaan beras di gudang Bulog Tegalgirang Kecamatan Bangodua. menurut Mendag “ Beras impor semuanya akan dimasukan gudang sebagai cadangan bulog. dengan demikian, impor beras tidak akan menganggu harga komoditas tersebut di pasar saat menjelang panen raya “. dia me‎negaskan Bulog juga tetap akan menyerap hasil panen petani. apalagi berdasarkan rapat koordinasi Kementrian Perekonomian, Bulog diberikan fleksibilitas untuk menyerap beras sampai dengan kadar air 20 persen dari sebelumnya 15 persen.

Semantara itu pada akhir kunjungannya ke Kabupaten Indramayu, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, didampingi Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah, SH menyerahkan bantuan beras kepada korban banjir di sejumlah desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. bantuan diserahkan secara simbolis oleh Mendag kepada Kepala Desa terdampak. diantaranya Desa Kertasemaya, Kecamatan Kertasemaya; Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang; Desa Cemara, Kecamatan Cantigi serta Desa Lamarantarung Kecamatan Cantigi. “ Penyaluran bantuan ini adalah wujud kepedulian dan kewajiban pemerintah terhadap warganya., para Kepala Desa diminta menyalurkan bantuan beras tersebut dengan sebaik-baiknya ” tandas Enggar.(PRIMA NOUVARIUS)

Kantor Pajak Pratama Indramayu belum lama ini melakukan Sosialisasi Pekan Panutan Penyampaian SPT Pajak Tahunan di Ruang Sidang UtamaDPRD Kabupaten Indramayu. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH. M.Si., memimpin jalannya sosilalisasi tersebut, dan turut didampingi Kepala Kantor Pajak Pratama Indramayu.

INDRAMAYU (MP) Ketua DPRD H Taufik Hidayat SH MSi dan beberapa anggota dewan mewakili Komisi I sampai dengan IV, antara lain Drs H Muhaemin, Liyana Listia Dewi AMP, Wardah, Mohamad Sholihin S Sos I, H Abdul Rohman, SE MM, Karsiwan SE, H Ahmad Khudzafah SPdI, H Estim Enting dan Warim Amd, menerima ratusan warga Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu yang mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu, untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat, Senin, (27/02/18)


Dimana sebelumnya warga Desa Mekarsari telah menyambangi DPRD Indramayu dan ditemui anggota Komisi IV Taufik Hadi Sutrisno yang di damping Sekretaris Dewan Iding Syafrudin SE MSi serta Kabag Persidangan dan Perundang undangan Tedy Rakhmat Riyadhi SH, Rabu (21/02/18) Warga menolak aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II yang dibangun di wilayahnya.


Karena masyarakat Desa Mekarsari telah merasakan dampak negatif dari dibangunnya PLTU I mulai dari limbah yang mengkontaminasi air laut, hilangnya mata pencaharian sebagai buruh tani karena area persawahan hilang, polusi udara yang menyebabkan anak-anak menderita flek, dan ISPA.
Mereka menuntut DPRD Indramayu untuk segera menyikapi bentuk pelanggaran dan kriminalisasi terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan lingkungannya.
Koordinator aksi, Domo mengatakan banyaknya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya PLTU I terutama bagi nelayan karena air laut yang sudah tercemar.


“ Dengan adanya PLTU I yang jaraknya tidak begitu jauh dari pemukiman, masyarakat sudah merasakan dampaknya, apalagi sampai ada PLTU II yang hanya berjarak 200 meter dari pemukiman maka akibatnya mengancam hilangnya akses terhadap ruang hidup desa mekarsari yang bermata pencaharian sebagai buruh tani, nelayan dan pencemaran kesehatan “ ujarnya.


Sementara itu, 25 orang perwakilan pendemo melakukan audiensi bersama ketua dan anggota dewan yang menghasilkan kesepakatan bahwa kasus ini akan ditindak lanjuti oleh DPRD dengan melakukan rapat kerja dari Komisi I sampai dengan Komisi IV dengan pihak PLN dan pihak terkait lainnya “ DPRD bukan sebagai lembaga pemutus, tetapi sebagai penampung aspirasi masyarakat dan akan menyampaikannya kepada lembaga terkait “ seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. (Gunari Somaatmadja)

Ratusan masa dari Perhimpunan Petani Indramayu (PPI) yang terdiri dari Forum Komunikasi Generasi Muda ( FKGM ), Himpunan Tani Cantigi (HTC), Penggerak Hati Rakyat (Perak), dan Kelompok Tani Arahan, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Indramayu dengan maksud menyambangi anggota dewan, menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Indramayu, menangkap Mafia Program Bantuan Bidang Pertanian.

Komisi