INDRAMAYU MP - Laksanakan Mandat Nelayan Sesuai Konstitusi Demi Keadilan Kelautan. Serikat Nelayan Indonesia Kabupaten Indramayu (SNI) Hadir Sebagai Wadah Berkumpulnya Para Nelayan Untuk Menyalurkan Aspirasi Kepada Pemerintah, Melakukan Pengawasan Dan Pemberdayaan Bagi Nelayan Yang Membutuhkan, Datangi Gedung Dprd Kabupaten Indramayu. Kamis (10/01/2019)

Maraknya Pengguna Alat Tangkap Garok Untuk Menangkap Teripang Bola (Ondol-Ondol). Hal Tersebut Disebabkan Oleh Cara Kerja Alat Tangkap Garok Dilempar Dan Di Bentangkan Sedalam 16-20 Meter Ke Laut Kemudian Ditarik Dengan Kapal. Penarikan Garok Merusak Biota Laut Seperti Trumbu Karang, Habitat Dan Generasi Laut. Alat Tangkap Jenis Garok Merupakan Alat Terlarang Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 71 Tahun 2016,

Arif Korlap Aksi Masa Dari SNI Pada Kesempatan Audensi Yang Di Temui Oleh Perwakilan Dprd Menyampaikan,” Kami Serikat Nelayan Indonesia Wilayah Kabupaten Indramayu Mendesak Agar Segera Dprd Kabupaten Indramayu Membuat Peraturan Daerah (PERDA) INDRAMAYU Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Menuntun Pemerintah Daerah Indramayu Untuk Memberikan Hak Hak Nelayan, Akses Infrastruktur Yang Adil Bagi Nelayan Kecil Dan Perijinan Kapal Yang Mudah Dan Murah.

Pada kesempatan itu beberapa perwakilan masa pendemo di terima langsung diruang rapat Bapemperda oleh wakil pimpinan DPRD Indramayu H ABBAS ABDUL DJALIL DAN H KASAN BASHARI.

Menurut H Kasan Bashari Siap Menindak Lanjuti Aspirasi Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Wilayah Indramayu,” Kami Sebagai Representasi Dari Masyarakat Wajib Untuk Berbuat Dan Menindaklanjuti Apa Yang Di Inginkan Dan Diharapkan. Dengan Adanya Tuntutan Dari Masyarakat Saya Akan Memerintahkan Komisi Yang Membidangi Kelautan Agar Segera Melakukan Rapat Kerja, Dan Usulan Aspirasi Ini Akan Dijadikan Bahan Referensi Rapat Kerja Komisi Dengan Dinas Terkait.”

Setelah di temui wakil pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu H ABBAS ABDUL DJALIL DAN H KASAN BASAHARI Dan Mendapat Jawaban Terkait Tuntutan Atau Aspirasi Masa Serikat Nelayan Indonesia Wilayah Kabupaten Indramayu Membubarkan diri selanjutnya Menuju Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Indramayu. (Tim Media Parlemen)

DPRD Kabupaten Pekalongan baru saja melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kabupaten Indramayu. Rombongan yang tergabung dalam Bapemperda tersebut dipimpin Ketua Bapemperda Kabupaten Pekalongan Mofid, SH, disambut langsung Ketua Bapemperda H. Dalam, SH.KN didampingi Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kab. Indramayu Ir. Didi Mujahiri.

"Ya benar, Bapemperda Pekalongan melakukan kunker ke DPRD Indramayu terkait tugas, fungsi dan kewenangan Bapemperda," terang Ketua Bapemperda Pekalongan, mofid.
Pada kesempatan itu, Ketua Bapemperda Pekalongan Mofid mengutarakan maksud dan tujuan kunker tersebut secara khusus membahas mengenai Propemperda Tahun 2019. “kami ingin mengetahui tentang Prolegda tahun 2019 di Kabupaten Indramayu yang mungkin bisa kita akomodir sehingga dipertengahan tahun DPRD Kabupaten Pekalongan bisa melakukan suatu perubahan prolegda”.

Menanggapi hal yang disampaikan Bapemperda DPRD Pekalongan, Ketua Bapemperda DPRD Kab. Indramayu, H. Dalam, SH.KN menjelaskan bahwa dari Perda inisiatif DPRD diantaranya Perda PAUD, dimana pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai elemen bangsa turut berperan dalam meningkatkan pendidikan secara nasional dan khususnya untuk tingkat Kabupaten Indramayu, salah satu upayanya adalah Perda Paud (inisiatif komisi II DPRD) sebagai payung hukum dalam upaya agar anak-anak usia dini terfasilitasi pendidikannya dengan baik.
“kami mencoba untuk menumbuhkembangkan Paud disetiap desa” ujarnya.

Mengakhiri acara, DPRD Kab Indramayu Jawa Barat dan DPRD Kab Pekalongan saling bertukar cinderamata dan berfoto bersama. ( Tim MP)

INDRAMAYU MP.Kabupaten Indramayu kembali mendapat kunjungan untuk studi banding. Hari ini, Rabu (09/01/19), yang datang berkunjung adalah Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang dan Komisi D Kabupaten Bandung. Kedatangan mereka diterima oleh Ketua Komisi IV Drs. H. Muhaemin di ruang sidang utama gedung DPRD Indramayu.

Dalam sambutannya Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang M. Wardoyo, mengatakan kedatangan pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Pemalang untuk sharing mengenai bidang pembangunan infrastruktur yang dinilai memiliki dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Teddy Surahman, menyampaikan tujuan kunjungan kerja tersebut untuk sharing dan berbagi pengalaman serta bertukar informasi terkait fungsi dan kontrol DPRD khususnya mengenai Pelayanan Kesehatan. "Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan referensi untuk kemajuan dan pembangunan kabupaten Bandung kedepan," katanya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Ketua Komisi IV DPRD Indramayu Drs. H. Muhaemin, mengatakan Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial. “Desa sebagai basis perubahan dalam realisasinya pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang” ujarnya.

Sementara Itu pada akhir acara kunjungan DPRD Kab. Pemalang dan DPRD Kab. Bandung ke DPRD Indramayu tersebut di isi dengan Saling Memberikan Cindera Mata. (Tim.MP)

INDRAMAYU.(MP) DPRD kabupaten Banjarnegara dan DPRD kabupaten Madiun berkunjung ke DPRD Kabupaten Indramayu, dipimpin masing-masing rombongan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Bagos Rizki Dan ketua pansus 1 DPRD kabupaten Banjarnegara Suparno Budi, Kedatangan rombongan diterima langsung oleh ketua Komisi III DPRD Kab. Indramayu, M Alam Sukmajaya ST MM, didampingi Dinas keuangan Daerah (DKD) Kab.Indramayu, Kedatangan mereka ke Indramayu dalam rangka Retribusi daerah dan Aset.

Ketua Pansus 1 DPRD Kabupaten Banjarnegara Suparno Budi mengatakan tujuan kedatangannya tersebut untuk mencari referensi, sharing dan berbagi pengalaman serta bertukar informasi terkait permasalahan dan solusi mengenai Retribusi daerah dimana ada didalamnya tentang pajak penerangan jalan umum dan meningkatkan pendapatan daerah melalui perparkiran. “kami melakukan kunjungan dan study banding ke DPRD Indramayu ini untuk mencari tahu bagaimana Kabupaten Indramayu dalam mengatasi permasalahan dan solusi mengenai Retribusi daerah dan pengelolaan aset" ujarnya.

Dan dipilihnya kunjungan kerja ke Indramayu karena dalam pantauan, dalam Pengelolaan Retribusi daerah dan kebijakannya dipandang baik dalam mengatasi masalah. Harapannya bisa memperoleh banyak ilmu untuk bisa dijadikan oleh-oleh di Banjarnegara.

Demikian juga yang diutarakan Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Bagos Rizki terkait retribusi daerah kabupaten Indramayu. Menanggapi hal tersebut Kabid Asset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu Mawita menjelaskan " bahwa dalam lima tahun sekali kami melakukan revisi dalam melakukan mou dengan PLN terkait pajak penerangan jalan umum (PJU) dan untuk pajak parkir target di tahun 2018 sekitar 420 juta rupiah "

Di akhir kunjungan kerja DPRD kabupaten Banjarnegara, DPRD kab Indramayu dan DPRD kabupaten Indramayu saling bertukar cindera mata tanda akhir kunjungan kerja. (Tim.MP)

INDRAMAYU MP - Dengan membawa sejumlah poster dan sepanduk Forum Keadilan Untuk Masyarakat Kecamatan Pasekan datangi gedung DPRD Kabupaten Indramayu melakukan aksi unjuk raksa menuntut agar perbaikan infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Pasekan. 09/01/2019

Masa mendesak kepada DPRD Kabupaten Indramayu dan dinas terkait agar segera merealisasikan tuntutan. agar “ Pemerintah Daerah Kab.Indramayu memperhatikan pembangunan infrastruktrur jalan, dan jangan adanya diskriminasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pasekan “ Tegas K H Juhadi

Dalam aksi unjuk rasa ini di lakukan audensi untuk menyampaikan aspirasi yang di temui langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD KABUPATEN INDRAMAYU Drs H Muhaemin didampingi anggota Solihin dan ASDA II Maman Kostaman serta Kabid Jalan PUPR Wempi. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu Drs H Muhaemin wilayah Pasekan sudah termasuk dalam anggaran pembangunan infrastruktur di tahun 2019 ada lima titik yang akan diadakan pembangunan dan sudah masuk dalam APBD proses pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan akan di rencanakan bulan Maret tinggal menunggu proses lelang. Dan Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak mendiskriminasi terkait masalah pembangunan infrastruktur jalan. Tegasnya .

Selanjutnya aksi unjuk rasa Forum Keadilan Untuk Masyarakat Kecamatan Pasekan setelah di temui langsung Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu masa membubarkan diri dan menuju Pendopo Kabupaten Indramayu. (Tim Media parlemen)

Indramayu (MP) Momen Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 (10/12/2018) dimanfaatkan LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang di pimpin Subandi, untuk unjuk rasa di depan DPRD Kabupaten Indramayu dengan 7 tuntutan, antara lain yang mereka tuntut bebaskan Indramayu dari Korupsi, Pungli dan bayaran untuk pencari kerja.

Aksi puluhan orang ini selain berorasi di DPRD , juga mereka lakukan di POLRES, KODIM, Kejaksaan dan Pendopo Kabupaten Indramayu

Di sela-sela aksi, LSM Pernjara dan PSI kemudian ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Ruslandi SH. Dia mendukung demo tersebut dan menerima 7 tuntutan yang diserahkan pendemo kepadanya.

Kegiatan unjuk rasa di kawal Polisi Resort Indramayu, dan melanjutkan Longmarch ke Pendopo (Media Parlemen)

Komisi