INDRAMAYU (MP).Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, secara resmi menyerahkan seluruh dokumen hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih pada pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 kepada Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu di Ruang Paripurna DPRD Indramayu, Jum'at,(22/1/2021).

KPU Indramayu pada kesempatan tersebut, menyerahkan dokumen hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih oleh Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni kepada Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin yang disaksikan Komisioner dan Sekretariat KPU Indramayu. "Penyampaian dokumen hasil pleno KPU terkait penetapan Paslon terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020 merupakan akhir dari tahapan Pilkada serentak sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, mengatakan, bahwa dokumen hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih yang diserahkan KPU Indramayu, akan dibahas pada agenda pengesahan persetujuan pada rapat Paripurna DPRD Indramayu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Januari 2021.

"Agenda pastinya akan dibahas pada rapat Banmus, Senin,(25/1/2021)"katanya. Rapat Paripurna DPRD Indramayu tentang usulan pengesahan persetujuan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih dari KPU Indramayu kepada DPRD kabupaten menjadi dasar usulan pengesahan Pasangan Calon Bupati, Wakil Bupati terpilih dan selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat terkait usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya, ungkap Syaefudin.

"Hal tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,"  TIM MP

INDRAMAYU (MP) Belajar tatap muka belum dilaksanakan di sekolah-sekolah Indramayu, sesuai SK Bupati, bahwa belajar secara daring dan luring masih dilanjutkan di tahun 2021 ini, di karena situasi Pandemi Covid 19 di Indramayu masih cukup tinggi. Hal tersebut terungkap pada Kunjungan Kerja Study Komparasi Komisi  4 DPRD Kabupaten Pekalongan ke DPRD Kabupaten Indramayu.

Kegiatan tersebut di terima oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH. KN, Bertempat di ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Indramayu, Rombongan Komisi  4 Kabupaten Pekalongan  yang  dipimpin Kholik J, berdiskusi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tatap Muka tahun 2021 di Indramayu.

Diakhir Kegiatan Kunjungan Kerja tersebut DPRD Kabupaten Indramayu memberikan Cideramata ke DPRD Kabupaten Pekalongan berupa kain batik Khas Indramayu. TIM MP

INDRAMAYU(MP)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan Melaksanakan Kunjungan Kerja (KUNKER) Ke DPRD Kabupaten Indramayu.Kegiatan Kunjungan Kerja Kali Ini  Juga Bertujuan Untuk Sharing Pendapat Terkait  Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan Saiful Bakhri.S,Ag.Dalam Sambutannya Maksud Dan Tujuan Kedatangan Kami DPRD Kabupaten Pekalongan Adalah Ingin Sharing Pendapat Terkait Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penyelenggaraan Pendidikan Tatap Muka Tahun 2021 Di Kabupaten Indramayu, Ungkapnya

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Pekalongan Di Temui Langsung Ketua Komisi III Dprd Indramayu Ibnu Rismansyah, Dalam Sambutanya Risman Sapaan Akrab Politisi Golkar Ini Mengatakan Belajar tatap muka belum dilaksanakan di sekolah-sekolah Indramayu, sesuai SK Bupati, bahwa belajar secara daring dan luring masih dilanjutkan di tahun 2021 ini, di karena situasi Pandemi Covid 19 di Indramayu masih cukup tinggi,  Dunia Pendidikan Terdampak Imbas Sangat Besar Di Masa Pendemi Ini, Sekolah Tatap Muka Langsung Belum Dibolehkan, Karena Kita Harus Turut Memutus Wabah Mata Rantai Virus Covid19 , Jangan Sampai Terkena Pada Generasi Penerus Bangsa. Banyak Tantangan Yang Harus Dihadapi Dalam Pendidikan Di Masa Pandemi Ini, Guru dituntut untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut, bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi materi yang telah diberikan secara daring, melalui dialog interaktif antara guru dan anak, menimbulkan tingkat pemahanan anak atas materi yang baik, Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa, karena pendidikan adalah kunci dari kenberhasilan sumber daya manusia suatu Negara. Di tangan anak-anaklah ke depannya kita bisa menjadi maju.

Risman Pun Mengungkapkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu  Belum Optimalnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pengelolaan Berbagai Potensi Daerah Dan Obyek Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Dengan Pendekatan Fenomenologi Mengacu Pada Tujuan Yang Telah Ditentukan Yaitu Untuk Mengetahui Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu. Hasil Evaluasi Kami Khususnya Komisi Iii DPRD Kabupaten Indramayu Menunjukan Bahwa Ada Beberapa Hal Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah. Pertama, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu Selama Ini Masih Belum Maksimal, Seperti Pajak Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Target Capaian Yang Belum Mengalami Peningkatan Yang Signifikan. Selain Itu, Retribusi Yang Juga Merupakan Sumber Pendapatan PAD Belum Maksimal Dan Masih Ada Indikasi Kebocoran, Begitu Pula Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Banyak Sekali Bagian-Bagian Yang Belum Dioptimalkan Untuk Menambah Pad Kabupaten Indramayu. Tegasnya

Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Saeful Arif, SH,M.Kn,  Mengatakan Dirinya Sangat Berterimakasih Karena Kunjungannya Kali Ini Diterima Langsung Ketua Komisi III Dprd Kabupaten Indramayu, Semoga Apa Yang Kami Dapatkan di indramayu Bisa Di Implementasikan Di Kabupaten Pekalongan,pungkasnya.

Di akhir acara DPRD kabupaten Indramayu Dan DPRD kabupaten Pekalongan Saling Bertukar Cindera Mata, Tanda Kunjungan Kerja Kali Ini Sudah Selesai.TIM MP

INDRAMAYU MP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Jabar) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Pekalongan. Kunjungan DPRD Kota Pekalongan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

Kedatangan Rombongan DPRD Kota Pekalongan disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, SP. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang muspida gedung DPRD Indramayu. (03/12/20).

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kab. Indramayu, H. Sirojudin, SP menyambut dengan ucapan selamat datang.

“Saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Indramayu, semoga pertemuan ini bisa membawa hasil yang baik untuk Kabupaten Indramayu dan Kota Pekalongan” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nusron, S.Ag mengucapkan banyak terima kasih kepada DPRD Kabupaten Indramayu  atas sambutan dan jamuannya. Menurutnya, dalam kondisi New Normal seperti saat ini, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi anggota DPRD untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi, karena sudah menjadi keharusan dalam kondisi apapun.

“maksud dan tujuan kedatangan kami ingin sharing dan bertukar pikiran tentang tugas dan fungsi DPRD khususnya mengenai upaya membangun kapasistas Bapemperda melalui perencanaan kegiatan” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. H. Sirojudin, SP, menjelaskan  penyusunan rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dan engkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah, menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

“mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan Bapemperda memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda” jelasnya. (Tim.MP)

INDRAMAYU(MP)- Dalam Rangka Ta’aruf Dan Pengukuhan Dewan Pimpinan  Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Kabupaten Indramayu Masa Hidmat 2020-2025, Anggota Dprd Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah  Menghadiri Kegiatan Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu. Sabtu,16 January 2021

Bertempat Di Gedung Islamic Centre Kabupaten Indramayu Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Kabupaten Indramayu Kh, Moh. Syatori,S.Hi,MA Diambil Sumpahnya Secara Resmi Oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Provinsi Jawa Barat  Prof Kh. Rachmat Syafi’I.

Ketua Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Provinsi Jawa Barat  Prof Kh. Rachmat Syafi’I selamat atas dilantiknya pengurus Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Kabupaten Indramayu masa khidmat 2020-2025 semoga kedepanyya lebih baik lagi, dan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan MUI juga harus dihadiri dalam menjaga toleransi antar umat beragama maupun kerukunan antar ormas islam dan ulama. Tegasnya

Dalam Sambutannya Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat,SH Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Merupakan Mitra Strategis Dengan Pemerintah Daerah Indramayu Dalam Tingkat Keagamaan Maupun Fatwa Fatwanya Untuk Kemaslahatan Umat Islam Di Kabupaten Indramay. Ungkapnya

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah Juga Mengungkapkan Bahwa Peranan Ulama Dalam Membangun Sangatlah Besar Dan Penting Fungsinya Dengan Pembangunan Dan Memperkokoh Sendi-Sendi Etika, Moral Spritual, Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sekaligus Berfungsi Sebagai Pencerah, Pencerdas, Dan Pembimbing Umat Dengan Ajaran Dan Nilai-Nilai Islam Tokoh Agama Hingga Kini Menjadi Panutan. Secara Mayoritas, masyarakat memiliki keinginan agar kualitas hidupnya benar secara syariat. TIM MP

INDRAMAYU(MP) Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, SH, menghadiri apel siaga dan gelar pasukan penanganan bencana tahun 2020, Senin (06/11/2020). Apel siaga yang dilangsungkan di halaman Polres Indramayu ini dipimpin langsung oleh Pjs Bupati Indramayu Bambang Tirtoyuliono

Acara apel siaga bencana juga dihadiri jajaran Forkopimpa Kabupaten Indramayu. Turut Hadir BPBD, PMI dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Apel siaga juga menghadirkan berbagai instansi terkait, dan relawan yang selama ini terlibat dalam penanganan bencana. 

Dalam kesempatan itu, Pjs Bupati Indramayu Bambang Tirtoyuliono mengatakan apel siaga ini diselenggarakan dengan tujuan agar ada sinergi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan resiko terjadinya bencana alam.

“Pihak BPBD untuk lebih sigap dalam penanganan bencana. Upaya monitoring kondisi lapangan perlu terus dilakukan setiap saat, jika terjadibencana bisa meminimalisir korban jiwa maupun harta benda. Tidak lupa, koordinasi dengan instansi terkait lainnya juga perlu dilakukan secara rutin,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, SH, mengajak peran serta seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan terjadinya bencana. “Dalam penanggulangan dan pencegahan bencana ini, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Kita butuh dukungan dan peran serta dari seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.

pihaknya BPBD berupaya untuk meminimalkan terjadinya bencana alam di wilayahnya. Sejauh ini, sudah cukup banyak langkah yang diambil dalam kaitannya dengan penanganan bencana tersebut. Misalnya, pembuatan embung, reboisasi, normalisasi sungai dan perbaikan tanggul. (Tim.MP)

Komisi