INDRAMAYU MP - Puluhan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Balongan dan Kecamatan Juntinyuat yang tergabung dalam wadah Paguyuban Pemilik Lahan (PPL) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Indramayu untuk menemui pimpinan serta Komisi yang membidangi pertanahan.

Mereka beraudensi dengan unsur Legislatif yang diwakili oleh ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H.Syaefudin,SH., Wakil Ketua DPRD, H.Sirojudin, SP., Ketua komisi 1, Liana listiya Dewi,SE., serta dihadiri oleh anggota Komisi 1 DPRD, karena menginginkan wakil rakyat itu turut aktif menyelesaikan persoalan harga tanah untuk mega proyek pembangunan pabrik petrochemical yang dinilai tidak sesuai dengan harga pasaran tanah di wilayah Kecamatan Balongan dan Kecamatan Juntinyuat.

Salah seorang perwakilan paguyuban pemilik lahan, H.Sugono,SH., Selasa 20 Oktober 2020 mengatakan, organisasi PPL ini non politik dan bukan organisasi profesi, keberadaan organisasi ini merupakan wadah yang bertujuan untuk memperjuangkan hak- hak petani pemilik lahan terdampak pengadaan lahan mega proyek Petrochemical Jawa barat RU VI Balongan.

Disamping itu karena harga yang telah ditentukan oleh tim Appresial (BPN dan KJPP) sebagai konsultan PT. Pertamina adalah sepihak tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan para pemilik lahan, kata H.Sugono,SH., maka harga yang ditentukan pun jauh dari harapan para pemilik lahan. 

“Tim Appresial dalam menentukan harga tanah sepertinya tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan unsur kesejahteraan serta keadilan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang dasar 1945 dan Undang-undang RI nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum”, ujar H.Sugono,SH.

Warga pemilik lahan keberatan lahannya dibebaskan untuk pembangunan mega proyek Petrochemical Jawa barat RU VI Balongan, lanjut H.Sugono,SH., karena harga lahan yang akan dibebaskan tidak sesuai dengan keinginan para pemilik lahan. Oleh Tim Appresial, lahan milik warga hanya dihargai Rp.700.000,- permeter persegi untuk tanah darat kelas A dan Rp.400.000,- permeter persegi untuk tanah kelas B atau sawah pinggir jalan sedangkan tanah kelas C atau sawah ditengah hanya dihargai Rp.230.000,- permeter perseginya.

Sementara warga pemilik lahan terutama yang berada di wilayah Kecamatan Balongan, kata H.Sugono,SH., menginginkan lahan miliknya dihargai Rp. 2.500.000,- permeter persegi untuk tanah kelas A dan Rp. 2.000.000,- permeter persegi untuk tanah kelas B serta Rp. 1.500.000,- permeter persegi untuk tanah kelas C.

“Pengalaman pembebasan lahan untuk kilang Exor 1 tahun 1990 PT.Pertamina Balongan dalam pembayaran ganti rugi tanah dan bedol desa Sukareja, warga sangat puas karena ganti rugi tanah satu hektar bisa untuk beli tanah tiga hektar. Begitu pula bangunan, semula warga hanya memiliki bangunan rumah non permanen namun setelah mendapatkan uang ganti rugi, langsung bisa membangun rumah permanen”, kata H.Sugono, SH.

Sementara itu Ketua DPRD kabupaten Indramayu, H.Syaefudin, SH., mengatakan,  demi rakyat apapun akan diperbuat termasuk mencari solusi terbaik terkait belum adanya titik temu harga tanah milik warga yang akan dibebaskan untuk pembangunan mega proyek Petrochemical.

“Keberadaan Kita disini untuk mencari solusi terbaik agar semua kepentingan terakomodir. Dalam arti agar warga pemilik lahan bisa terakomodir keinginan harga ganti rugi tanahnya dan pabrik Petrochemical pun bisa sukses didirikan di Kabupaten Indramayu tanpa ekses”, kata Syaefudin.      

Begitu pula seperti dikatakan Wakil Ketua DPRD, H.Sirojudin, SP. Dengan tegas pimpinan Legislatif yang juga ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu ini akan memperjuangkan keinginan warga pemilik lahan hingga harga ganti rugi pembebasan tanahnya tersebut sesuai kesepakatan bersama.

Hal senada dikatakan Ketua komisi I, Liana listiya Dewi,SE. Ia berjanji akan segera menggelar rapat kerja dengan pihak terkait pembebasan tanah pembangunan mega proyek Petrochemical, karena hal tersebut merupakan langkah konkret untuk masyarakat.TIM MP

 

INDRAMAYU MP - Dengan membawa sejumlah poster dan sepanduk, pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia kabupaten Indramayu desak DPRD kabupaten Indramayu untuk batalkan omnibuslaw.

Pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Indramayu menyampaikan aspirasi dan mendesak DPRD indramayu untuk mengawal tuntutan para buruh dan mahasiswa sampai pemerintah pusat di depan gedung DPRD kabupaten Indramayu.

Penolakan tersebut karena di anggap UU cipta kerja memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria Dengan menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan, memperparah kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani dan masyarakat. Jumat 9 Oktober 2020)

Pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia kab Indramayu dalam orasinya mendesak kepada DPRD Kabupaten Indramayu Batalkan UU cipta kerja, karena hanya akan lebih menyengsarakan masyarakat Indonesia, terutama buruh dan petani. Menuntut presiden untuk menerbitkan PERPU Terkait UU cipta kerja, serta jalankan reformasi agraria.

Dalam aksi unjuk rasa di depan gedung rakyat ini di temui langsung anggota DPRD kabupaten Indramayu H Ruswa m.pdi didampingi Ibnu Rismansyah

Di depan mahasiswa H Ruswa m.pdi menyampaikan bahwa kami bersama buruh, kami bersama mahasiswa. Dan kami bersama masyarakat indramayu mengawal sesuai aturan dan regulasi yang ada agar presiden Untuk menerbitkan PERPU " tegasnya.

Anggota DPRD indramayu Ibnu Rismansyah menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan PC PMII Indramayu semoga perjuangan yang dilakukan temen temen mahasiswa sebagai nilai ibadah yang tak tergantikan. Dan kami wakil rakyat akan siap mengawal dan berusaha  sesuai aturan dan regulasi yang ada.Tegasnya .

Aksi unjuk rasa PC PMII indramayu setelah di temui langsung Anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa membubarkan diri dengan tertib dan damai . TIM MP

INDRAMAYU (MP)-  Dengan membawa sejumlah sepanduk dan selebaran surat pernyataan sikap yang berisikan penolakan politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), puluhan massa yang tergabung dalam wadah Barisan Rakyat Indramayu Sejati (BARIS) pada Senin 19 Oktober 2020 menyambangi gedung DPRD kabupaten Indramayu meminta pimpinan serta anggota dewan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait netralitas ASN pada ajang pemilihan kepala daerah yang puncaknya akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang.

Aksi massa BARIS di gedung wakil rakyat yang diantaranya di pimpin oleh Hatta, Ali Sahali dan Carkaya itu pun mendapat pengawalan ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Indramayu, anggota TNI dan Polisi Pamong Praja, bahkan Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto terlibat langsung dalam pengawalan serta pengamanan aksi unjuk rasa hingga  selesai pelaksanaan. Sedangkan dari pihak legislatif yang menemui massa BARIS yakni Ketua DPRD Indramayu, H.Syaefudin, SH., dan Wakil Ketua DPRD yang juga ketua DPC PDIP, H.Sirojudin, SP., serta didampingi Kabag Persidangan Teddy Rakhmat Riyadi, SH., Kasubag Humas dan Protokol Setwan, Torih, SH., juga petugas Humas, Heri Tarma, SH. 

Koordinator umum aksi massa BARIS, Hatta, mengatakan, kedatangannya di gedung DPRD Kabupaten Indramayu dikarenakan menjelang Pilkada tahun 2020 ini ada beberapa kepala dinas, Camat dan sejumlah kepala sekolah di lingkungan Pemkab Indramayu terindikasi melakukan kegiatan politik terselubung. Padahal para pejabat itu, lanjut Hatta, adalah ASN yang diatur oleh Undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara serta diatur pula pada Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik pegawai negeri sipil.    

“ASN adalah pelayan publik tanpa membedakan ras, suku, agama serta perferensi politik. Oleh karenanya netralitas ASN dalam Pilkada merupakan faktor fundamental yang harus dijaga demi martabat pemerintahan serta menjaga wajah demokrasi tetap sehat ”, ujar Hatta.  

Atas dasar itulah, masih kata Hatta, Barisan Rakyat Indramayu Sejati menyatakan sikap :

  1. DPRD segera membentuk Pansus netralitas ASN.
  2. DPRD segera membuat regulasi untuk memastikan ASN di semua jenjang tidak menjadi alat politik bagi petahana.
  3. DPRD segera mengevaluasi kerja BUMD yang disinyalir menjadi lumbung logistik Paslon tertentu.
  4. Meminta kepada seluruh dinas membuat komitmen menjaga netralitas bersama dengan seluruh calon bupati dan calon wakil bupati.
  5. Mendukung Gakkumdu untuk memonitoring aktivitas beberapa kepala dinas, camat serta kepala sekolah yang disinyalir menjadi alat politik paslon tertentu.

Sementara itu ketika menerima perwakilan aksi massa BARIS di ruang aspirasi gedung dewan, Ketua DPRD, H.Syaefudin, SH., mengatakan,   pihaknya akan segera menindak lanjuti apa yang diinginkan oleh massa BARIS. Bahkan dalam waktu dekat, tegas Syaefudin, dirinya akan menggelar rapat pimpinan dan akan dilanjutkan dengan rapat gabungan fraksi untuk menentukan perlu tidaknya membentuk pansus netralitas ASN.

“Karena lembaga legislatif itu bersifat kolektif kolegial maka setelah rapat pimpinan, akan berlanjut dengan menggelar rapat gabungan fraksi. Pembentukan pansus itu setidaknya perlu persetujuan minimal dua fraksi ”, kata Syaefudin.   

Hal senada dikatakan Wakil ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H.Sirojudin,SP. Ia menambahkan, selain sebagai pimpinan DPRD juga selaku ketua DPC PDIP sehingga secara khusus akan mengawal aspirasi massa BARIS ini hingga terbentuknya Pansus netralitas ASN. (Tim MP)

INDRAMAYU-MP. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (The Action Unity of Indonesian Moslem Student) cabang Indramayumelakukan audiensi dengan Ketua DPRD Indramayu. H. Syaefudin, SH. didampingi Ketua Komisi I, Liyana Listia Dewi, SE dan Anggota Komisi I DPRD Indramayu, Akhmad Munjani Nur, S.Hi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi dengan para wakil rakyat untuk mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya pada kluster ketenagakerjaan.

Dalam pertemuan audensi yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Indramayu tersebut perwakilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, mengatakan menolak beberapa point tentang UU Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Omnibuslaw Cipta Kerja terdapat pasal-pasal yang mencederai rakyat yang terjadi  adanya ketimpangan sosial dan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang UU Omnibuslaw Cipta Kerja serta segera memperbaiki UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang multitafsir.

“Kami juga mendesak DPR dan DPRD untuk mencabut UU Omnibuslaw dan menangkap aparat yang melakukan tindakan represif serta menangkap aparat yang melakukan tindakan represif kepada para peserta aksi UU Omnibuslaw Cipta Kerja” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, SH bersedia untuk menandatangani pencabutan Undang-Undang mengenai pencabutan UU Omnibuslaw dan mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tersebut.

“DPRD Indramayu mendukung pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Omnibuslaw Cipta Kerja dan akan menampung dan akan menyampaikan ke tingkat pusat, aspirasi buruh dan mahasiswa” jelas ketua DPRD Indramayu. (Tim.MP)

INDRAMAYU MP – Total Kapasitas Pemasangan yang tersebar  di 7 Cabang dan 6 Unit dengan jumlah sambungan pelanggan, sebanyak 104.437 Sambungan Rumah. Hal tersebut di ungkapkan Direktur Tekhnik Perumdam Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu, Agus Suprihartono, BE.,S.Sos, dalam Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Madiun ke DPRD Kabupaten Indramayu.

“ Di Kabupaten Indramayu, tidak ada sumber mata air yang dapat di manfaatkan untuk bahan dasar air yang harus disalurkan kerumah-rumah, tapi bersumber dari sungai yang ada di Indramayu khususnya  sumber air dari sungai Cimanuk, sehingga biaya produksi sangat mahal, karena harus di olah dahulu “ penjelasan lebih lanjut Agus.

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Madiun Di Pimpin Wakil Ketua DPRD Madiun Drs Mujono, Msi yang diterima oleh Ketua Komisi III Ibnu Rismansyah, bertempat diruang Aspirasi DPRD Kabupaten Indramayu, setelah kedua pihak saling memperkenalkan daerahnya masing-masing dan DPRD Kabupaten Madiun mengutarakan maksud tujuan Kunjungan Kerja ke Indramayu, mengenai Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Meningkatkan Cakupan Pelayanan, selanjutnya Direktur Tekhnik Perumdam Tirta Dharma Ayu Agus Suprihartono memaparkan mengenai Perusahaan daerah air minum di Indramayu tersebut.

Diakhir Kegiatan Kunjungan Kerja tersebut DPRD Kabupaten Indramayu memberikan Cideramata ke DPRD Kabupaten Madiun berupa kain batik Khas Indramayu. TIM MP

INDRAMAYU (MP) Ratusan massa gabungan buruh dari 5 serikat yaitu Gabungan Serikat Buruh Migas Indramayu (GASBumi), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja Elpiji, Serikat Pekerja Arya Wiralodra, Serikat Buruh Keramik dan mahasiswa berunjuk rasa ke gedung DPRD Indramayu, Kamis (8/10). Menuntut pembatalan UU Cipta Kerja, seperti aksi-aksi di beberapa daerah lain.

Massa datang dengan membawa berbagai spanduk yang berisi penolakan terhadap terhadap UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI. Sepanjang jalan menuju lokasi, mereka juga terus bernyanyi dan berorasi.

Demikian masa unjuk rasa yang memadati Jalan Jenderal Sudirman Indramayu pas didepan Gedung DPRD. Maka pihak Polres Indramayu melakukan rekayasa lalu lintas dengan pengalihan kendaraan ke sejumlah ruas jalan lainnya, agar masyarakat tetap dapat melanjutkan perjalanan.

Dalam orasinya, massa menolak dengan tegas UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden RI menerbitkan Perppu sebagai langkah konstitusi umtuk membatalkan UU Cipta Kerja. Semula, aksi massa berlangsung kondusif. Namun, tiba-tiba dari arah pengunjuk rasa ada yang melemparkan botol ke arah petugas yang berjaga. Yang diikuti pengunjuk rasa lainnya yang juga melemparkan botol, kardus hingga batu bata, sehungga seorang anggota polisi terluka terkena lemparan batu di bagian pelipis dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan.

Selain melakukan pelemparan, massa pendemo yang ada di barisan depan juga berusaha merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Indramayu. Sehingga, terjadi saling dorong mendorong dengan petugas yang berusaha menekan desakan masa aksi agar tidak masuk ke Gedung DPRD yang saat itu tengah melaksanakan Sidang Paripurna.

Sedangkan Koordinator pendemo berusaha meredam emosi massa saat itu. ‘’Satu komando. Aksi kita aksi damai. Jangan lakukan lempar-lemparan,’’ teriak koordinator masa pendemo berulang kali melalui pengeras suara.

Demikian pula yang dilakukan petugas kepolisian, dengan pengeras suara pula petugas terus meminta agar massa tetap tenang.

Aksi demo kembali kondusif setelah Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin yang di dampingi Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto, menemui pengunjuk rasa, dan menyatakan dukungan atas aspirasi massa.

 ‘’Saya mengerti perasaan teman-teman semua saat ini. Makanya saya dengan tegas mendukung aspirasi kalian,’’ ujar Syaefudin.

Bahkan Ketua DPRD tersebut menandatangani lembar pernyataan massa pendemo yang akan diteruskan ke DPR RI dan Presiden, setelah itu massa pendemopun membubarkan diri. TIM MP

Komisi