INDRAMAYU (MP) Ketua DPRD H Taufik Hidayat SH MSi dan beberapa anggota dewan mewakili Komisi I sampai dengan IV, antara lain Drs H Muhaemin, Liyana Listia Dewi AMP, Wardah, Mohamad Sholihin S Sos I, H Abdul Rohman, SE MM, Karsiwan SE, H Ahmad Khudzafah SPdI, H Estim Enting dan Warim Amd, menerima ratusan warga Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu yang mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu, untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat, Senin, (27/02/18)


Dimana sebelumnya warga Desa Mekarsari telah menyambangi DPRD Indramayu dan ditemui anggota Komisi IV Taufik Hadi Sutrisno yang di damping Sekretaris Dewan Iding Syafrudin SE MSi serta Kabag Persidangan dan Perundang undangan Tedy Rakhmat Riyadhi SH, Rabu (21/02/18) Warga menolak aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II yang dibangun di wilayahnya.


Karena masyarakat Desa Mekarsari telah merasakan dampak negatif dari dibangunnya PLTU I mulai dari limbah yang mengkontaminasi air laut, hilangnya mata pencaharian sebagai buruh tani karena area persawahan hilang, polusi udara yang menyebabkan anak-anak menderita flek, dan ISPA.
Mereka menuntut DPRD Indramayu untuk segera menyikapi bentuk pelanggaran dan kriminalisasi terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan lingkungannya.
Koordinator aksi, Domo mengatakan banyaknya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya PLTU I terutama bagi nelayan karena air laut yang sudah tercemar.


“ Dengan adanya PLTU I yang jaraknya tidak begitu jauh dari pemukiman, masyarakat sudah merasakan dampaknya, apalagi sampai ada PLTU II yang hanya berjarak 200 meter dari pemukiman maka akibatnya mengancam hilangnya akses terhadap ruang hidup desa mekarsari yang bermata pencaharian sebagai buruh tani, nelayan dan pencemaran kesehatan “ ujarnya.


Sementara itu, 25 orang perwakilan pendemo melakukan audiensi bersama ketua dan anggota dewan yang menghasilkan kesepakatan bahwa kasus ini akan ditindak lanjuti oleh DPRD dengan melakukan rapat kerja dari Komisi I sampai dengan Komisi IV dengan pihak PLN dan pihak terkait lainnya “ DPRD bukan sebagai lembaga pemutus, tetapi sebagai penampung aspirasi masyarakat dan akan menyampaikannya kepada lembaga terkait “ seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. (Gunari Somaatmadja)


Komisi