INDRAMAYU (MP).Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, secara resmi menyerahkan seluruh dokumen hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih pada pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 kepada Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu di Ruang Paripurna DPRD Indramayu, Jum'at,(22/1/2021).

KPU Indramayu pada kesempatan tersebut, menyerahkan dokumen hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih oleh Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni kepada Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin yang disaksikan Komisioner dan Sekretariat KPU Indramayu. "Penyampaian dokumen hasil pleno KPU terkait penetapan Paslon terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020 merupakan akhir dari tahapan Pilkada serentak sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, mengatakan, bahwa dokumen hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih yang diserahkan KPU Indramayu, akan dibahas pada agenda pengesahan persetujuan pada rapat Paripurna DPRD Indramayu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Januari 2021.

"Agenda pastinya akan dibahas pada rapat Banmus, Senin,(25/1/2021)"katanya. Rapat Paripurna DPRD Indramayu tentang usulan pengesahan persetujuan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih dari KPU Indramayu kepada DPRD kabupaten menjadi dasar usulan pengesahan Pasangan Calon Bupati, Wakil Bupati terpilih dan selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat terkait usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya, ungkap Syaefudin.

"Hal tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,"  TIM MP


Komisi