Sikap arogansi oknum debt colector perusahaan pembiayaan (leasing), dituding sudah meresahkan banyak masyarakat termasuk di Kabupaten Indramayuu, menyikapi masalah itu ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Wartawan dan LSM Indramayu (GERWALI) melakukan aksi demo didepan kantor Bank Sinar Mas & Gedung DPRD, massa diterima langsung Ketua Komisi III, M. Alam Sukmajaya, ST.MM, dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu, Ibnu Rismansyah.

Perwakilan GERWALI, Icang, dalam orasinya mendesak DPRD Kab. Indramayu untuk menertibkan maraknya aksi oknum Debt Collector perusahaan leasing kendaraan bermotor yang kerap menyita kendaraan nasabah di jalan, sehubungan dengan terjadinya tindakan arogansi radikal dan premanisme debt kolektor yang dilakukan oleh oknum karyawan Sinar Mas Indramayu yang semena-mena terhadap konsumen yang tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Kami minta DPRD agar secepatnya membuat regulasi terkait keberadaan perusahaan pembiayaan (leasing) yang sering merugikan masyarakat dan kami meminta pihak eksekutif dan legislatif bersikap tegas menanggapi banyaknya kasus perampasan kendaraan di jalan oleh oknum debt colektor yang ditugaskan oleh perusahaan pembiayaan (leasing)”. Ujarnya.

"Masyarakat sudah muak dengan aksi premanisme yang dilakukan pihak leasing. Indonesia negara hukum, jadi tidak ada aksi premanisme dengan dalih apapun," kata salah satu warga indramayu, cutisna.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM, menyampaikan, beberapa waktu yang lalu pihaknya telah melakukan rapat kerja dengan mitra kerja diantaranya jajaran Polres untuk menindaklanjuti informasi-informasi yang telah disampaikan. DPRD dan pihak terkait sepakat tidak bisa mentolerir sikap arogansi oknum debt colector perusahaan pembiayaan (leasing) yang sangat meresahkan masyarakat. “hal yang telah dilakukan oknum debt colector sudah jelas melanggar undang-undang yang kita ketahui bersama, Kami akan menampung semua aspirasi yang disampaikan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi bersama jajaran Kepolisian untuk mengatasi seluruh permasalahan ini.” Ujarnya.

Serupa dengan Ketua Komisi III, Wakil Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Ibnu Rismansyah, mengatakan, tidak hanya Bank Sinar Mas saja tapi perusahan-perusahan leasing yang lain juga harus di tegaskan “pihak terkait diharapkan bekerja sama mencari bagaimana solusi kedepan mengatasi sikap arogansi oknum debt colector perusahaan pembiayaan (leasing) dalam rangka melindungi masyarakat dari tindak kekerasan dan premanisme”. Tuturnya. (Tim.MP).

INDRAMAYU (MP) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), H. Taufik Hidayat, SH. MSI, beserta Bupati Kabupaten Indramayu Hj. Anna Sophana, SH, turut mendampingi kunjungan kerja (KUNKER) Menteri Perdagangan, Drs Enggartiasto Lukita dan Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayato ke Kabupaten Indramayu Selasa, 27/02/18.

“Tujuan kunjungan kerja ini untuk memastikan benar bahwa beras impor masuk ke gudang bulog dan melakukan pengecekan harga bahan pokok,” kata Enggar, di sela kunjungannya ke Pasar Baru Indramayu.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan dan rombongan meninjau ketersediaan beras di gudang Bulog Tegalgirang Kecamatan Bangodua. menurut Mendag “ Beras impor semuanya akan dimasukan gudang sebagai cadangan bulog. dengan demikian, impor beras tidak akan menganggu harga komoditas tersebut di pasar saat menjelang panen raya “. dia me‎negaskan Bulog juga tetap akan menyerap hasil panen petani. apalagi berdasarkan rapat koordinasi Kementrian Perekonomian, Bulog diberikan fleksibilitas untuk menyerap beras sampai dengan kadar air 20 persen dari sebelumnya 15 persen.

Semantara itu pada akhir kunjungannya ke Kabupaten Indramayu, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, didampingi Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah, SH menyerahkan bantuan beras kepada korban banjir di sejumlah desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. bantuan diserahkan secara simbolis oleh Mendag kepada Kepala Desa terdampak. diantaranya Desa Kertasemaya, Kecamatan Kertasemaya; Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang; Desa Cemara, Kecamatan Cantigi serta Desa Lamarantarung Kecamatan Cantigi. “ Penyaluran bantuan ini adalah wujud kepedulian dan kewajiban pemerintah terhadap warganya., para Kepala Desa diminta menyalurkan bantuan beras tersebut dengan sebaik-baiknya ” tandas Enggar.(PRIMA NOUVARIUS)

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Kulonprogo DIY ke DPRD Kabupaten Indramayu JABAR menyoalkan mengenai pelaksanaan dan penerapan Tata Tertib DPRD, pertemuan tersebut bertempat di Ruang BAPEMPERDA, Kamis (05/7/2018).

Lajiyo Yok Mulyono, Ketua Rombongan Sekaligus Jajaran Pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo DIY mengatakan bahwa kunjungannya beserta rombongan adalah untuk mempelajari lebih dalam mengenai penerapan, perubahan, dan pelaksanaan terkait Tata Tertib DPRD.

Ketua BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Indramayu Dalam SH KN menerima dan memimpin pertemuan, sangat menyambut baik atas kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Kulonprogo ini dan sangat akrab karena DPRD Indramayu sudah sering berkunjung kesana, bahkan anggota Komisi III DPRD Indramayu Dalam pada masa kuliah dulu pernah KKN di Kulonprogo.

“Hal-hal krusial dalam keseharian DPRD itu bisa diatur di dalam Tatib”, jelasnya,

Dalam menambahkan bahwa kaitannya dengan Hak-hak protokoler dan Kewajiban tidak masalah apabila dimasukkan ke dalam Tatib.

“Tidak masalah apabila ingin memasukkan Hak protokoler dan kewajiban ke dalam tatib, hanya saja dalam Tatib tidak dicantumkan” katanya, lebih lanjut diungkapkan bahwa untuk Kunjungan Kerja DPRD di dalam atau diluar jawa di Indramayu diselenggarakan selama 4 (empat) hari ke 2 (dua) lokasi.

Di DPRD Indramayu sendiri pelaksaan reses, kunjungan komisi, dan bintek disiapkan melalui Rapat Badan Musyawarah. “Jadi kita itu di Banmus sebelum pembahasan, Pimpinan Komisi, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menentukan rencana kunjungan kerja, studi banding, dan bintek,” tutupnya.(Gunari Somaatmadja/Prima Nouvarius)

INDRAMAYU (MP) Ketua DPRD H Taufik Hidayat SH MSi dan beberapa anggota dewan mewakili Komisi I sampai dengan IV, antara lain Drs H Muhaemin, Liyana Listia Dewi AMP, Wardah, Mohamad Sholihin S Sos I, H Abdul Rohman, SE MM, Karsiwan SE, H Ahmad Khudzafah SPdI, H Estim Enting dan Warim Amd, menerima ratusan warga Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu yang mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu, untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat, Senin, (27/02/18)


Dimana sebelumnya warga Desa Mekarsari telah menyambangi DPRD Indramayu dan ditemui anggota Komisi IV Taufik Hadi Sutrisno yang di damping Sekretaris Dewan Iding Syafrudin SE MSi serta Kabag Persidangan dan Perundang undangan Tedy Rakhmat Riyadhi SH, Rabu (21/02/18) Warga menolak aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II yang dibangun di wilayahnya.


Karena masyarakat Desa Mekarsari telah merasakan dampak negatif dari dibangunnya PLTU I mulai dari limbah yang mengkontaminasi air laut, hilangnya mata pencaharian sebagai buruh tani karena area persawahan hilang, polusi udara yang menyebabkan anak-anak menderita flek, dan ISPA.
Mereka menuntut DPRD Indramayu untuk segera menyikapi bentuk pelanggaran dan kriminalisasi terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan lingkungannya.
Koordinator aksi, Domo mengatakan banyaknya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya PLTU I terutama bagi nelayan karena air laut yang sudah tercemar.


“ Dengan adanya PLTU I yang jaraknya tidak begitu jauh dari pemukiman, masyarakat sudah merasakan dampaknya, apalagi sampai ada PLTU II yang hanya berjarak 200 meter dari pemukiman maka akibatnya mengancam hilangnya akses terhadap ruang hidup desa mekarsari yang bermata pencaharian sebagai buruh tani, nelayan dan pencemaran kesehatan “ ujarnya.


Sementara itu, 25 orang perwakilan pendemo melakukan audiensi bersama ketua dan anggota dewan yang menghasilkan kesepakatan bahwa kasus ini akan ditindak lanjuti oleh DPRD dengan melakukan rapat kerja dari Komisi I sampai dengan Komisi IV dengan pihak PLN dan pihak terkait lainnya “ DPRD bukan sebagai lembaga pemutus, tetapi sebagai penampung aspirasi masyarakat dan akan menyampaikannya kepada lembaga terkait “ seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. (Gunari Somaatmadja)

INDRAMAYU (MP).Ketua DPRD H Taufik Hidayat, Bupati Indramayu Hj Anna Sophana SH, Dadim 0616 Indramayu Letkol Kav Agung Nur Cahyono SIP M.Tr (HAN) menghadiri Tanam/Panen Perdana Padi UPSUS PAJALE Gerakan Percepatan Tanam dan Serapan Gabah Kabupaten Indramayu di Desa Rajasinga Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

Pada kesempatan tesebut Kepala Karantina Kementerian Pertanian Ir. Banun Harpini MSc, menyampaikan “ Bahwa kegiatan tanam panen ini menjadi upaya untuk memastikan harga gabah, hal ini jadi perhatian kami, panen raya sebagai bentuk dorongan dan memastikan harga gabah tidak jatuh saat musim panen," ujarnya.

Upaya Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan produksi padi dalam menyongsong swasembada beras hingga kini terus dilakukan, mulai dari kegiatan pemberdayaan benih, perluasan areal tanam padi, perlindungan tanaman, pembangunan sarana prasarana pertanian, pelatihan, pengembangan teknologi dan inovasi intensivikasi, bantuan alsintan, subsidi benih, fasilitas sarana produksi budidaya padi hibrida, cetak sawah, jaringan irigasi, optimalisasi lahan, kartu tani, subsidi asuransi usaha tani hingga program upsus pajale.

Ratusan masa dari Perhimpunan Petani Indramayu (PPI) yang terdiri dari Forum Komunikasi Generasi Muda ( FKGM ), Himpunan Tani Cantigi (HTC), Penggerak Hati Rakyat (Perak), dan Kelompok Tani Arahan, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Indramayu dengan maksud menyambangi anggota dewan, menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Indramayu, menangkap Mafia Program Bantuan Bidang Pertanian.

Komisi