Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengatakan penananganan stunting harus dilakukan secara masif dan gerilya. Sehingga, harapan pemerintah untuk menurunkan stunting hingga 14 persen pada 2024 bisa tercapai.
Hal itu disampaikan Arzeti usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Ia bilang, setidaknya ada 19 Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting. Karena itu, diperlukan integrasi data secara terpadu dan menyeluruh agar tepat sasaran.
“Dari beberapa Kementerian Lembaga kan sudah ada tupoksi masing – masing sudah diberikan anggaran. Harapan kita adalah dengan adanya penekanan yang diminta pemerintah, kita ingin bergerak secara masif dan gerilya. Artinya, ketika kita bicara data, data yang diberikan itu memang data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ada beberapa anggota yang meminta data stunting itu by name by address gitu yah,” kata Arzeti.
Arzeti mengatakan, salah satu langkah Kementerian Kesehatan dalam penanganan stunting melalui intervensi dari hulu dengan pemberian tablet penambah darah secara gratis kepada remaja puteri, sebagai calon ibu yang akan melahirkan generasi baru. Gerakan minum tablet penambah darah tersebut untuk mencegah anemia sebagai salah satu faktor risiko penyebab stunting.
“Tetapi disini pemerintah tidak ada pembahasan sama sekali. Apakah obat penambah darah tersebut betul-betul efektif? Ternyata disini tidak dijelaskan juga,” ujar Arzeti.
Lebih lanjut Arzeti mengatakan, penanganan stunting perlu dilakukan multi sektor, termasuk pelibatan masyarakat. Karenanya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan elemen masyarakat. Ia pun mencontohkan, di daerah pemilihannya Jawa Timur yang memberdayakan kelompok ibu-ibu sebagai kader pemerintah untuk mensosialisasikan stunting secara door to door.
Politisi dari Fraksi PKB ini juga menambahkan, salah satu faktor penyebab stunting diantaranya belum adanya kesadaran ibu-ibu untuk melakukan inisiasi dini. Yaitu memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan tanpa ditambahkan makanan yang lain. Karenanya diperlukan sosialisasi secara masif, mengingat ada banyak Kementerian dan Lembaga yang menangani permasalahan stunting.
“Mindset kita bahwa garda terdepan untuk penurunan stunting adalah BKKBN. Sementara, anggaran BKKBN diberikan itu tidak sebanyak dengan Kementerian dan lembaga lainnya. Karena itu, ayo kita cari solusinya, bagaimana mencapai zero stunting nantinya,” ujarnya.
“Jadi, jangan hanya bicara penurunan angka stunting yang cepat meningkat. Padahal, realisasinya tidak sama sekali seperti itu. Ayo kita sama-sama cari solusi keterbukaan, cari permasalahan turun nyata ke masyarakat door to door. Jangan hanya sebatas berharap dengan hasil survei, karena hasil survei kan bisa berbeda,” tambahnya.
sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46820/t/Arzeti+Bilbina%3A+Penanganan+Stunting+Harus+Dilakukan+Secara+Masif