Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diwakili oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) mengikuti rangkaian Sidang Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Baghdad, Irak, pada Jumat-Sabtu (10-11/11/2023). Sepanjang agenda tersebut, Ketua BKSAP DPR Fadli Zon memimpin rombongan delegasi Parlemen Indonesia guna menyampaikan sejumlah wawasan sekaligus rekomendasi mengenai isu pemerintahan dan sosial politik internasional terkini.
Menekankan bahwa Indonesia menganut asas politik bebas aktif, Fadli menegaskan bahwa asas tersebut tidak menerapkan politik netral. Melainkan, sebutnya, Bangsa Indonesia mampu menentukan sikap dan kebijaksanaan mengenai permasalahan internasional dengan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mengatakan bahwa Bangsa Indonesia secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya. Upaya ini diharapkan demi mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di mana sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara gamblang, ia menyuarakan agar negara-negara anggota APA tidak berpaling mata dengan mengambil langkah konkrit dan mangkus untuk menghentikan peperangan antara Palestina dan Israel. Dirinya tidak ingin kekerasan akibat peperangan terus berkelanjutan hingga memakan korban, terutama kalangan lansia, perempuan, dan anak-anak.
“Negara-negara di seluruh dunia harus menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Israel agar berhenti dan menahan diri melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, serta mencabut blokade total terhadap Gaza, Palestina,” ungkap Fadli saat menyampaikan pidato pernyataan sikap Parlemen Indonesia dalam forum APA, Baghdad, Irak, Jumat (10/11/2023).
Tidak menyuarakan penyelesaian perang Palestina dan Israel saja, ia mengingatkan bahwa parlemen harus menjalankan peran utamanya dengan sebaik-baiknya. Harapan ini bisa terwujud, imbuhnya, dengan menerapkan nilai akuntabel, transparan, responsif, inklusif, dan supremasi hukum.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga berharap seluruh parlemen dalam forum APA perlu memanfaatkan kemajuan teknologi terkini. Baginya, teknologi berperan krusial dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada publik.
Jika memanfaatkan teknologi, menurutnya, parlemen juga perlu mengadopsi dan membentuk prinsip keterbukaan parlemen sekaligus mendukung para pemuda untuk terlibat aktif sebagai representasi parlemen. Ia menilai hal ini berpotensi menjadi langkah afirmatif guna mendorong transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas di parlemen.
Menutup penyataannya dalam forum APA, Fadli menegaskan bahwa negara-negara di dunia harus mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan. “Penting untuk memaksa setiap negara, tanpa kecuali, untuk mematuhi tatanan dunia yang berdasarkan aturan dan menegaskan kembali bahwa tidak ada negara yang berada di atas hukum internasional,” pungkas Anggota Komisi I DPR RI ini.
Sebagai informasi, dalam lawatan forum tersebut, BKSAP DPR RI dalam lawatan forum tersebut, turut pula dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez (Fraksi PDI-Perjuangan) dan Sukamta (Fraksi PKS), serta Anggota BKSAP DPR RI Hugua dan Fathan.
Masing-masing dari anggota tersebut akan mewakili untuk pembicaraan sejumlah isu yang menjadi fokus forum APA.
Di antaranya, implementasi good governence; supremasi hukum dan penguatan peradilan; membangun kesejahteraan Asia melalui hubungan persahabatan dan kerjasama; kesinambungan parlemen dan pemerintah menciptakan kesejahteraan di Asia; menguatkan dukungan untuk masyarakat Palestina; pembangunan harmonis melalui demokrasi; dan peningkatan kerjasama dalam APA untuk melindungi serta mempromosikan multilateral.
sumber: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47426/t/Hadiri+Sidang+Parlemen+Asia+di+Irak%2C+DPR+Tekankan+Indonesia+Anut+Asas+Politik+Bebas-Aktif+