Rapat Konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu ke Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat

Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III DPRD Indramayu yang dipimpin oleh H. Sirojudin, SP., M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Indramayu serta didampingi oleh Ketua Komsi III DPRD Kabupaten Indramayu Imron Rosadi, lakukan rapat konsultasi dengan Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat terkait pemanfaatan peluang usaha BUMD dalam upaya peningkatan PAD.

Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pembinaan, pengkoordinasian dan evaluasi pelayanan administrasi bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi daerah dan administrasi pembangunan, meliputi BUMD lembaga keuangan, Badan Layanan Umum Daerah, BUMD non lembaga keuangan, investasi daerah dan administrasi pembangunan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Pertemuan ini diterima oleh Tresna Hermawan dan Ricky Firmansyah selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD beserta staf Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat menyambut dan menerima langsung rapat konsultasi tersebut.
Diketahui salah satu PAD didapatkan untuk Daerah yaitu dari BUMD. Maka dari itu kita harus dapat mengembangkan ekonomi daerah bahwa fokus utamanya adalah pendapatan asli daerah termasuk juga menggerakkan ekonomi daerah.


Ricky Firmansyah menuturkan untuk dapat mengembangkan ekonomi daerah melelaui peluang usaha BUMD, daerah harus mempunyai misi sesuai dengan misi Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan yaitu meningkatkan pengelolaan BUMD secara professional, mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan, Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan asset dan Kolaborasi dengan pihak swasta. Selain itu juga ada istilah Motekar yaitu system monitoring dan evaluasi agar pengelolaan BUMD tetap terawasi dan tercapai tujuan Daerah tersebut.


Sebagai penutup Imron Rosadi selaku Ketua Komisi III DPRD Indramayu menyampaikan harapannya “agar BUMD yang ada di Indramayu bisa maju dan menjadi sesuai yang diharapakan terutama untuk PAD” himbau Imron.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *