Koalisi Perempuan Indonesia Bersama Anggota DPRD Kabupaten Indramayu
Awal tahun 2022, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang kabupaten Indramayu melakukan assessment terkait persoalan perempuan dan anak remaja ditingkat desa dalam kurun satu tahun sejak Bupati dan wakil Bupati Indramayu dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Dengan menggunakan Kebaya, para wanita tangguh dan berhati mulia ini paparkan hasil assessment yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Senin (17/01/2022).
Dihadapan Ketua DPRD, pimpinan dan perwakilan setiap komisi KPI mengatakan pemberdayaan ekonomi seperti program pemerintah Perempuan Berdikari (Pe-Ri) dan Kredit Usaha Warung Kecil (Kruwcil) banyak yang salah sasaran dan belum sampai pada tingkat desa di Indramayu. Pasokan Air Bersih yang belum mencapai daerah pesisir pun diungkapkan oleh Sekretaris Cabang KPI Kabupaten Indramayu, Dina Meliyanih.
Ibnu Risman Syah selaku Ketua Komisi 3 mengatakan untuk pelaku usaha Mikro dan menengah, pihaknya sudah mengupayakan terkait Peraturan Daerah terkait UMKM, yang mana nantinya dalam perda tersebut DPRD ingin mensejahterahkan UMKM yang ada di Indramayu. Dan terkait air keruh, pihaknya akan memanggil Dewan Pengawas untuk meminta keterangan terkait banyak kejadian yang melibatkan PDAM akhir-akhir ini.
“ Terkait banyaknya keluhan terkait bantuan warung atau usaha mikro dan menengah, Kita dari DPRD sudah mengesahkan untuk dibuat perda terkait UMKM, dan terkait Air keruh ini kami dari PDAM akan mengadakan rapat kerja dengan Dewan Pengawas PDAM dan keluhan dari teman-teman ini akan menjadi data tambahan kami dalam rapat nanti” Kata Ibnu.
Dina Meliyanih menambahkan bahwa masih banyak petani wanita yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi, dan pemberian dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Bencana banjir rob yang tahun kemarin melanda wilayah pesisir Indramayu juga berdampak bagi nelayan maupun pengusaha wanita di daerah tersebut.
Sekretaris Wilayah KPI Jawa Barat, Winy mengatakan Data terhadap kekerasan Wanita dan anak semakin menjulang tinggi, berbeda apa yang disampaikan data di pemerintah, kasus yang ada dilapangan jauh lebih tinggi.
“ Kami mencatat data kasus kekerasan seksual yang tercatat Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kabupaten Indramayu melalui hotline Yayasan selendang Puan Dharma Ayu per Juli 2021 hingga Januari 2022, sebanyak 10 kasus kekerasan seksual, 4 yang lapor ke PPA Polres, 6 kasus yang tidak lapor.” Kata Winy
Kemudian maraknya perkawinan anak di Indramayu juga menjadi masalah yang perlu di perhatikan pemerintah Kabupaten Indramayu. Winy mengatakan perkawinan ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan masa depan anak tersebut.
“Data yang kami dapat terkait pernikahan anak tercatat di 5 desa sebanyak 6 kasus perkawinan anak. Dan ini harus ada peran aktif pemerintah untuk mencegah hal itu terjadi, karena ini bukan hal yang wajar dan akan berdampak pada kesehatan mental anak tersebut.” Sambung Winy.
H. Syaefudin selaku Ketua DPRD mengapresiasi kegiatan yang dilakukan teman-teman KPI yang sudah memaparkan hasi assesmentnya didepan anggota DPRD. Dirinya menilai data-data dari lapangan ini yang kurang adanya perhatian, dan dari yang disampaikan KPI ini menjadi cerminan bagi Pemerintah Daerah untuk kedepannya memimpin lebih baik lagi dan mensejahterahkan Masyarakatnya. “Saya berterima kasih dan mengapresiasi pemaparan hasil Assesment temen-temen KPI ini, karena memang saya akui data yang ada di pemerintah dan data yang dilapangan sering jauh berbeda. Maka dengan pemaparan ini menjadi cerminan kami dan cambuk kami untuk lebih bekerja keras demi mensejahterahkan Masyarakat Indramayu.” Kata Syaefudin. Tim MP.