INDRAMAYU MP - BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU MELAKUKAN AUDENSI DENGAN KETUA DPRD INDRAMAYU, H SYAEFUDIN SH, SELASA (03/08). MEREKA MENYAMPAIKAN SEJUMLAH PERSOALAN, TERUTAMA TERKAIT PROGRAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM), YANG DINILAI TELAH BANYAK MERUGIKAN MASYARAKAT KECIL. KEMUDIAN TERKAIT PERATURAN BUPATI NOMOR 84/2021 TENTANG PENGENAAN SANGSI ADMINISTRASI BAGI PELANGGAR PPKM. PENENTUAN DENDA SANGAT MEMBERATKAN UMKM, KALANGAN PKL DAN MASYARAKAT. MEKANISME PENEGAKAN HUKUM HARUSNYA LEBIH MENGEDEPANKAN TEGURAN. BEM UNWIR JUGA MENYOROTI MASALAH BANTUAN SOSIAL (BANSOS) BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19. MENURUT BEM HARUS ADA KOORDINASI YANG JELAS DIANTARA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) AGAR PEMBAGIAN BANSOS MERATA. MENURUTNYA, BANSOS HARUS DIKAWAL SEMUA ELEMEN, DAN BEM UNWIT SIAP UNTUK MENGAWAL AGAR TEPAT SASARAN. BEM UNWIR JUGA MENYINGGUNG MASALAH KEARIFAN LOKAL SEPERTI UNJUNGAN, NGAROT, BARITAN DAN YANG LAINNYA. MENURUTNYA, MEREKA HARUS DIPERHATIKAN. NAMUN PELAKU KESENIAN DAN BUDAYAWAN HARUS PATUHI PROTOKOL KESEHATAN. MAHASISWA JUGA MEMPERTANYAKAN MANAJERIAL DAN TATA KELOLA ANGGARAN REFOCUSING COVID-19. SESUAI DENGAN ADAGIUM KESELAMATAN RAKYAT MERUPAKAN HUKUM TERTINGGI (SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO) MAKA MASYARAKAT HARUS DIJAMIN PANGAN DAN KEBUTUHAN DASARNYA OLEH PEMERINTAH. HAL INI JUGA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG KARANTINA KESEHATAN MASYARAKAT. KETUA DPRD INDRAMAYU, H SYAEFUDIN SH, YANG DIDAMPINGI ANGGOTA KOMISI 1 AKHMAD MUNJANI NUR Shi DAN DARI PIHAK POLRES INDRAMAYU, MENYAMBUT BAIK ASPIRASI PARA MAHASISWA. MENURUTNYA, DPRD INDRAMAYU SANGAT MENDUKUNG UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19. DUKUNGAN TERSEBUT TELAH DIBERIKAN LEWAT ANGGARAN REFOCUSING, MELALUI PEMOTONGAN ANGGARAN DI SEJUMLAH SEKTOR LAIN. TERKAIT PEMBERLAKUAN DENDA BAGI PELANGGAR PPKM DARI KALANGAN UMKM, PKL MAUPUN MASYARAKAT KECIL YANG DIANGGAP MEMBERATKAN, SYAEFUDIN MENILAI KALAU HAL TERSEBUT TERJADI KARENA LEMAHNYA SOSIALISASI DAN EDUKASI. “SAYA YAKIN MASYARAKAT KITA TAAT HUKUM. MEREKA MELANGGAR MUNGKIN KARENA LEMAHNYA EDUKASI,” TANDASNYA. TIM MP