SUBANG MP - Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli, Wakil Ketua DPRD kabupaten Indramayu Turah Hadiri Undangan Dialog dengan paguyuban Nelayan Patimban di an Indramayu, Senin (23 Agustus 2021) Bertempat Di rumah Dinas Bupati Subang, Bupati Indramayu dan Wakil Ketua DPRD kabupaten Indramayu Turah Hadiri Undangan dialog dengan Bupati Subang dalam rangka berdialog dengan Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu. Di hadapan Bupati Subang dan Bupati Indramayu paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu, dengan di bangun nya Pelabuhan Patimban berdampak kepada nasib para nelayan dengan penurunan yang sangat drastis sehingga para nelayan minta kompensasi ke KSOP patimban. Karena bagaimanapun juga walaupun keberadaan Pelabuhan internasional patimban secara letak geografis berada di perbatasan wilayah Subang, dengan adanya pembangunan pelabuhan internasional patimban tersebut otomatis dampak nya itu sampai wilayah Indramayu. "pelabuhan internasional patimban memang harus ada efek yang baik untuk lingkungan sekitar. Baik untuk Indramayu pada khususnya dan Jawa barat secara umum,” tegasnya Perwakilan para nelayan mengharapkan kepala daerah dan legislatif dapat memperjuangkan nasib nelayan yang terkena dampak pembangunan pelabuhan Patimban. Wakil ketua DPRD kabupaten Indramayu Turah menyampaikan Pemerintah daerah Subang dan Indramayu akan berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para nelayan, semoga semuanya dapat segera terakomodir dengan baik.tegasnya

INDRAMAYU (MP)– Guna mensukseskan gelaran Pemilihan Kuwu ( Pilwu ) Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Indramayu melalui Dewan Dapil III menggelar sosialisasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kuwu (PILWU) serentak Indramayu.

Kegiatan sosialisasi berlangsung di Aula kantor Kecamatan Sukagumiwang, kecamatan Widasari dan Desa Gadingan Kab. Indramayu.

Dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kuwu (PILWU) serentak Indramayu. ini dihadiri langsung oleh Anggota DPRD kabupaten Indramayu Dapil III Kabupaten Indramayu H. Abdul Rohman, Iis Marni, H Rudin, serta dihadiri unsur Forkompinca, panitia pemilihan kuwu, Pj Kuwu serta unsur BPD.

Dalam sosialisasinya Anggota Komisi III DPRD kab.Indramayu H. Abdul Rohman mengatakan, potensi terjadinya konflik dimasyarakat harus diantisiasi sedini mungkin dan tidak boleh dibiarkan membesar. Oleh karenanya dia berharap kepada Panpilwu harus mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya serta mengedepankan tahapan tahapan yang tertuang dalam Perda No 5 tahun 2017.

“Panitia pemilihan kuwu harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, bersikap netral, juga mengacu baik pada Perda maupun Perbup,”tegas Abdul Rahman.

H Rudin juga menegaskan, pencegahan potensi konflik dapat dilakukan melalui rembug desa jika potensi tersebut ditingkat desa. Oleh karenanya, pihaknya menghimbau agar kinerja Panpilwu tidak lepas berkoordinasi dengan Camat jajaran BPD maupun Pj Kuwu di desanya masing-masing.

“BPD dan Pj Kuwu dan juga Panpilwu harus bersama-sama mensukseskan Pilwu, tentunya ketiga piont inilah harus saling bersinergi guna suksesnya  Pilwu serentak di Indramayu, ungkapnya

Disisi lain, masih belum cairnya anggaran pelaksanaan Pilwu di 171 desa penyelenggara pemilihan Kuwu H. Abdul Rahman mengatakan, pihaknya sudah berkordinasi baik dengan DPMD maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Sementara itu dalam sambutannya Camat Slieg memaparkan, proses tahapan pelaksanaan Pilwu yang ada di wilayahnya berjalan dengan baik.

Ada 7 desa di wilayahnya yang akan menggelar pilwu diantaranya, Desa Gadingan, Desa Tugu, Desa Sliyeg, Desa Majasari. Desa Sleman, Desa Tambi.

“ mengenai proses pelaksanaan pilwu di Kecamatan Slieg sejak bulan Februari hingga pada tahapan penutupan pendaftaran bacalwu berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang tentunya mengacu baik pada Perbup maupun Perda,”Tegas Camat. TIM MP

INDRAMAYU MP - Dengan adanya rumor serta pemberitaan yang berkembang di kalangan masyarakat, tentang adanya seorang oknum direksi RSUD Kabupaten Indramayu, yang dinilai telah kehilangan integritas, sekaligus melalaikan profesionalismenya sebagai ASN, dengan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai, bagian direksi RSUD Kabupaten Indramayu, dalam beberapa bulan belakangan ini. Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, menyelenggarakan rapat kerja gabungan, yang dipimpin, Wakil Ketua DPRD H Sirojudin, SP, dengan menghadirkan Plt. Irbansus Inspektorat Gunawan,  Auditor Inspektorat Dede S, Kepala BKPSDM Wahidin dan Dirut RSUD Indramayu dr. Lisfayeni.

Rapat Gabungan Komisi 1 dengan Ketuanya Liyana Lisdia Dewi, SE dan Komisi 2 Dalam SH KN, mengungkapkan bahwa untuk meluruskan informasi agar tidak berkembang liar di masyarakat, maka melalui Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi II yang diselenggarakan ini, untuk mendapatkan informasi yang akurat sekaligus mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik dakam mengatasi masalah dimaksud.

Berkaitan Hal tersebut Direktur RSUD Lisfayeni mengungkapkan bahwa yang bersangkutan  sebagai jajaran direksi RSUD menyatakan bahwa dirinya sedang menjalani hukuman dari Bupati Indramayu, dimana pada saat melaksanakan inspeksi mendadak ke RSUD Kabupaten Indramayu beberapa waktu yang lalu, Bupati Indramayu menegurnya akibat tengah melakukan tindakan yang dinilai oleh Bupati Indramayu telah melanggar kepatutan sebagai seorang direksi.

Dari hasil diskusi pada rapat gabungan tersebut, Pimpinan dan Peserta Rapat Gabungan Komisi 1 dan 2 DPRD Kabupaten Indramayu, pada prinsipnya telah memahami duduk permasalahan yang terjadi terhadap direksi RSUD Kabupaten Indramayutersebut, dan selanjutnya, Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Indramayu merekomendasikan.

Bahwa Direktur RSUD Kabupaten Indramayu harus berikap tegas, sekaligus menegakkan sistem reward and punishment, terhadap siapapun dalam manajemen RSUD Kabupaten Indramayu. Direksi RSUD Kabupaten Indramayu juga perlu memfungsikan kembali Dewan Pengawas. Sedangkan BKPSDM Kabupaten Indramayu perlu lebih serius untuk menangani masalah ini dengan senantiasa berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Inspektorat Kabupaten Indramayu diharapkan untuk terus mengawasi setiap dinamika dalam penyelenggaraan kepegawaian dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Serta Berkaitan dengan sangsi Bupati, agar semua pihak yang terlibat, agar menghadap langsung kepada Bupati, demi meluruskan permasalahan, serta memberikan penjelasan kepada Bupati, mengenai mekanisme pemberiaan punishment terhadap ASN, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. TIM MP

BANDUNG (MP) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Rombongan Badan Kehormatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Turah, di terima langsung Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Suhartini, didampingi Bagian Penyusunan Perancang Perundang-undangan Muda Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat, Ferdinand, di ruang ismail saleh (lantai 4) gedung Kemenkumham. Turut hadir Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Turah, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Badan kehormatan DPRD Indramayu ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat ingin sharing dan menggali informasi seputar tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD khususnya mengenai optimalisasi pengawasan Badan Kehormatan dan mengenai pengaduan secara lisan terhadap anggota DPRD yang di duga melakukan pelanggaran serta tindakan  Badan Kehormatan jika yang di duga telah melakukan pelanggaran tata tertib maupun kode etik Anggota DPRD adalah pimpinan DPRD.

Menanggapi hal tersebut Bagian Penyusunan Perancang Perundang-undangan Muda Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat, Ferdinand, menjelaskan dari segi aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2018, pelaporan harus ada verifikasi tidak bisa secara lisan dikarenakan pembuktiannya harus ada bukti tertulis. Kewenangan BK-DPRD perlu dilaksanakan dan dioptimalkan fungsinya. BK-DPRD perlu mengubah bahkan paradigma yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif. Terhadap kasus seperti itu, BK-DPRD perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan angota DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. BK-DPRD baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat atau pimpinan DPRD.

Faktor penghambat Badan Kehormatan dalam menjalankan fungsinya antara lain tidak adanya aturan khusus recruitment anggota Badan Kehormatan, lemahnya tata tertib DPRD, terbentur tidak adanya Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan, masalah prosedural pengaduan yang rumit, pengadu kurang bekerjasama, dan adanya sifat Solidaritas antar anggota DPRD. Dalam menghadapi faktor-faktor tersebut, Badan Kehormatan berupaya lebih aktif dalam mengamati tingkah laku anggota dewan baik di kantor maupun di luar kantor. Selain itu Badan Kehormatan juga lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan dapat mendukung kinerja Badan Kehormatan. (Tim.MP)

PEKALONGAN MP - Badan musyawarah (BAMUS) DPRD kabupaten Indramayu melakukan koordinasi ke DPRD kabupaten Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan , Rabu (26/3/2021). Rombongan BAMUS DPRD kabupaten Indramayu di pimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin SH,  mendampingi antara lain Wakil Ketua Turah, Dan anggota BAMUS DPRD kabupaten Indramayu, Sekretaris DPRD Iding Syarifuddin,SE,MM beserta staf pendamping.

Bamus DPRD kabupaten Indramayu diterima oleh Kepala bagian (KABAG) persidangan kabupaten Pekalongan.

Dijelaskan oleh Ketua DPRD kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH, maksud kunjungan anggota Banmus DPRD Kabupaten Indramayu ke DPRD kabupaten Pekalongan adalah bertujuan untuk koordinasi dan konsultasi, terutama menanyakan sejauh mana peran Bamus dalam penyusunan Rencana Kerja DPRD, berapa orang yang menjadi Banmus di DPRD Pekalongan, dan selengkapnya susunan AKD.

Kabag persidangan kabupaten Pekalongan menerangkan, peran Banmus sangat strategis dalam DPRD kabupaten Pekalongan, terutama membuat jadwal kegiatan  DPRD dan memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD dalam mengambil keputusan. Adapun kegiatan Banmus biasanya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Banggar, sehingga menyangkut kesejahteraan dan hal-hal lainnya dilaksanakan secara terbuka.

Seraya Di DPRD kota Pekalonganpun Rombongan Bamus DPRD kabupaten Indramayu di terima langsung KABAG Persidangan sekretariat DPRD Kota Pekalongan, dalam sambutannya peran badan musyawarah mungkin tidak jauh berbeda dengan DPRD atau kota yang lain.

Ditambahkannya, untuk Badan Kehormatan (BK), anggotanya terdiri dari perwakilan partai.


Terlibat dalam diskusi yang membangun pertanyaan demi pertanyaan  di lontarkan serta sharing pengalaman yang dilakukan oleh sekretariat DPRD Kota Pekalongan. Secara garis besar ingin mengetahui bagaimana peran bamus, langkah apa yang di punyai Sekretariat DPRD di bidang IT, anggaran, dan SDM.

Di akhir acara rombongan Bamus DPRD kabupaten Indramayu saling bertukar cindera mata, tanda koordinasi sudah selesai. TIM MP

BANDUNG (MP) - Pimpinan dan Anggota Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Indramayu Melaksanakan Konsultasi ke Biro Hukum sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Konsultasi tersebut membahas tentang rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Desa di Kabupaten Indramayu. 

Dimana Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah masuk dalam Propemerda tahun 2021, Hal ini tidak terlepas dari adanya sebuah harapan dan keinginan DPRD Kabupaten Indramayu agar Desa-Desa di Kabupaten Indramayu memiliki pedoman yang jelas dan lengkap dalam rangka Pengelolaan Aset Desa dan Penyelenggaraan Keamanan di Lingkungan Desa. Diharapkan dengan pengelolaan Aset Desa yang baik dan Prosefsional dapat mendorong meningkatnya perekonomian disetiap desa di Kabupaten Indramayu, disisi lain dengan semakin baiknya sistem penyelenggaraan keamanan di lingkungan desa diharapkan mampu mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Desa khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya.

Kunjungan Konsultasi Bapemperda ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, diterima oleh Arif Nurcahyo, SH selaku Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi. Arif mengatakan bahwa Peraturan tentang pengelolaan Aset Desa saat ini telah diatur baik dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka dalam teknis pelaksanaan pengelolaan Aset Desa cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, dalam hal ini dapat diatur dengan Peraturan Bupati, sehingga tidak perlu dibentuk Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan aset desa. Bahwa berkaitan dengan aturan penyelenggaraan keamanan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, diatur bahwa penyelenggaraan keamanan desa merupakan kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat di desanya sendiri. Hal ini menjadikan Peraturan Derah tidak dapat mengatur secara khusus tentang keamanan desa. 3. Bahwa Pemerintah Daerah dapat dimungkinkan untuk turut mengatur penyelenggaraan keamanan di desa melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, yang mana salah satu poin dalam peraturan daerah tersebut dapat mengatur mengenai Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai unsur penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di desa. (TIM MP)

Komisi