INDRAMAYU MP - Dengan adanya rumor serta pemberitaan yang berkembang di kalangan masyarakat, tentang adanya seorang oknum direksi RSUD Kabupaten Indramayu, yang dinilai telah kehilangan integritas, sekaligus melalaikan profesionalismenya sebagai ASN, dengan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai, bagian direksi RSUD Kabupaten Indramayu, dalam beberapa bulan belakangan ini. Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, menyelenggarakan rapat kerja gabungan, yang dipimpin, Wakil Ketua DPRD H Sirojudin, SP, dengan menghadirkan Plt. Irbansus Inspektorat Gunawan,  Auditor Inspektorat Dede S, Kepala BKPSDM Wahidin dan Dirut RSUD Indramayu dr. Lisfayeni.

Rapat Gabungan Komisi 1 dengan Ketuanya Liyana Lisdia Dewi, SE dan Komisi 2 Dalam SH KN, mengungkapkan bahwa untuk meluruskan informasi agar tidak berkembang liar di masyarakat, maka melalui Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi II yang diselenggarakan ini, untuk mendapatkan informasi yang akurat sekaligus mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik dakam mengatasi masalah dimaksud.

Berkaitan Hal tersebut Direktur RSUD Lisfayeni mengungkapkan bahwa yang bersangkutan  sebagai jajaran direksi RSUD menyatakan bahwa dirinya sedang menjalani hukuman dari Bupati Indramayu, dimana pada saat melaksanakan inspeksi mendadak ke RSUD Kabupaten Indramayu beberapa waktu yang lalu, Bupati Indramayu menegurnya akibat tengah melakukan tindakan yang dinilai oleh Bupati Indramayu telah melanggar kepatutan sebagai seorang direksi.

Dari hasil diskusi pada rapat gabungan tersebut, Pimpinan dan Peserta Rapat Gabungan Komisi 1 dan 2 DPRD Kabupaten Indramayu, pada prinsipnya telah memahami duduk permasalahan yang terjadi terhadap direksi RSUD Kabupaten Indramayutersebut, dan selanjutnya, Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Indramayu merekomendasikan.

Bahwa Direktur RSUD Kabupaten Indramayu harus berikap tegas, sekaligus menegakkan sistem reward and punishment, terhadap siapapun dalam manajemen RSUD Kabupaten Indramayu. Direksi RSUD Kabupaten Indramayu juga perlu memfungsikan kembali Dewan Pengawas. Sedangkan BKPSDM Kabupaten Indramayu perlu lebih serius untuk menangani masalah ini dengan senantiasa berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Inspektorat Kabupaten Indramayu diharapkan untuk terus mengawasi setiap dinamika dalam penyelenggaraan kepegawaian dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Serta Berkaitan dengan sangsi Bupati, agar semua pihak yang terlibat, agar menghadap langsung kepada Bupati, demi meluruskan permasalahan, serta memberikan penjelasan kepada Bupati, mengenai mekanisme pemberiaan punishment terhadap ASN, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. TIM MP


Komisi