INDRAMAYU MP - Menanggapai pembacaan Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu pada rapat Paripurna sebelumnya, Komisi 1 ( Bidang Pemerintahan dan Hukum) undang seluruh mitra Kerja untuk melakukan pembahasan terkait programnya masing-masing yang tercantum pada RPJMD, Kamis (27/05/2021).

Dalam rapat kerja kali ini ada beberapa hal yang diminta oleh pimpinan dan anggota kepada Mitra  Komisi 1 yakni, Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memeriksa kembali data yang telah terangkum pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026. Setiap OPD untuk intensif berkoordinasi dengan Bappeda sebagai penyusun Rancangan Akhir RPJMD.

Ketua Komisi 1 selaku pimpinan rapat, Lyana Listia Dewi mengatakan bahwa setiap program kerja yang OPD jelaskan harus bisa menyesuaikan dengan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan oleh Bupati. Dan tetap harus juga mengawasi Porsi anggaran yang sudah ditetapkan setiap OPD.

“ Saya Harap program kerja yang sudah dijelaskan tadi harus selalu menyelaraskannya dengan Visi dan Misi bupati, dengan harus memperhatikan jumlah anggaran yang sudah ditetapkan kepada OPD.” Kata Lyana.

Lyana juga mengapresiasi kepada seluruh Kepala OPD baik yang datang langsung ataupun diwakilkan, kegiatan rapat kerja ini dilakukan menurutnya semata hanya untuk kesuksesan rancanga Program yang sudah dibuat oleh bupati dan menjadi kewajiban Dewan untuk mengawasi Program tersebut.

“ Saya sangat Mengapresiasi kepada kepala OPD yang hadir maupun yang mewakili, undangan rapat kerja ini semata hanya untuk mensukeskan Program yang sudah ditetapkan oleh Bupati, dan sudah menjadi kewajiban kami sebagai Wakil Rakyat untuk mengawasi rancangan Program tersebut” Ucap Lyana. TIM MP

INDRAMAYU (MP) - Komisi 1 undang Lembaga Kajian Hukum (LKH) Universitas Wiralodra dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terkait penyusunan naskah Akademik dan Penyempurnaan substansi materi dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan, Senin (29/03/2021). Diadakannya rapat kerja ini tidak lain agar penyelenggaraan olahraga nantinya akan dapat mendapat pondasi dari rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu.

Beberapa yang menjadi catatan komisi 1, seperti yang dikatakan oleh Ketua komisi 1, Lyana Listia Dewi, bahwa pihaknya menyepakati untuk menambahkan pengelolaan sarana dan prasarana keolahragaan didalam Naskah akademik yang sebelumnya belum dibahasa secara terinci. Pengelolaan sarana dan prasarana ini dapat disesuaikan pada pasal 46 ayat Tiga (3) yang mana Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam pengelolaannya akan bekerja sama dengan pihak ke ketiga.

Kepala dinas Pemuda dan Olahraga, H. Jahirin, berharap dengan nantinya diresmikan peraturan daerah ini akan mengurangi kerancuan dan kebingungan yang beredar di masyarakat tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana dan prasana olahraga yang ada di Indramayu.

“Selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan saran dan prasana terutama yang di sport center itu terkait jalan yang rusak dan penerangan yang redup itu kepada dispora, tapi kenyataannya kami tidak memiliki wewenang dan hak dalam hal tersebut. Jadi kami sangat menantikan agar Perda ini untuk segera disahkan.” Sambung Jahirin.

Liyana selaku pimpinan rapat mengatakan apresiasinya kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya yang sudah hadir pada Rapat kerja kali ini, liyana mengharapkan nanti ketika disahkannya Perda kali ini akan mampu memamujakan Atlit dan olahraga Kabupaten Indramayu agar mampu bersaing dengan kota-kota lain.

“ Saya mewakili para anggota Komisi satu mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olaharaga dan staffnya yang sudah hadir, saya juga mengapresiasi kinerja Lembaga Kajian Hukum Unwir. Karena kedepannya harapan saya dan Anggota dengan disahkannya Perda ini akan mensejahterahkan atlit dan olahraga Kabupaten Indramayu agar kedepannya mampu bersaing dengan Kota-kota lainnya” Ucap Lyana. TIM MP

INDRAMAYU MP - Pimpinan dan anggota Komisi 1 (satu) undang Asisten Daerah 1, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indramayu, dan Paguyuban Pemilik Lahan (PPL) yang tanahnya terdampak proses pembangunan Petrochemical Complex balongan. Dalam rapat kerja , Senin (26/04/2021).

Tujuan diadakannya rapat kerja oleh Komisi 1 ini adalah, guna memantau sejauh mana proses pembebasan lahan yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), serta mendengarkan keluhan dan masukan dari seluruh pihak terkait.

Kepala BPN Indramayu, Ristendi Rahim mengatakan bahwasannya sampai sekarang ada 531 orang dari 3 desa yang akan menerima ganti rugi dari pembangunan PSN Petrochemical. Dan lebih dari 80 Ribu sertifikat tanah sedang di proses oleh BPN sekitar 85% sudah selesai dan akan menerima dana ganti rugi.

“531 orang ini memiliki luas tanah kurang lebih 161,6 Hektar tanah yang akan di beli oleh Petrochemical Balongan, tentu dengan harga yang beragam per meternya.” Sambung Ristendi.

Gono selaku perwakilan dari PPL, mengaharapkan proses pembabayaran pembebasan lahan ini untuk segera diselesaikan di bulan april.

“saya mewakili seluruh masyarakat yang tergabung dalam PPL, mengharapkan proses pembebasan lahan ini dapat dibayarkan secepatnya. Mengacu arahan bupati yang mengharapkan pembayaran ini selesai pada bulan april.” Ucap Gono.

Pimpinan rapat kerja kali ini, Lyana Listia Dewi mengatakan diundangnya seluruh pihak terkait ini menginginkan kejelasan dan progres dari PSN Petrochemical ini. sehingga tidak ada kesalahan pemahan dari DPRD dengan pihak Petrochemical nantinya.

“Saya berterima kasih pada pihak terkait yang sudah hadir pada rapat kerja kali ini, tujuannya bukan ada maksud terselubung lainnya, kami dari komisi 1 hanya ingin mengetahu progress sampai mana PSN ini. supaya kami juga tau hasil jeri payah seluruh anggota Komisi 1 ini memang memberi hasil yang baik bagi Masyarakat yang lahannya terdampak.” Ucap Lyana.

DPRD terutama Komisi 1 ini menginginkan setiap prosesnya untuk selalu dikawal oleh pihak terkait, supaya tidak ada lagi sengketa di masa yang akan datang.

“ saya mewakili seluruh anggota Komisi 1 ingin proses pencairan dana ini nantinya harus dikawal penuh dari kita semua. Guna meminimalisir konflik kedepannya.” Sambung Lyana. TIM MP

 

JAWA BARAT (MP) Anggota Komisi 1 kunjungi DPRD Kabupaten Karawang dan DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka mempelajari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di masing-masing daerah, Selasa (23/03/2021). Dalam kunjungan kerja di DPRD Karawang didapati bahwa pelaksanaan pemilihan desa sudah dilaksanakan dengan serentak pada tanggal 22 Maret 2021. Pemilihan tersebut dianggap sukses tanpa ekses oleh Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga, Ivan Murbantaka yang menyambut dan memimpin kegiatan diskusi pada kunjungan kerja tersebut.

Selanjutnya pada kunjungan DPRD Purwakarta, Kunjungan yang turut dihadiri langsung oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Jaya Pranolo, menurutnya terdapat beberapa hal yang berbeda dengan peraturan pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Indramayu. Diantaranya adalah anggaran pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala desa. Sistem anggaran pemilihan kepala desa yang diserahkan oleh pemerintah desa dan panitia pelaksana, waktu pelaksanaan yang lebih singkat, hingga anggaran yang jauh lebih sedikit dengan jumlah desa yang bisa dibilang sama banyaknya.

” Untuk anggaran pengamanan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kami anggarkan paling besar sebesar Lima Ratus ribu, sedangkan untuk penganggarannya kami serahkan seluruhnya kepada pemerintah desa dan panitia penyelenggara, dan antara waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pelantikan kepala desa kami hanya selang satu hari, semisal hari ini telah dilaksanakan pemilihan maka calon terpilih akan dilantik keesokan harinya. Dan untuk anggaran pemilihan kepala desa tahun ini kami menganggarkan 20.4 Miliar untuk 170 Desa.” Ucap Jaya.

Jaya juga menambahkan bahwa selama Pemilihan Kepala Desa berlangsung memang banyak konflik itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa.

“ kenapa kami melantik kepala desa sehari setelah pemilihan, karena ketika dilantik pasti Surat Keputusan Bupati akan terbit bersamaan dengan proses pelantikan, nantinya jika warga ingin menuntut terhadap pelantikan Kepala desa tersebut, yang dituntut adalah Surat Keputusan Bupati tersebut jadi hal ini dilakukan untuk meringankan beban Panitia Pemilihan Kepala desa juga”. Sambung Jaya. 

Ketua Komisi 1, Lyana listia Dewi, menganggap banyak sekali peraturan yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta terkait pemilihan Kepala Desa, memberikan pandangan baru kepada kami dalam menetapkan Peraturan Daerah kedepannya, terutama peraturan daerah terkait Pemilihan kepala desa.

“untuk waktu pemilihan dan pelantikan bisa dikatakan sangat singkat, tapi jika memang ini berhasil dilaksanakn mungkin efisensi waktu dan anggaran terhadap pemilihan kepala desa di Kabupaten Indramayu dapat berubah. Banyak peraturan yang sudah dijelaskan tadi menjadi bahan pertimbangan kami kedepannya”. Lanjut Lyana. TIM MP

INDRAMAYU MP - Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu terima permintaan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Amirudin. Kamis (01/03/2021). Audiensi ini bertujuan terkait permasalahan-permasalahan mengenai Perangkat Desa khususnya dan Pemerintahan Desa pada umumnya yang tanggapan dan tindak lanjut dari DPRD Kabupaten Indramayu, khususnya Komisi I yang membidangi Pemerintahan Desa.

Ada beberapa hal yang menjadi keluhan para anggota PPDI diantara lain, Perlindungan terhadap pamong desa dalam hal pemberhentian pamong desa secara sepihak oleh kuwu masih dapat dikatakan rendah, padahal apabila melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberhentian pamong desa harus melalui proses yang ketat. Kemudian terkait pencairan dana Desa yang masih sering tertunda. Terakhir adalah BPJS para pamong desa yang seringkali bermasalah.

Amirudin selaku Ketua PPDI menganggap bahwa pendidikan bagi para pamong desa masih tidak merata atau timpang sebelah, karena syarat menjadi Kuwu minimal wajib berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan syarat untuk menjadi pamong desa harus berpendidkan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Kami rasa ini belum adil terkait peraturan yang mengatur syarat pendidikan untuk menjadi pamong desa dan kuwu, kami rasa jika ingin memajukan desa harus ada peningkatan dari syarat pendidikan untuk mejadi seorang Kuwu.” Kata Amirudin

Pimpinan rapat Audiensi, Lyana Listia Dewi, mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil audiensi pada hari ini dan sangat mengapresiasi permohonan audiensi dari PPDI kali ini, karena dari beberapa keluhan memang akan menjadi pertimbangan bagi Komisi 1 sendiri untuk memajukan Desa yang ada di Kabupaten Indramayu.

“Saya dan anggota komisi 1 lainnya sangat mengapresiasi kedatangan kawan-kawan PPDI, dan kami juga sudah mencatat dan akan menindaklanjuti keluhan yang sudah disampaikan oleh para anggota PPDI sekalian, karena keluhan ini memang akan menjadi pertimbangan kami kedepannya, karena kami rasa dari beberapa keluhan tadi memang berpotensi untuk memajukan Desa itu sendiri.” Ucap Lyana. TIM MP

INDRAMAYU (MP)– Menanggapi Pengaduan Warga Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Temui Perwakilan Masyarakat Desa Bunder, Kecamatan Widasari, Perwakilan Masyarakat Di Temui Langsung Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Drs H Muhaemin, H Ruswa,Mpd.I, Tarwidi, Tuti Alawiyah,Cuengsi.

Bertempat Di Ruang Rapat Komisi I Dprd Kabupaten Indramayu Perwakilan Masyarakat Desa Bunder Kecamatan Widasari  Mengadukan Persoalan Penjabat (Pj) Kuwu, Pengaduan Ke Komisi I Ini Langkah Sebagai Tindak Lanjut Setelah Aksi Penolakan Atas Penunjukan Pejabatnya Belum Lama Ini Pasca Habisnya Masa Jabatan Kuwu Definitif Periode 2015-2021.

Bertemu komisi I DPRD Kabupaten Indramayu salah satu tokoh masyarakat Desa Bunder menegaskan, kami beraudensi pengaduan soal penolakan Pj kuwu desa bunder kecamatan widasari ke komisi I dprd kabupaten indramayu ini , bukan pada persoalan tingkat ketidaksukaan terhadap figur Pj Kuwu, melainkan karena seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Indramayu itu akan maju pada Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak tahun 2021 yaitu di desa Wdasari.

“Saya dapat info langsung dari keluarga yang bersangkutan bahwa Pj Kuwu Bunder ingin kembali maju sebagai kuwu di Desa Widasari. Tentunya ini dikhawatirkan akan tidak fokus memimpin pemerintahan Desa Bunder kedepannya, belum lagi dipastikan nanti cuti di tengah jalan karena mendaftar calon kuwu,” tegasnya.

Di depan anggota komisi I DPRD Kabupaten Indramayu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bunder, Rosidi mengatakan, kedatangan perwakilan masyarakat desa bunder kecamatan widasari ke DPRD merupakan langkah untuk mengetahui ketentuan penetapan Pj Kuwu Desa Bunder. Karena dalam hal ini ada indikasi kerancuan pada penunjukan hingga penetapan pejabatnya. Sebagai pijakan regulasinya mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 Pasal 42 hingga 45.

Dalam audensi dengan komisi I DPRD KAB.Indramayu tokoh pemuda Jimpret, Anas Ghazali berharap, permasalahan ini dapat segera diselesaikan agar pemerintahan di desanya tetap berjalan sebelum dijabat kuwu definitif hasil Pilwu Serentak 2021 mendatang. Dikhawatirkannya pula faktor kondusivitas di masyarakat maupun di lingkup pemdes. Karena dari informasi yang diterimanya, bahwa orang yang masih menjabat lurah saat ini berencana mundur dan diikuti pamong lainnya.“Lurah desa juga mengancam mundur kalau tidak ada solusi tetap memaksakan Pj kuwu tetap menjabat, dan dikhawatirkan akan diikuti pamong lainnya,” ujar Anas Ghazali.

Menanggapi pengaduan masyarakat desa bunder, Anggota Komisi 1 DPRD Indramayu, Drs H Muhaemin mengatakan, persoalan yang terjadi di desa bunder akan kami bahas bahas bersama unsur Komisi 1 dan mendalaminya. Termasuk tafsiran atas peraturan yang diterapkan mengenai penunjukan Pj Kuwu dengan status ASN dan akan maju sebagai calon kuwu. Kami komisi I Sudah mengingatkan eksekutif untuk masa jabatan kuwu periode 2015-2021 untuk mempertimbangkan dalam penunjukkan ASN, untuk Pj Kuwu yang mencalonkan sebagai kuwu.

“Kami akan bahas lebih lanjut mengenai tafsiran aturan. Adapun mengenai penunjukkan ASN menjadi Pj Kuwu terlebih yang akan mencalonkan kuwu, kami sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebulan sebelum masa jabatan kuwu berakhir dan sepertinya tidak dijadikan bahan pertimbangan eksekutif,” tegasnya.

H Ruswa,MPd.I  Ia mendorong permasalahan Seperti Ini akan kami tindak lanjuti secara serius. Bahkan dinilai harus dilakukan rapat koordinasi secara khusus dengan mengundang pihak kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Asisten Pemerintahan Setda, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM). ”Kita akan mencari fakta mengenai penunjukkan Pj kuwu tersebut. Mungkin dengan kedatangan perwakilan masyarakat desa bunder ke komisi I DPRD kabupaten Indramayu ini, Faktor yang Paling mendasar adalah proses penunjukanya tidak melibatkan unsur BPD dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. TIM MP

Page 1 of 5

Komisi