BANDUNG MP - Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov Jawa Barat, konsultasi Komisi II dalam rangka menggali sumber-sumber informasi berkaitan dengan Kepariwisataan di masa Pandemi Covid 19, Menanggapi hal tersebut pihak Dinas Periwisata dan Kebudayaan Prov Jawa Barat  pada sat itu di sampaikan Kabid destinasi Pariwisata Aris Dwi Subiantoro menjelaskan.         

Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menjadikan Sektor Pariwisata sebagai Lokomotif  Ekonomi masa depan. Sejumlah upaya dan program terus digagas Pemda Provinsi Jabar untuk mewujudkannya.

Menjadikan “Jawa Barat Juara Pariwisata” adalah yang pertama yang harus dipahami adalah definisinya.

Pariwisata adalah “Bisnis Kebahagiaan”. Industri Pariwisata diciptakan untuk menarik orang  berkunjung. Apalagi, Jabar memiliki panorama dan kondisi alam yang indah.

Pariwisata itu definisinya adalah “Bisnis Kebahagiaan”. Orang mau bahagia dia mau keluar duit. Bahagia dengan Shoping maka ada Pariwisata Shoping, bahagianya melihat Festival maka dia mau jauh-jauh datang menonton Festival, bahagianya dispiritualitas maka Wisatanya Umrah, Wisata Kunjungan. Dia bahagianya Eventusik, maka dia datang ke Konser-Konser Musik. Jadi, Definisi Pariwisata itu, adalah kebahagiaan seperti apa yang bisa membuat orang mau datang ke Jawa Barat.

Industri Pariwisata di Jabar bisa disesuaikan dengan kondisi Alam dan Budaya di setiap Daerah.

Pemerintah Jawa Barat menjadikan sektor pariwisata diharapkan jadi lokomotif ekonomi bagi masyarakat Jawa Barat. Mengingat, pariwisata merupakan sumber ekonomi paling mudah memberikan kesejahteraan multidimensi kepada masyarakat. Apalagi, Jabar punya aneka potensi destinasi wisata yang bisa dikembangkan.

Karena itu, diperlukan strategi jitu untuk mendongkrak pamor dan mengelola potensi destinasi-destinasi wisata yang ada di Jabar. Juga mengantongi tiga strategi guna merealisasikan visi dan misi yang dicanangkan.

Strategi pertama, memperbaiki akses serta infrastruktur. Memperbaiki akses transportasi ke potensi-potensi pariwisata. Jalannya diaspal lagi. Infrastruktur diperbaiki.

Strategi kedua, menyulap atau memoles destinasi wisata untuk kelas nasional maupun internasional.

Strategi ketiga, membuat lokasi pariwisata.

Jika strategi tersebut berhasil mendongkrak pamor pariwisata Jabar, maka pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata tergolong besar. Apalagi pariwisata itu merupakan bisnis kegembiraan. Dalam lima tahun akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tinggi oleh pariwisata. Pariwisata itu adalah bisnis kegembiraan. Jadi, terjemahkan saja bagaimana bikin orang bergembira.

Kabid Destinasi Pariwisata Aris Dwi Subiantoro  selanjutnya menyampaikan bahwa dalam masa pandemi ini semua pelaku pariwisata harus bersama-sama menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Destinasi wisata, hotel, restoran, dan cafe wajib bersertifikasi CHSE, membatasi jumlah pengunjung sesuai dengan level kewaspadaan Kabupaten/Kota, dan juga pembatasan jam operasional.


Selain itu lima pilar pemulihan ekonomi, sosial, dan budaya juga menjadi strategi penting yang harus diperhatikan. Kelima pilar tersebut adalah kebudayaan, kelembagaan, destinasi, industri, serta pemasaran. Dengan beberapa masukan yang diterima, DPRD Kab Indramayu berharap bisa mengelola pariwisata di daerahnya lebih baik lagi selama masa pandemi.

Adapun persiapan pelaksanaan antisipasi peniadaan mudik pada masa Idul Fitri 1442H.

Bahwa disparbud jabar sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kadispar kabupaten/kota pada 29/4/2021 untuk membahas strategi antisipasi lonjakan pengunjung di tempat wisata. Strategi tersebut meliputi pengetatan protokol kesehatan, penerbitan CHSE, rencana rapid tes antigen, pemasangan aplikasi masstracing dari JDS, menerbitkan surat imbauan, serta mendukung kegiatan penyekatan jalur lalu lintas oleh Dishub, Polri, TNI, dan Satpol PP.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tengah berupaya menjadikan Pulau Biawak di Indramayu menjadi destinasi wisata bertaraf internasional.

Langkah tersebut sebagai upaya menggali potensi wisata di daerah yang ada di Jabar. TIM MP

JAWA BARAT (MP) Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melaksanakan Rapat Koordinasi Ke DPRD Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Jawa Barat, Kegiatan tersebut du Pimpin Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH di damping Ketua Komisi II Dalam, SH. KN, Wakil Ketua Komisi 2 Anggi Noviah dan Sekretaris Komisi 2 Drs. H. Haryono, MSi beserta anggota Komisi 2, Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, Dullah, Ronny Januri, Hj. Siti Aminah, Hj. Kursiah, Wardah, H. Ruyanto, Taryadi.

Kegiatan Komisi 2 Rapat Koordinasi ke DPRD Kab Purwakarta dan DPRD Kab Subang berkaitan dengan pembahasan mengenai Kabupaten Layak Anak, dimana Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin dalam UU 35 tahun 2014 tentang perubahan UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk mendukung terpenuhi nya hak anak, dibutuhkan peran dan komitmen dari para pemangku kepentingan. Hak Sipil dan Kebebasan merupakan salah satu indikator untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA). Dalam upaya memenuhi salah satu komponen hak sipil dan kebebasan anak tersebut yaitu juga hak atas mendapatkan Informasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ketaua Komisi 2 DPRD Kab Indramayu Dalam, SH. KN, setelah rapat koordinasi tersebut di buka oleh Ketua DPRD Kab Indramayu, H. Syaefudin, SH.

Di DPRD Kabupaten Purwakarta diterima oleh Kasubag Aspirasi dan Kerjasama Sekretariat DPRD Kab Purwakarta Suci Caesar Taufani, SH di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Purwakarta, sedangkan di DPRD Kabupaten Subang di terima oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Subang Danagung, S.Kom didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Nunung Suryani M.Si.

Berkaitan dengan Kabupaten layak anak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Drs. Nunung Suryani, MSi mengungkapkan, diperlukan penguatan OPD terhadap instrument yang menjadi indikator sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Target menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) terus menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten. Bukan hanya sekedar sosialisasi tetapi berbagai program pun didorong disetiap OPD termasuk diberbagai area publik seperti taman.

Area Publik harus bisa menjadi tempat yang ramah bagi anak - anak, dalam mewujudkan kabupaten layak anak, diharapkan seluruh komponen ikut serta dalam mensukseskan program Kabupaten Layak Anak, karena anak tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup dari sebuah bangsa, maka dari itu anak harus mendapatkan kesempatan luas untuk tumbuh berkembang secara optimal secara fisik mental dan sosial.

Upaya tersebut sangat perlu di laksanakan bersama-sama dengan peran Pemerintah dan masyarakat, karena anak adalah aset dan modal sumber daya yang berkualitas apabila semua kebutuhan dan hak terpenuhi. Dalam hal ini kita jaga bersama anak kita dan selalu menjaga komunikasi dengan baik serta memberi kasih sayang sesuai dengan kebutuhannya jangan sampai anak menjadi korban dari konflik. TIM MP

INDRAMAYU MP - Komisi II DPRD kabupaten indramayu melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Kecamatan Balongan, Kecamatan Sindang dan Cidempet sebagai fungsi legislatif perihal pengawasan dan melihat secara langsung kesiapan kinerja mitra kerja demikian juga dilanjutkan ke Puskesmas Cemara Kec Losarang, Puskesmas Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi dan Kroya.

Rombongan Komisi II dipimpin Ketua Komisi II Dalam SH.,KN didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi II , Anggi Noviah, SIPol dan Drs. H. Haryono, MSi juga anggota Komisi II, Hj Kursiah,Dullah, Drs. H. Eddy M. MM, Hj Siti Aminah, Wardah, Taryadi, Ruyanto serta dari Dinas Kesehatan Indramayu dr Wawan. Menurut Ketua Komisi II DALAM.SH.,KN “  kunjungan lapangan ini untuk mengetahui pelaksaanaan penanganan Vaksinasi Covid 19 karena puskesmas sebagai garda terdepan penangulangan penularan yang ada di Kabupaten Indramayu juga ke khawatiran Komisi II mengenai pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mungkin agak kurang fokus karena akhir akhir ini semua jajaran Kesehatan juga Puskesmas konsentrasi penuh kepada penanggulangan Covid 19 “.

Dari Kunjungan Lapangan Komisi II dari bulan Maret hingga April 2021 tersebut menyimpulkan mengenai Penanganan Vaksinasi Covid 19 untuk Nakes, Pelayanan Publik dan Lansia di Puskesmas tertangani dengan baik, dan Vaksin sudah tersalurkan bahkan masih kekurangan Vaksinasi, menurut dr Wawan Dinas Kesehatan akan segera memenuhi itu setelah mendapatkan supply vaksin dari Provinsi dan Pusat.



Sedangkan kendala vaksinasi di pelosok berbeda dengan di kota hambatannya yaitu para lansia beralasan tidak bisa datang karena tidak ada yang antar, sehingga minta di jemput dan pulangnya minta diantar bahkan ada yang meminta uang sangu.

Komisi II juga melakukan Kunlap ke Puskesmas Sliyeg, Bangodua, Tukdana dan Widasari. Dibeberapa Puskesmas disana bahkan Balai Desa membantu agar pelaksanaan Vaksinasi bagi lansia berjalan lancar, turut membagikan mie instan untuk di bawa pulang setelah Lansia yang telah melaksanakan Vaksinasi.

Sedangkan mengenai Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat di Puskesmas Memang diakui agak terhambat karena terbagi dengan penanganan penanggulangan penularan virus covid 19, tetapi semua itu dapat teratasi dengan Kerjasama antara Bidan Desa dan aparat serta masyarakat desa setempat. TIM MP

BANDUNG (MP) Kegiatan Konsultasi di awal tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu dilaksanakan ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Rabu, 17/02/2021. Rombongan Komisi II yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, SH Didampingi Ketua Komisi 2 Dalam, SH. KN beserta Wakil Ketua Komisi 2 Anggi Nofiah, Sekretaris Drs. H. Haryono, Msi, juga anggota Komisi 2 Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, Hj. Siti Aminah, Wardah, Dullah, Taryadi diterima Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Drs Rahmat M, MSi beserta jajaran di ruang pertemuan Prabu lantai III Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH. KN mengungkapkan maksud tujuannya berkonsultasi ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat  , “ Kami ingin mengetahui beberapa hal mengenai Program Perwakilan BKKBN Provinsi Jabar untuk Kabupaten Indramayu di tahun 2021 dan mengenai tenaga penggerak desa/kelurahan “ Ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Perwakilan BKKBN Drs. Rahmat M, Msi, mengucapkan terima kasih untuk kunjungan konsultasi ini dan menjelaskan bahwa di tahun 2020 banyak program yang belum mencapai target di Indramayu, walaupun memang ada beberapa program yang sudah memenuhi target di bandingkan beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat, seperti pencapaian PA Pil terhadap PPM, MOP, dan Implan. Diharapkan di tahun 2021 bisa mencapai target, dimana di tahun ini program-program BKKBN dilaksanakan dengan cara menyambut bola, mengunjungi langsung pasangan usia subur.

Lebih lanjut mengenai tenaga penggerak desa/kelurahan, diungkapkan A. Syamsul M, SPd,MAP, bahwa tenaga penggerak desa/kelurahan adalah Tenaga penggerak partisipasi masyarakat dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di tingkat desa atau kelurahan, adapun yang di rekrut adalah kaum muda, usia produktif, berjumlah 2000 0rang tersebar di seluruh pelosok jawa barat, menjangkau daerah-daerah pedalaman dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat berbasis keluarga, yang di biayai dari hibah Gubernur Jawa Barat. Tim MP

 

BANDUNG (MP) Kegiatan Konsultasi Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pembahasan mengenai Kabupaten Layak Anak, dimana Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin dalam UU 35 tahun 2014 tentang perubahan UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Serta Perda Kab Indramayu nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Untuk mendukung terpenuhi nya hak anak, dibutuhkan peran dan komitmen dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu sejauh mana peran DP3AKB dan penilaian mengenai Kabupaten Indramayu sebagai Kabupaten Layak Anak. Seperti yang diutarakan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH. KN pada kesempatan Konsultasi tersebut.

Konsultasi Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu di Pimpin Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH di damping Ketua Komisi II Dalam, SH. KN, Wakil Ketua Komisi 2 Anggi Noviah dan Sekretaris Komisi 2 Drs. H. Haryono, MSi beserta anggota Komisi 2, Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, Dullah, Ronny Januri, Hj. Siti Aminah, Hj. Kursiah, Wardah, H. Ruyanto, Taryadi. Dimana kegiatan tersebut di terima langsung oleh PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dr Siska Gerfianti, MIKes, dan Staffnya.

Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Kabupaten / Kota dengan Sistem Pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, Seperti yang diterangkan PLT Kepala DP3AKB dr Siska Gerfianti, MIKes.

“ Komponen Kunci dalam semua indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Yaitu Adanya Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, Persentase Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Kabupaten/Kota Layak Anak, .Sumber Daya Terlatih Konvensi Hak Anak, Keterlibatan Forum Anak/Kelompok Anak, Kemitraan Antar Opd Dalam Pengembangan KLA, Keterlibatan Lembaga Masyarakat Dalam KLA, Kemitraan Dengan Dunia Usaha Dalam KLA, Kemitraan Dengan Media Dalam KLA, Inovasi Dalam KLA “ Jelasnya lebih lanjut. TIM MP

INDRAMAYU (MP) Pada saat musim tanam khususnya padi, banyak oknum mempermainkan pupuk bersubsidi agar langka dan menjadi harga jualnya mahal. Hal tersebut dialami para petani Kabupaten Indramayu. Para petani terpaksa membeli pupuk bersubsidi yang dipaketkan dengan pupuk non subsidi atau obat-obatan lainnya.

Hal tersebut dikatakan oleh Perwakilan petani Robidin, saat melakukan Audiensi, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Selasa (26/1/2021).

Robidin menerangkan, dalam pengaplikasian penjualan pupuk bersubsidi di lapangan, kios menjual Pupuk dengan cara sistem paket.

"Petani ini membeli pupuk bersubsidi, tetapi juga disuruh membeli yang lain satu paket, contohnya obat-obatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan petani atau pupuk nonsubsidi. Nah, ketika misalkan tidak membeli paket tersebut, maka pupuk subsidinya tidak boleh dibeli," terangnya.

Berkaitan dengan situasi tersebut, puluhan petani yang merupakan perwakilan kelompok tani dari tiga Kecamatan, yakni, Cikedung, Lelea, dan kandang Haur, mendatangi DPRD Indramayu untuk meminta agar dapat dipertemukan dengan pihak distributor atau dinas terkait dengan permasalahan tersebut.

Audensi yang di selenggarakan diuang Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu dihadiri dari Komisi 2 Dalam SH, KN, Wardah dan Dulah, sedangkan H. Nico Antonio, ST dari Komisi 3 DPRD Indramayu, Juga dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri serta Dinas Pertanian.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Dalam menuturkan, penjualan pupuk bersubsidi dengan cara dipaketkan jelas tidak diperbolehkan.

"Praktek seperti itu karena memang kios kalau mengandalkan jualan dari pupuk besubsidi saja yang lainnya tidak terjual," tuturnya.

Namun lanjut Dalam, kios tidak mungkin serta merta berbuat demikian kalau tidak ada sesuatu hal dari distributor. Oleh karena itu pihaknya memohon kepada Diskopdagin untuk menertibkan distributor yang ada di Indramayu agar tidak melakukannya hal itu lagi.

"Karena jelas, penjualan secara paket itu tidak diperkenankan, Kalau tidak sesuai dengan kewenangannya, akan diberikan sanksi " tegasnya.

Dalam menambahkan, pihaknya meminta dan merekomendasikan kepada Dinas Pertanian  Indramayu agar mengundang semua Kelompok Tani di Kabupaten Indramayu untuk dilakukan pembinaan dan Verifikasi ulang, agar yang mendapatkan RDKK adalah Petani Penggarap.TIM MP

Page 1 of 5

Komisi