JAWA TENGAH MP - Tujuan Komisi 2 Rapat Koordinasi ke DPRD Kota Semarang dan DPRD Kabupaten Kendal untuk dapat mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang mengenai Guru Honorer dan DPRD Kabupaten Kendal Perihal Peraturan Daerah Pondok Pesantren. Ungkap Ketua Komisi 2 Dalam SH KN. Hadir pada kesempatan tersebut seluruh anggota Komisi 2, antara lain Wakil Ketua Komisi 2 Anggi Nofiah, S.I. Pol, Sekretaris Komisi 2 Drs. H. Haryono, Msi, dan Anggota Komisi 2, Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, Hj. Kursiah, Wardah, Hj Siti Aminah, Ruyanto, Dullah dan Suhendri,SH. “ Kami akan sharing berkaitan mengenai guru honorer yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, Bagimana mengenai pemberian insentif guru honorer ? “ demikian yang di utarakan Ketua Komisi 2 Dalam, SH. KN. Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, SE, mengatakan “ Banyak kebijakan yang diberikan pemerintah kota Semarang untuk menjamin pendidikan tetap terlaksana meskipun di tengah pandemi. Salah satunya terkait anggaran, sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih fleksibel dari sebelumnya. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk mengfasilitasi kegiatan belajar mengajar di rumah. Baik untuk membeli kebutuhan paket data, alat perlindungan diri hingga membiayai tenaga kependidikan yang terdampak. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengurangi potensi dampak pandemi pada bidang pendidikan seperti pengaturan honorarium guru honorer dan swasta, kendala membengkaknya kebutuhan paket data siswa guru dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Kalau sebelumnya alokasi BOS untuk honorarium guru tidak boleh dari 50 persen. Nah sekarang bebas. Jadi anggaran tersebut boleh digunakan untuk membiayai tenaga pendidikan swasta yang terdampak,” ujarnya. Kota Semarang sendiri tahun ini mendapat anggaran BOS dari pusat sebesar Rp 110.068.440.000. Jumlah tersebut langsung dibagikan ke 587 SD/MI Negeri dan Swasta serta 218 SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kota Semarang. Terkait mekanisme pencairan, tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana semula dibagi menjadi empat periode sekarang menjadi tiga periode. Nantinya anggaran tersebut dapat digunakan untuk keperluan siswa dan guru selama belajar di rumah. Bisa juga digunakan untuk membiayai honorarium guru non ASN yang terdampak. Di Semarang sendiri secara keseluruhan ada 1.871 pengajar non ASN, selain BOS, Pemerintah Pusat juga memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Dimana anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Tahun ini jumlahnya sebesar Rp 32.946.600.000. Dan tidak berhenti di situ saja, meskipun telah mendapat bantuan dari pusat dengan jumlah yang banyak. Pemkot Semarang masih memberi tambahan anggaran untuk pendidikan. Yakni sebesar Rp 56.839.244.000, dan BOP Kota Semarang khusus bagi TK Negeri yang jumlahnya sebesar Rp 419.000.000. Sedangkan di DPRD Kabupaten Kendal mengenai Perda Pondok Pesantren, yang di jelaskan bahwa peraturan daerah (Perda) pesantren yang digagas oleh fraksi partai kebangkitan bangsa (PKB) menjadi harapan baru bagi pondok pesantren di Kendal untuk lebih mengembangkan ketrampilan mulai terbuka. Ada 3 poin utama untuk kemajuan lulusan pesantren. Yakni pesantren menjadi tempat pendidikan, media dakwah, dan pesantren sebagai tempat pemberdayaan masyarakat. Dengan disahkannya Perda Pondok Pesantren pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memberikan fasilitasi 3 ruang lingkup, dengan menerbitkan Peraturan Bupati untuk merinci mekanisme dan kebijakan-kebijakan yang diberikan untuk pesantren. Termasuk untuk menggandeng organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada agar dapat mendampingi dan membimbing para santri untuk menjadi lulusan yang memiliki skill sebagai bekal hidup di tengah-tengah masyarakat. Seperti contoh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kendal agar bisa membimbing santri dalam hal pengembangan usaha. TIM MP

Komisi

  • Komisi I

  • Komisi II

  • Komisi III

  • Komisi IV