JAKARTA MP – Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu yang dipimpin Ketua Komisi 2 Dalam, SH KN, melaksanakan konsultasi ke Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Diretorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta (Senin, 29/10/2021) dimana kegiatan tersebut diikuti seluruh anggota Komisi 2, antara lain Wakil Ketua Komisi 2 Anggi Nofiah, S.I.Pol, Sekretaris Komisi 2 Drs. Haryono, MSi, dan anggota Komisi 2, Drs. Eddy Mulyadi, MM, Wardah, Hj. Siti Aminah, Hj. Kursiah, Suhendri, SH, Dullah, H. Ruyanto. Yang diterima langsung oleh Direktur Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dr. H. Waryono, S.Ag, M.Ag. Kesempatan tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Komisi 2 untuk dapat mengutarakan seluruh hal yang berkaitan dengan raperda inisiatif DPRD tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan Agama Islam, dimana suatu kehormatan dapat langsung diterima oleh Direktur di Kementerian Agama RI. Antara lain mengenai belum tersentuhnya TPI dan TPQ serta Pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikannya, Perlu adanya pembahasan mengenai rumah Tahfid dalam rancangan peraturan daerah yang nantinya akan mendapat bantuan oleh pemerintah daerah sesuai target satu desa satu Tahfidz/Tahfidzah, dan juga mengenai bantuan kesejahteraan bagi guru MDA serta Pesantren. Menanggapi hal tersebut Dr. H. Waryono, S.Ag. M.Ag, mengatakan bahwa Raperda tersebut mengacu kepada UU Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren kemudian juga kepada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, dan selanjutnya mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Jadi mengenai Rancangan Perda tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan Islam Kabupaten Indramayu bisa menjadi peraturan daerah dengan memperhatikan peraturan yang lebih tinggi tersebut. Selain itu juga ada Peraturan Kementerian Agama RI tentang Pesantren yaitu : Peraturan Menteri Agama RI nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan Pondok Pesantren, Peraturan Menteri Agama RI nomor 31 tahum 2021 tentang Pendidikan Pesantren serta Peraturan Menteri Agama RI nomor 32 tahun 2020 Mahad’aly. Selanjutnya kedatangan Komis 2 DPRD Kabupaten Indramayu ke Kementrian Agama RI ini membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren adalah hal yang kompreensif untuk dapat saling berkoordinasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta silahturahmi ini diharapkan dapat menjadi berkah untuk lahirnya Perda tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan Islam di Kabupaten Indramayu. Tim MP

Komisi

  • Komisi I

  • Komisi II

  • Komisi III

  • Komisi IV