INDRAMAYU MP - Komisi III Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Indramayu Menggelar rapat Dengar pendapat (RDP). Rapat Dengar pendapat dipimpin Langsung Ketua Komisi III DPRD kabupaten Indramayu Ibnu Risman Syah,SH di dampingi Anggota komisi III DPRD kabupaten Indramayu dan dihadiri Himpunan Pengusaha Muda Indramayu (HiPMI), dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrian. Dalam sambutanya ketua komisi III DPRD kabupaten Indramayu Ibnu Risman Syah, SH Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berada di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19, sejatinya Indonesia memiliki sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang bisa bergerak sebagai pondasi perekonomian nasional dan berkontribusi kepada kebangkitan ekonomi Indonesia. Pemerintah pun berupaya menjaga daya tahan UMKM dan mendorong melalui berbagai instrumen fiskal agar UMKM dapat bangkit kembali seusai pandemi Covid-19 karena jika UMKM Daerah sudah menunjukkan geliat aktivitasnya, maka ekonomi nasional pun akan bangkit. Maka kami Komisi III DPRD kabupaten Indramayu, ingin membuat usulan Perda tentang UMKM. Ungkapan Menurut salah satu Perwakilan Anggota HIPMI Steven mengatakan, "rapat dengar pendapat ini adalah sebuah momentum bagi kami HIPMI bahkan bagi UMKM yang ada di masyarakat" dengan adanya perda UMKM nanti kami berharap, UMKM yang ada di Indramayu bisa lebih baik dan bisa lebih berkembang lagi. Tegasnya PLT Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrian, Dengan adanya usulan Perda UMKM ini, kami selaku dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrian, Yang menangani UMKM sangat mendukung aPa yang di usulka komisi III DPRD kabupaten Indramayu terkait perda UMKM, semoga perda UMKM nanti ketika sudah di sahkan, bisa dimanfaatkan bagi UMKM di seluruh wilayah kabupaten Indramayu. Tim MP

 

BANDUNG (MP) Berdasarkan Hasil Rapat Badan musyawarah Dprd kabupaten indramayu Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2021, Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu melakukan Konsultasi dan Koordinasi ke Dinas Penananaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) provinsi jawa barat, Rabu 17 February 2021, Dalam Rangka Sharing Dan Diskusi mendapatkan saran, masukan untuk  peningkatan wawasan tentang Penananaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP).

Rombongan Komisi III DPRD kabupaten indramayu Di Pimpin langsung wakil ketua DPRD indramayu Amroni, SI,p didampingi Ketua Komisi III kabupaten Indramayu Ibnu rismansyah, Wakil ketua H. Nico Antonio, Sekretaris H Ahmad Fathani dan Anggota komisi III dprd kabupaten indramayu Serta Di Dampingi mitra kerja komisi III DPRD indramayu dinas Penananaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) kabupaten Indramayu.

Bertempat Di Ruang Rapat Anggrek Dinas Penananaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat Pimpinan Dan Anggota Komisi III DPRD kabupaten Indramayu di terima langsung Kepala bagian Penananaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi Dr.H.Dodin Rusman Nuryadin,MSi Dan di dampingi kepala Sub Bagian serta Tim tekhnis Penananaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi III DPRD kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah Mengatakan maksud Dan Tujuan kedatangan Kami ke Dinas Penananaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat koordinasi dan konsultasi dalam rangka menambah wawasan terkait Kebijakan Daerah di Bidang Pelayanan Perizinan.

Lebih Lanjut Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah Ingin Mengetahui Program Yang Diusulkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Terkait Segitiga REBANA, Karena Ada Beberapa Kecamatan Di Indramayu Yang Akan Di Jadikan Kawasan Industri.

Kamipun Berharap Pemerintah Provinsi Ataupun Pusat Jika Kawasan Industri Di Indramayu Terealisasi, Harus Memperioritaskan Tenaga Kerja Lokal  dan  Setiap Perusahaan Yang Berdiri Harus Memperhatikan UMKM Yang Ada Di Desa Sekitar, Ungkapnya.

Kepala Bagian Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Bidang pelayanan perizinan Ekonomi Provinsi Jawa Barat  Dr.H.Dodin Rusman Nuryadin,MSi Proses  Perizinan Di Zaman Tekhnologi Sekarang Sangat Mudah Dan Simple, Dengan Proses Perizinan Online.  Melalui Perizinan Online Melalui Laman Web Dpmptsp.Jabarprov.Go.Id . Ada Beberapa Tahapan Dalam Melakukan Perizinan Secara Online.Tandasnya

Sementara Itu, Apa Yang Di Ungkapkan Ketua Komisi III Terkait Perhatian Perusahaan Dalam Memajukan  UMKM Di Desa Sekitar, Kami Setuju  Dan  Tertarik Karena UMKM Sangat Perlu Di Dorong Agar Masyarakat Sekitar Industri Secara Ekonomi Bisa Meningkat.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Makin Serius Mempromosikan Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana Pada Investor.

Kepala Bagian DPMPTSP Jawa Barat Mengungkapkan Kawasan Rebana Makin Menarik Usai Presiden Joko Widodo Mengarahkan Kawasan Subang Dan Majalengka Yang Menjadi Bagian Dari Rebana Menjadi Bagian Super Koridor Ekonomi Di Jawa Bagian Utara Yang Menjadi Pusat Investasi Baru Di Indonesia.

“Ditambah Pak Gubernur Jawa Barat Dalam Beberapa Kesempatan Menyebutkan Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana Meliputi Tujuh Kabupaten/Kota. Tegasnya

Wakil Ketua DPRD Indramayu Amroni Sip. Dalam Closing Statement Pada Kunjungan Konsultasi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Saran, Masukan, Dan Informasi Yang Kami Dapatkan Bisa Di Jadikan Referensi Nanti Di Kabupaten Indramayu. Tim MP

BANDUNG (mp)-Sampah Merupakan Salah Satu Masalah Utama Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Tegal. Daya Dukung, Dan Daya Tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terbatas Sehingga Sampah Menjadi Momok Tersendiri Yang Perlu Segera Diatasi. Oleh Karena Itu Berbagai Upaya Dilakukan Untuk Dapat Mengolah Sampah Menjadi Barang Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat.

Bertempat Di Ruang Rapat Lt 6  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Serta  Pimpinan Dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Di Terima Langsung Kepala UPTD Persampahan Regional Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah Mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu Melalui Komisi III Yang Membidangi Ekonomi Dan Keuangan Terus Mendorong Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu.

Upaya Yang Dilakukan Dari Komisi III Ini Untuk Mendorong PAD Kabupaten Indramayu Yakni Dengan Menggali Potensi Pajak Yang Belum Tergali Dan Potensi Yang Sudah Digali Namun Belum Maksimal.

Maksud Dan Tujuan Kedatangan Kami Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Ingin Sharing Dan Diskusi Terkait Menggali Potensi Pendapatan Dari Sektor Persampahan.Tegasnya

Kepala UPTD Persampahan Regional Provinsi Jawa Barat Dedy Kami Sangat Terhormat Kami Kedatangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Semoga Dalam Sharing Dan Diskusi Ini Bisa Bermanfaat.

Dalam Sharing Dan Diskusi Kali Ini Kami Berpendapat Sampah Punya Masalah Yang Kompleks Di Masyarakat, Yakni Kesehatan Dan Lingkungan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Untuk Penguatan Atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Yang Meliputi Pengambilan, Pengangkutan, Dan Pembuangan Serta Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Sampah Rumah Tangga Dan Perdagangan.

Memksimalkan Potensi Penerimaan Retribusi Untuk Mengurangi Beban Apbd Bisa Dicapai Dengan Cara “Meningkatkan Cakupan Pelayanan Dan Kualitas Pelayanan”.Ungkapnya

Retribusi Jasa Umum Merupakan Pungutan Atas Pelayanan Yang Disediakan Atau Diberikan Pemerintah Daerah Untuk Tujuan Kepentingan Dan Kemanfaatan Umum Serta Dapat Dinikmati Oleh Orang Pribadi Atau Badan (Undang Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Jelasnya TIM MP

KUNINGAN (MP). Salah satu kebutuhan paling penting pada, umat manusia dan lingkungan yaitu kebutuhan akan adanya air bersih. Dan betapa pentingnya air bersih pada kesehatan manusia dan lingkungan, dapat kita mulai dengan memakai air sesuai kebutuhan kita.

Masalah air bersih merupakan hal yang paling fatal bagi kehidupan . Dimana setiap hari kita membutuhkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Dengan air yang bersih tentunya membuat kita terhindar dari penyakit.

Bertempat di ruang rapat PERUMDA TIRTA kemuning kabupaten Kuningan KOMISI III DPRD kabupaten Indramayu dan PERUMDA TIRTA DHARMA AYU melakukan koordinasi terkait penambahan air baku untuk wilayah kabupaten indramayu

Koordinasi dipimpin langsung ketua komisi III Ibnu Rismansyah didampingi sekretaris Ahmad Fathoni dan anggota komisi III Warli,SE, Dra Hj Nurhayati, M.Pd.I, Fenty Ruchyanti, Hj Rini Yuliani,Kiki Zakiyah,SE, Rokhatul Janah

Ketua komisi III Ibnu Rismansyah Dalam mengungkapkan Jumlah kebutuhan air untuk tiap orang pada umumnya dari tahun ke tahun akan meningkat, hal ini disebabkan antara lain

  • Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih untuk kesehatan
  • Meningkatnya kebutuhan air untuk pemakaian yang makin beragam,

misalnya untuk mencuci mobil, mesin pendingin udara dan sebagainya.

Pemakaian air oleh masyarakat bertambah besar selaras dengan kemajuan masyarakat tersebut. Sehingga pemakaian air seringkali dipakai sebagai salah satu tolok ukur tinggi rendahnya suatu masyarakat. Kebutuhan air untuk pemakaian non domestic antara lain dipengaruhi oleh jenis  sarana yang membutuhkan air. Sebagai contoh kebutuhan air untuk rumah sakit  akan berbeda dengan kebutuhan air untuk perkantoran. Ungkapnya

Rapat koordinasi KOMISI III DPRD kabupaten Indramayu di terima langsung SUHERMAN PERUMDA TIRTA KEMUNING kami sudah melakukan MOU dengan pemerintah kabupaten Indramayu dan Tirta DHARMA AYU untuk penambahan air baku dari waduk dharma untuk disambungkan ke wilayah indramayu timur, kecamatan krangkeng, kecamatan Karangampel, kecamatan junti.

Senada yang sama diungkapkan Dirut Tirta DHARMA Ayu TATANG SUTARDI S.Sos, M.si Disamping itu kebutuhan air untuk tiap jenis sarana juga tidak selalu sama, misalnya kebutuhan rumah sakit kelas A akan berbeda dengan kebutuhan rumah sakit kelas C. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung kebutuhan air pada masa yang akan datang juga perlu diketahui kebutuhan air untuk tiap pemakai air pada masa yang akan datang.

Untuk memproduksi air bersih diperlukan "sarana untuk memproduksi air bersih tersebut, antara lain: air baku, bangunan pengolahan, pipa transmisi, jaringan pipadistribusi dan perlengkapan lainnya. Di samping itu juga diperlukan organisasi dan tenaga pelaksana untuk mengelola sistem penyediaan air bersih".

Semoga Dengan kerjasama antara pemerintah kabupaten Indramayu dan kabupaten Kuningan untuk mengatasi kekurangan air baku bisa di atasi. Tegasnya

Direktur Teknik PERUMDA TIRTA DHARMA AYU Agus mengatakan. Mengingat kebutuhan air bersih dari tahun ketahun yang terus meningkat, maka sarana/sistem penyediaan air bersih yang sudah ada mungkin tidak dapat melayani kebutuhan air pada masa yang akan datang.

Sedangkan untuk merencanakan dan membangun sarana penyediaan air bersih tersebut, memerlukan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu kita perlu memperkirakan berapa tahun air bersih pada masa yang akandatang, sehingga dengan demikian kita dapat mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk memproduksi air bersih sesuai dengan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Di samping itu, dengan mengetahui kebutuhan air bersih pada masa yang akan datang kita dapat memperkirakan kebutuhan tenaga dan biaya untuk mengelola sistem penyediaan air bersih pada masa yang akan datang. Tegas Dirtek PERUMDA TIRTA DHARMA AYU. Tim MP

JAWA TENGAH (MP)-Sektor kelautan dan perikanan memiliki prospek yang cerah untuk dibangun menjadi sentra ekonomi yang tangguh dan strategis karena dapat memicu pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Indramayu. Hal tersebut didasarkan pada jumlah produksi perikanan laut yang melimpah.

Peningkatan hasil produksi perikanan laut tersebut tentu sangat ditentukan oleh  berbagai unsur yang secara langsung terkait dengan hasil produksi, misalnya nelayan, alat tangkap, sumber daya manusia, modal, mutu, penentuan harga, dan sistem pemasaran.

Dunia usaha dewasa ini ditandai dengan makin tajamnya persaingan. Oleh karena itu, peranan pemasaran semakin penting dan merupakan ujung tombak setiap perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh keberhasilan pemasarannya. Artinya, setiap perusahan sebelum melakukan kegiatan usahanya terlebih dahulu memikirkan tentang akses pemasaran, karena kalau tidak demikian maka tentu akan mendapat kesulitan ketika hasil produksi akan dipasarkan. 23 Maret 2021

Rombongan Komisi III DPRD kabupaten indramayu Di Pimpin langsung wakil ketua DPRD kabupaten Indramayu Amroni,Sip didampingi Ketua Komisi III DPRD kabupaten Indramayu Ibnu rismansyah, didampingi Wakil ketua Komisi III H. Nico Antonio, dan sekretaris H Ahmad fathani dan Anggota komisi III dprd kabupaten indramayu.

Bertempat Di Ruang Rapat BANGGAR DPRD kabupaten Tegal,  Pimpinan Dan Anggota Komisi III DPRD kabupaten Indramayu di terima Kasubag Humas Dan Protokol DPRD kabupaten Tegal didampingi  langsung kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tegal.

Ketua komisi III DPRD kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah, dalam sambutannya Dengan luas Wilayah pesisir Indramayu Jawa Barat dengan panjang garis pantai lebih kurang 114 km merupakan salah satu daerah pantai utara Jawa Barat yang sangat strategis dan berkembang dalam aktivitasnya, kami ingin mengetahui mencari Referensi dan informasi terkait Pengolahan dan pemasaran hasil ikan tangkap dalam peningkatan Pendapatan Asli. Ucapnya

Menurut kepala dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Tegal Masalah secara letak geografis Tegal dan indramayu mungkin Tidak jauh Berbeda,  pemasaran produk perikanan, kalau dilihat dari hukum permintaan dan penawaran, menunjukkan bahwa produksi ikan sedikit atau banyak tidak menunjukan perbedaan yang berarti bagi pendapatan nelayan. Di sisi lain,penerimaan lembaga-lembaga non produsen yang terlibat dalam tataniaga hasil perikanan, meningkat seiring dengan peningkatan hasil tangkapan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pemasaran, sehingga nelayan tidak menikmati hasil yang diperoleh secara maksimal. Kondisi seperti ini dialami sebagian besar nelayan sehingga kegiatan perikanan tangkap selama ini belum memberikan kotribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan apalagi sebagai sember pendapatan daerah.

"Berpijak terhadap permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian tentang bagaimana sistem pemasaran produksi perikanan tangkap yang ada di Kabupaten indramayu dan mencari alternatif strategi pemasaran". Ungkapnya

Di lokasi berbeda, Di DPRD kabupaten Brebes Rombongan Komisi III DPRD kabupaten Indramayu di temui langsung Sekretaris Dewan DPRD kabupaten Brebes, dalam sambutannya Kabupaten Brebes mempunyai potensi perikanan yang cukup potensial meliputi perikanan laut dengan panjang pantai 52 km, perikanan air payau, perikanan daratair tawar dan perikanan umum.

Pengolahan dan pemasaran hasil ikan tangkap dalam peningkatan Pendapatan Asli, Di kabupaten Brebes Tidak jauh Berbeda dengan kabupaten atau kota di daerah lain berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Wakil ketua DPRD kabupaten Indramayu Amroni,SiP berterima kasih karena kami rombongan DPRD kabupaten Indramayu di sudah di terima, apa yang kita diskusikan baik di kabupaten Tegal maupun Di kabupaten Brebes mencadi referensi kami nanti ketika rapat kerja dengan dinas terkait.tegasnya

Di akhir acara wakil ketua DPRD Indramayu, dan pimpinan serta Anggota Komisi III DPRD kabupaten Bertukar cindera mata.TIM MP

CIREBON (MP)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola Pemerintah Daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat.

Oleh karenanya, memperkuat Peran DPRD dalam memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu untuk mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Koordinasi KOMISI III DPRD kabupaten Indramayu dipimpin langsung Wakil ketua Nico antonio, didampingi sekretaris Ahmad Fathoni dan anggota komisi III DPRD kabupaten Indramayu, Warli,SE, Dra Hj Nurhayati, M.Pd.I, Fenty Ruchyanti, Hj Rini Yuliani,Kiki Zakiyah,SE, Rokhatul Janah.

Kunjungan koordinasi komisi III DPRD kabupaten Indramayu berlangsung di DPRD kabupaten Cirebon dan Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya wakil ketua komisi III Nico antonio mengatakan, Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadikan terbuka luasnya potensi keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mancari pendapatan sendiri untuk keberlanjutan pembangunan di daerah masing-masing. Salah satunya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Bertempat di ruang rapat DPRD kabupaten Cirebon rombongan komisi III di terima langsung   anggota DPRD KABUPATEN CIREBON DAN SEKDIS DINAS PERHUBUNGAN ADANG S Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemkab Cirebon menggelar sosialisasi pengelolaan pajak daerah secara elektronik (online) dan penempatan alat perekam data transaksi usaha di Kabupaten Cirebon tahun 2020.

mengimplementasikan alat perekam data berbasis oinline yang akan ditempatkan pada empat jenis usaha yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir,” ujarnya.

bertempat di ruang rapat dinas perhubungan kabupaten Cirebon, Senada yang diungkapkan, Anggota Komisi III DPRD kabupaten Indramayu, Ahmad Fathoni, di dinas perhubungan kabupaten Cirebon,

menyampaikan kunjungan koordinasi yang dilakukan Komisi III DPRD ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan perparkiran yang ada di kabupaten Cirebon karena sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir cukup lumayan, kenapa kami memilih referensi di kabupaten Cirebon, karena  kabupaten Cirebon merupakan bagian yang sangat penting karena secara letak geografis dan budaya,adat masyarakat indramayu dan masyarakat kabupaten Cirebon tidak jauh berbeda.

Sekdis dinas perhubungan kabupaten Cirebon, dirinya sangat berterimakasih kepada DPRD kabupaten Indramayu karena dinas perhubungan kabupaten Cirebon di pilih menjadi kunjungan koordinasi dalam mencari referensi, Sekdis dinas perhubungan kabupaten Cirebon, mengatakan. Mungkin dalam penanganan Perparkiran, kami memanfaatkan masyarakat sekitar dan bekerja sama dengan karang taruna di lokasi setempat. Karena dengan memanfaatkan masyarakat sekitar tingkat kriminalitas ataupun pengangguran sedikit berkurang. "Akan tetapi untuk penanganan parkir di area pasar daerah kami tidak memungut karena berbenturan dengan Perda". Tegasnya. Tim MP

Page 1 of 5

Komisi