BANDUNG JAWA BARAT (MP) Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Rabu, 17/02/2021. Rombongan Komisi IV yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, SP diterima langsung Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Azhari Dwi P beserta jajaran di ruang pertemuan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutannya Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, M. Alam Sukmajaya ST,MM mengatakan, maksud dan tujuan kedatangan Komisi IV ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Ingin mengetahui beberapa hal mengenai langkah-langkah Dinas PSDA Provinsi Jabar dalam mendukung kegiatan irigasi di Jawa Barat khususnya tentang kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam pembangunan irigasi di wilayah jawa barat.

“Curah hujan dengan Insetitas tinggi di Indramayu, Jawa Barat, menyebabkan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Indramayu banjir. Bahkan banjir tersebut juga membuat sejumlah tanggul telah jebol. Di beberapa wilayah banjir tersebut merendam ratusan rumah warga, Komisi IV DPRD Indramayu ingin mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas, perbaikan irigasi ini perlu sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya aliran air yang cukup besar dan debitnya cukup tinggi” jelasnya.

Menanggapi tersebut Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat, Toto Dwiyanto, menjelaskan, penyebab terjadinya banjir dikarenakan kapasistas palung sungai yang semakin menurun akibat adanya sedimental dan vegetasi di alur sungai, sehingga tidak mampu lagi mengendalikan debit air. Curah hujan yang tinggi (Ekstrem) di Kabupaten Indramayu tercata pada tanggal 8 Februari 2021 di Pos Bendung Rentang 190 mm dan di Pos Bendung Sumur Watu 104 mm dengan status debir air dalam kondisi awas, dengan keadaan tersebut menyebabkan beberapa tempat yang terletak di daerah datar dengan sistem drainase yang buruk sehingga tidak mampu lagi mengalirkan air hujan dengan intensitas tinggi yang jatuh didalam kota dengan cepat sehingga menimbulkan banjir. 

Lebih lanjut Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat, Toto Dwiyanto menyampaikan dua wilayah sungai yang menjadi kewenangan penuh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yaitu Cisadea, Cibereng dan Ciwulan Cilaki. Dengan cukup luasnya kewenangan wilayah seungau tersebut  tentunya, Dinas  SDA Jawa Barat mempunyai sasaran strategis diantaranya terdiri dari indikator penggunaan air untuk kapasitas penggunaan air, peningkatan kinerja irigasi, peningkatan kualitas kelembagaan sumber daya air dan pelayanan infrastruktur pengendalian daya air rusak.

“koordinasi yang terencana dan baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini. Aliran sungai antar provinsi dan pembangunan irigasi, kewenangannya ada di tingkat pusat” jelasnya.Tim MP