INDRAMAYU MP - Sekelempok masyarkat yang mengatasnamakan Masyarakat Jumbleng Bersatu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Indramayu, menanyakan tentang keberadaan Industri Kimia PT.Kawaguchi Kimia Indonesia yang berada di Desa Jumbleng Kecamat Losarang Kabupaten Indramayu. Kedatangan kelompok masyarkat ini langsung di temui oleh Ketua Komisi IV M. Alam Sukmajaya didampingi sekretaris Komisi IV Abdul Rojak beserta jajaran Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Indramayu. Dalam audensi tersebut, kelompok Masyarakat Desa Jumbleng menanyakan diantaranya terkait izin Amdal UPL dan UKL PT. Kawaguchi Kimia Indonesia kepada Dinas Lingkungan Hidup dan alih fungsi lahan PT. Kawaguchi Kimia Indonesia yang berada di Desa Jumbleng, serta menanyakan pengelolaan limbah B3 yang di hasilkan oleh Industri tersebut. Terkait dengan ijin Amdal UPL dan UKL, menurut masyarakat bahwa PT. Kawaguchi Kimia Indonesia telah melanggar undang-undang, pasalnya pengambilan air permukaan yaitu di sungai kedokan desa setempat dan pembuangan limbah pun dikembalikan ke sungai tersebut, sehingga kondisi ini mengakibatkan dampak lingkungan bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar, seperti pencemaran terhadap sejumlah tambak udang, pencemaran limbah terhadap lahan pertanian warga. Tidak hanya itu, ijin pemakaian debit air permukaan yang dipakai oleh pihak perusahaan tidak ada kontribusi apapun kepada masyarakat. Selain itu, PT. Kawaguchi Kimia Indonesia tidak hanya menghasilkan limbah cair saja, namun limbah yang dihasilkan industry kimia itu menghasilkan limbah padat dalam bentuk drum, yang sudah terkontaminasi dengan bahan kimia dan pengelolaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sesuai dengan undang-undang omnibuslaw menyatakan, bahwa dinas lingkungan hidup harus mendapat laporan dari pihak perusahaan setiap 6 bulan sekali. Masyarakat menanyakan hal tersebut terkait laporan yang diberikan oleh pihak perusahaan, masyarakat pun meminta foto copy berkas laporan dari pihak perusahaan. Sementara pihak Dinas Lingkungan hidup menanggapi dengan adanya aduan dari masyarakat Desa Jumbleng, terkait isi surat yang dilayangkan oleh masyarakat masih belum mengetahuinya, namun demikian pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap limbah yang menurut masyarakat sangat berdampak pada lingkungan. Pihaknya sejauh ini telah mengetahui bahwa PT. Kawaguchi Kimia Indonesia tidak menghasilkan limbah B3, namun pihaknya tetap akan mengkaji ulang terkait perijinan Amdal UKL dan UPL. Pihaknya menganggap bahwa perusahaan kimia itu sudah sesuai prosedur terkait pengurusan ijin UKL dan UPL dan tidak bermasalah. Pihak perusahaan juga sudah mengantongi ijin terkait instalasi penggunaan air limbah dan sudah tercantum di dalam dokumen perijinan. Selain itu, pihak dinas lingkungan hidup juga sudah menerima laporan dari pihak perusahaan terkait pengelolaan lingkungan pada semester I. pihaknya juga dalam waktu dekat akan mengecek lokasi dan mengambil sampel air untuk dilakukan pengecekan ke laboratorium, apabila ada temuan sesuai dengan laporan warga, maka pihak dinas lingkungan hidup akan melakukan peneguran bahkan pemberian sanksi terhadap perusahaan. Sementara hasil dari kesimpulan pertemuan ini, komisi IV selanjutnya akan melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini ketua DPRD Indramayu tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu, komisi IV yang dipimpin oleh M. Alam Sukmajaya meminta kepada pihak dinas lingkungan hidup agar dapat memberikan dokumen-dokumen perijinan PT. Kawaguchi Kimia Indonesia diantaranya ijin Amdal, UKL, UPL dan lain-lainnya, untuk memastikan apakah benar atau tidak yang disampaikan oleh masyarakat setempat. Pasalnya, selama ini banyak industry yang sudah berjalan namun pengurusan perijinan masih belum diselesaikan. Pada prinsipnya menurut Alam sukmajaya bahwa pihak DPRD terbuka terhadap investor, tetapi investor juga harus patuh terhadap peraturan atau regulasi yang berlaku di indramayu. Komisi IV juga meminta penjelasan konkrit kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup, apakah selama ini pihak dinas secara rutin melakukan kunjungan dan memantau perusahaan tersebut sejak awal berdiri. TIM MP

Komisi

  • Komisi I

  • Komisi II

  • Komisi III

  • Komisi IV