INDRAMAYU (MP). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu H.Syaefudin, yang di damping oleh Sekretaris Komisi III H. Ahmad Fathoni, menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Semarang, Jum’at (05/02/2021).

Kunjungan ini dihadiri oleh Komisi B, Komisi C, dan Komisi D Kabupaten Semarang. Diskusi yang dilakukan di ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu ini membahas perihal kebijakan Pengelolaan daerah, Pembangunan Infrastruktur, dan Pemberian bantuan social kepada masyarakat selama Pandemi Covid-19.

Syaefudin selaku pimpinan diskusi tersebut menganggap pembahasan dalam kunjungan kerja ini bias menjadi pembelajaran bagi Kabupaten Indramayu dalam menetapkan kebijakan kedepannya.

“ Setelah melakukan obrolan diskusi dengan Komisi terkait dari DPRD Kabupaten Semarang, kami juga mendapatkan pandangan baru terkait kebijakan-kebijakan selama pandemi. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada DPRD Kabupaten Semarang karena sudah mau mengunjungi Indramayu, dan semoga kedepannya akan terjalin hubungan baik antara kami.” Ujar Syaefudin

Dari sudut pandang lain Sekretaris Komisi III Ahmad Fathoni merasa senang jika DPRD Kabupaten Indramayu dijadikan tujuan untuk kegiatan kunjungan kerja oleh DPRD kota lain, dirinya menganggap kegiatan tersebut menjadikan pemerintahan di Indramayu terpandang oleh kota lain.

“ Saya pribadi senang bisa sharing terkait kebijakan-kebijakan yang kita putuskan kepada rekan DPRD kota lain. Karena dari situ kita akan dapat melihat sudut pandang baru, dan tidak akan menutup kemungkinan nanti kebijakan kami akan di adaptasi oleh kota lain untuk diterapkan di kota mereka masing-masing.” Ujar Ahmad Fathoni. TIM MP

INDRAMAYU (MP).Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, secara resmi menyerahkan seluruh dokumen hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih pada pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 kepada Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu di Ruang Paripurna DPRD Indramayu, Jum'at,(22/1/2021).

KPU Indramayu pada kesempatan tersebut, menyerahkan dokumen hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih oleh Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni kepada Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin yang disaksikan Komisioner dan Sekretariat KPU Indramayu. "Penyampaian dokumen hasil pleno KPU terkait penetapan Paslon terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020 merupakan akhir dari tahapan Pilkada serentak sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, mengatakan, bahwa dokumen hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih yang diserahkan KPU Indramayu, akan dibahas pada agenda pengesahan persetujuan pada rapat Paripurna DPRD Indramayu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Januari 2021.

"Agenda pastinya akan dibahas pada rapat Banmus, Senin,(25/1/2021)"katanya. Rapat Paripurna DPRD Indramayu tentang usulan pengesahan persetujuan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih dari KPU Indramayu kepada DPRD kabupaten menjadi dasar usulan pengesahan Pasangan Calon Bupati, Wakil Bupati terpilih dan selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat terkait usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya, ungkap Syaefudin.

"Hal tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,"  TIM MP

INDRAMAYU (MP). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu H.Syaefudin di damping Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Liyana Listia Dewi dan anggotanya Akhmad Mujani Nur,menerima audiensi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) distrik Indramayu, Kamis (28/01/2021). Saat berdiskusi dengan Komisi I, Ketua GBMI Kabupaten Indramayu, Ono Cahyono   menyampaikan beberapa kritik terhadap beberapa Kinerja dan Anggaran Dinas yang ada di Indramayu.

Antara lain terkait dengan anggaran Pembelian Finger Print dibeberapa sekolah dimana dananya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diduga banyak pelangggaran yang dilakukan Dinas Pendidikan dimana dalam proses teknisnya sangat jelas bertentangan dengan ketentuan aturan yang berlaku. Ono dan anggotanya menilai bahwa anggaran pembelian alat tersebut terkesan memaksa karena menurut penyelidikan tim GMBI sendiri ada beberapa sekolah yang wajib menganggarkan anggaran pembelian barang tersebut.

Selanjutnya terkait Pembangunan Jalan yang terkesan asal-asalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). GMBI melihat pada perbaikan beberapa jalan desa yang ada di Indramayu di nilai asal-asalan, dan bukan proyek perbaikan jalan untuk jangka panjang melainkan dijadikan proyek tahunan oleh sebagian Oknum.

Senagkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Berkaitan dengan penggunaan dana desa yang kerap terjadi penyelewengan, dana desa berasal dari Pemerintah Pusat dianggarkan melalui APBN ini menurut GMBI begitu rawan penyalahgunaan. Dimana LSM GMBI menganggap sering kali pencairan dana desa ini masih sangat lamban, dan juga Proses pencairannya masih sangat rancu.

Dan dalam temuan GMBI beberapa kasusnya adalah anggaran spj desa belum terselesaikan, akan tetapi desa sudah bias mencairkan dana untuk periode selanjutnya. Hal ini menjadikan para pengurus desa kesulitan serta kebingungan dengan proses pencairan dana desa tersebut.

 

Terakhir yakni terkait pembagian bantuan wabah Covid-19 oleh DinasSosial, GMBI menilai bahwa Proses pembagian bantuan ini terdapat banyak masalah, mulai dari pendistribusiannya yang tidak merata, Salah target penerima bantuan, hingga Kualitas bahan pokok yang tidak sesuai dengan dana yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat.

“ dalam pembagian bantuan social ini, tim kami menemukan banyak sekali masalah, mulai dari pendisitribusian hingga bantuan itu sampai ke tangan masyrakat. Bahkan tim kami mendapatkan bahwa adasalah satu camat yang ikutan di dalam pembagian jatah bantuan social ini.” Ucap ono.

Komisi I yang mendengar keluhan ini selanjutnya akan mengambil tindakan dengan mempelajari bukti-bukti yang sudah di berikan oleh pihak GMBI. Pada audiensi kali ini ketua Komisi I, Liyana menemukan banyak masalahbaru, dan pihaknya akan melakukan investigasi mendalam mengenai aduan masyarakat melalui LSM yang berdiri sejak 2002 tersebut.

“ Saya mewakili rekan-rekan Komisi I salut dan sangat mengapresiasi inisiatif GMBI untuk beraudiensi dengan kami. Data yang di tampilkan juga sangat lengkap sehingga nanti dari data ini mungkin akan kami jadikan pintu untuk penelusuran lebih lanjut, dan sangat memungkinkan kita akan mengadakan rapat koalisi gabungan antar komisi. Karena tidak semua dinas yang dikeluhkan ada dibawah naungan Komisi 1.” Ujar Liyana.

Menurut ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H.Syaefudin menganggap apa yang dilakukan oleh LSM GMBI ini adalah hal yang sangat bagus, karena menurut Syaefudin setiap kinerja pemerintahan harus selalu diawasi oleh rakyat itu sendiri. Sehingga nantinya akan tercipta system pemerintahan di Kabupaten Indramayu yang sehat dan bersih.

“  Saya pribadi sangat senang dengan adanya laporan seperti ini, karena laporan seperti ini adalah keluhan masyarakat dan itu menjadi tugas kami sebagai anggota dewan untuk mendengarkan keluhan rakyat. Saya bangga dan salut apa yang dilakukan LSM ini bertujuan hanya untuk  menyampaikan keluhan rakyat tanpa menguntungkan atau merugikan beberapa pihak.” Ucap Syaefudin. TIM MP

INDRAMAYU(MP)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan Melaksanakan Kunjungan Kerja (KUNKER) Ke DPRD Kabupaten Indramayu.Kegiatan Kunjungan Kerja Kali Ini  Juga Bertujuan Untuk Sharing Pendapat Terkait  Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan Saiful Bakhri.S,Ag.Dalam Sambutannya Maksud Dan Tujuan Kedatangan Kami DPRD Kabupaten Pekalongan Adalah Ingin Sharing Pendapat Terkait Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penyelenggaraan Pendidikan Tatap Muka Tahun 2021 Di Kabupaten Indramayu, Ungkapnya

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Pekalongan Di Temui Langsung Ketua Komisi III Dprd Indramayu Ibnu Rismansyah, Dalam Sambutanya Risman Sapaan Akrab Politisi Golkar Ini Mengatakan Belajar tatap muka belum dilaksanakan di sekolah-sekolah Indramayu, sesuai SK Bupati, bahwa belajar secara daring dan luring masih dilanjutkan di tahun 2021 ini, di karena situasi Pandemi Covid 19 di Indramayu masih cukup tinggi,  Dunia Pendidikan Terdampak Imbas Sangat Besar Di Masa Pendemi Ini, Sekolah Tatap Muka Langsung Belum Dibolehkan, Karena Kita Harus Turut Memutus Wabah Mata Rantai Virus Covid19 , Jangan Sampai Terkena Pada Generasi Penerus Bangsa. Banyak Tantangan Yang Harus Dihadapi Dalam Pendidikan Di Masa Pandemi Ini, Guru dituntut untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut, bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi materi yang telah diberikan secara daring, melalui dialog interaktif antara guru dan anak, menimbulkan tingkat pemahanan anak atas materi yang baik, Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa, karena pendidikan adalah kunci dari kenberhasilan sumber daya manusia suatu Negara. Di tangan anak-anaklah ke depannya kita bisa menjadi maju.

Risman Pun Mengungkapkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu  Belum Optimalnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pengelolaan Berbagai Potensi Daerah Dan Obyek Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Dengan Pendekatan Fenomenologi Mengacu Pada Tujuan Yang Telah Ditentukan Yaitu Untuk Mengetahui Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu. Hasil Evaluasi Kami Khususnya Komisi Iii DPRD Kabupaten Indramayu Menunjukan Bahwa Ada Beberapa Hal Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah. Pertama, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu Selama Ini Masih Belum Maksimal, Seperti Pajak Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Target Capaian Yang Belum Mengalami Peningkatan Yang Signifikan. Selain Itu, Retribusi Yang Juga Merupakan Sumber Pendapatan PAD Belum Maksimal Dan Masih Ada Indikasi Kebocoran, Begitu Pula Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Banyak Sekali Bagian-Bagian Yang Belum Dioptimalkan Untuk Menambah Pad Kabupaten Indramayu. Tegasnya

Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Saeful Arif, SH,M.Kn,  Mengatakan Dirinya Sangat Berterimakasih Karena Kunjungannya Kali Ini Diterima Langsung Ketua Komisi III Dprd Kabupaten Indramayu, Semoga Apa Yang Kami Dapatkan di indramayu Bisa Di Implementasikan Di Kabupaten Pekalongan,pungkasnya.

Di akhir acara DPRD kabupaten Indramayu Dan DPRD kabupaten Pekalongan Saling Bertukar Cindera Mata, Tanda Kunjungan Kerja Kali Ini Sudah Selesai.TIM MP

INDRAMAYU (MP). Vaksinasi covid 19 oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka untuk mencegah dan memberikan daya tahan tubuh terhadap virus corona atau covid 19 dilakukan dibeberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Indramayu,(01/02/2021)

Bertempat di pendopo Kabupaten Indramayu vaksinisasi covid 19 di hadiri Plt Bupati Indramayu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Kabupaten Indramayu, Bupati terpilih  Nina Agustina SH,MH,CRA.

Sebelum disuntik vaksin covid 19, 10 Pejabat publik yang bakal divaksin pun melalui tahapan pendaftaran, Skirining, pemaksinan dan registrasi peserta vaksin dengan menerbitkan surat sudah dilakukan vaksin.

Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat SH, Dalam sambutannya Vaksinasi Covid-19 Merupakan Langkah Yang Sangat Penting Untuk Memutus Penyebaran Covid-19 Dan Memberikan Perlindungan Kesehatan Kepada Masyarakat Serta Membantu Percepatan Pemulihan Ekonomi.

Kabupaten Indramayu Sendiri Telah Menerima 9.200 Vial Vaksin Sinovac Dari Dinas Kesehatan Provinsi Dan Sudah Didistribusikan Ke 49 Puskesmas, 2 Klinik Tni/Polri Dan 10 Rumah Sakit Yang Ditunjuk Untuk Melaksanakan Vaksinasi. Pelaksanaan Vaksinasi Akan Dimulai Serentak Pada Faskes-Faskes Tersebut Dan Ditargetkan Selesai Di Akhir Februari.

Sasaran Pertama Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Indramayu Yaitu Para Tenaga Kesehatan Sebanyak 4.600 Orang Dan 10 Pejabat Publik Yang Hadir Pada Acara Hari Ini.

Ketua DPRD Kabupaten indramayu H Syaefudin SH, Mengatakan semua masyarakat sudah semestinya mendapatkan vaksin untuk melindungi dari Covid-19. Dikatakannya pula, “ vaksin ini sangat aman sehingga masyarakat tidak perlu ragu saat ingin mengikuti Vaksin , Sesuai instruksi presiden, kita semua harus di vaksin karena ini sangat aman bagi kita,” ungkapnya.

Ketua DPRD Indramayu H Syaefudin SH Selain mendukung program pemerintah,  Vaksin Covid-19 itu juga upaya memberikan kesadaran sekaligus meyakinkan masyarakat terhadap vaksin yang akan disuntikkan. Didukung dengan penanganan yang baik dari Dinas Kesehatan dan tenaga kesehatan. ia menegaskan bahwa pemerintah sudah menjamin bahwa vaksin sudah layak, halal, dan aman untuk disuntikkan ke masyarakat. “Tidak ada gejala, kendala, aman, dan penanganannya cepat,” ujarnya. TIM MP.

INDRAMAYU(MP)- Dalam Rangka Ta’aruf Dan Pengukuhan Dewan Pimpinan  Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Kabupaten Indramayu Masa Hidmat 2020-2025, Anggota Dprd Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah  Menghadiri Kegiatan Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu. Sabtu,16 January 2021

Bertempat Di Gedung Islamic Centre Kabupaten Indramayu Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Kabupaten Indramayu Kh, Moh. Syatori,S.Hi,MA Diambil Sumpahnya Secara Resmi Oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Provinsi Jawa Barat  Prof Kh. Rachmat Syafi’I.

Ketua Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Provinsi Jawa Barat  Prof Kh. Rachmat Syafi’I selamat atas dilantiknya pengurus Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Kabupaten Indramayu masa khidmat 2020-2025 semoga kedepanyya lebih baik lagi, dan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan MUI juga harus dihadiri dalam menjaga toleransi antar umat beragama maupun kerukunan antar ormas islam dan ulama. Tegasnya

Dalam Sambutannya Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat,SH Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Merupakan Mitra Strategis Dengan Pemerintah Daerah Indramayu Dalam Tingkat Keagamaan Maupun Fatwa Fatwanya Untuk Kemaslahatan Umat Islam Di Kabupaten Indramay. Ungkapnya

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah Juga Mengungkapkan Bahwa Peranan Ulama Dalam Membangun Sangatlah Besar Dan Penting Fungsinya Dengan Pembangunan Dan Memperkokoh Sendi-Sendi Etika, Moral Spritual, Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sekaligus Berfungsi Sebagai Pencerah, Pencerdas, Dan Pembimbing Umat Dengan Ajaran Dan Nilai-Nilai Islam Tokoh Agama Hingga Kini Menjadi Panutan. Secara Mayoritas, masyarakat memiliki keinginan agar kualitas hidupnya benar secara syariat. TIM MP

Komisi