INDRAMAYU (MP) Belajar tatap muka belum dilaksanakan di sekolah-sekolah Indramayu, sesuai SK Bupati, bahwa belajar secara daring dan luring masih dilanjutkan di tahun 2021 ini, di karena situasi Pandemi Covid 19 di Indramayu masih cukup tinggi. Hal tersebut terungkap pada Kunjungan Kerja Study Komparasi Komisi  4 DPRD Kabupaten Pekalongan ke DPRD Kabupaten Indramayu.

Kegiatan tersebut di terima oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH. KN, Bertempat di ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Indramayu, Rombongan Komisi  4 Kabupaten Pekalongan  yang  dipimpin Kholik J, berdiskusi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tatap Muka tahun 2021 di Indramayu.

Diakhir Kegiatan Kunjungan Kerja tersebut DPRD Kabupaten Indramayu memberikan Cideramata ke DPRD Kabupaten Pekalongan berupa kain batik Khas Indramayu. TIM MP

INDRAMAYU MP - Puluhan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Balongan dan Kecamatan Juntinyuat yang tergabung dalam wadah Paguyuban Pemilik Lahan (PPL) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Indramayu untuk menemui pimpinan serta Komisi yang membidangi pertanahan.

Mereka beraudensi dengan unsur Legislatif yang diwakili oleh ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H.Syaefudin,SH., Wakil Ketua DPRD, H.Sirojudin, SP., Ketua komisi 1, Liana listiya Dewi,SE., serta dihadiri oleh anggota Komisi 1 DPRD, karena menginginkan wakil rakyat itu turut aktif menyelesaikan persoalan harga tanah untuk mega proyek pembangunan pabrik petrochemical yang dinilai tidak sesuai dengan harga pasaran tanah di wilayah Kecamatan Balongan dan Kecamatan Juntinyuat.

Salah seorang perwakilan paguyuban pemilik lahan, H.Sugono,SH., Selasa 20 Oktober 2020 mengatakan, organisasi PPL ini non politik dan bukan organisasi profesi, keberadaan organisasi ini merupakan wadah yang bertujuan untuk memperjuangkan hak- hak petani pemilik lahan terdampak pengadaan lahan mega proyek Petrochemical Jawa barat RU VI Balongan.

Disamping itu karena harga yang telah ditentukan oleh tim Appresial (BPN dan KJPP) sebagai konsultan PT. Pertamina adalah sepihak tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan para pemilik lahan, kata H.Sugono,SH., maka harga yang ditentukan pun jauh dari harapan para pemilik lahan. 

“Tim Appresial dalam menentukan harga tanah sepertinya tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan unsur kesejahteraan serta keadilan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang dasar 1945 dan Undang-undang RI nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum”, ujar H.Sugono,SH.

Warga pemilik lahan keberatan lahannya dibebaskan untuk pembangunan mega proyek Petrochemical Jawa barat RU VI Balongan, lanjut H.Sugono,SH., karena harga lahan yang akan dibebaskan tidak sesuai dengan keinginan para pemilik lahan. Oleh Tim Appresial, lahan milik warga hanya dihargai Rp.700.000,- permeter persegi untuk tanah darat kelas A dan Rp.400.000,- permeter persegi untuk tanah kelas B atau sawah pinggir jalan sedangkan tanah kelas C atau sawah ditengah hanya dihargai Rp.230.000,- permeter perseginya.

Sementara warga pemilik lahan terutama yang berada di wilayah Kecamatan Balongan, kata H.Sugono,SH., menginginkan lahan miliknya dihargai Rp. 2.500.000,- permeter persegi untuk tanah kelas A dan Rp. 2.000.000,- permeter persegi untuk tanah kelas B serta Rp. 1.500.000,- permeter persegi untuk tanah kelas C.

“Pengalaman pembebasan lahan untuk kilang Exor 1 tahun 1990 PT.Pertamina Balongan dalam pembayaran ganti rugi tanah dan bedol desa Sukareja, warga sangat puas karena ganti rugi tanah satu hektar bisa untuk beli tanah tiga hektar. Begitu pula bangunan, semula warga hanya memiliki bangunan rumah non permanen namun setelah mendapatkan uang ganti rugi, langsung bisa membangun rumah permanen”, kata H.Sugono, SH.

Sementara itu Ketua DPRD kabupaten Indramayu, H.Syaefudin, SH., mengatakan,  demi rakyat apapun akan diperbuat termasuk mencari solusi terbaik terkait belum adanya titik temu harga tanah milik warga yang akan dibebaskan untuk pembangunan mega proyek Petrochemical.

“Keberadaan Kita disini untuk mencari solusi terbaik agar semua kepentingan terakomodir. Dalam arti agar warga pemilik lahan bisa terakomodir keinginan harga ganti rugi tanahnya dan pabrik Petrochemical pun bisa sukses didirikan di Kabupaten Indramayu tanpa ekses”, kata Syaefudin.      

Begitu pula seperti dikatakan Wakil Ketua DPRD, H.Sirojudin, SP. Dengan tegas pimpinan Legislatif yang juga ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu ini akan memperjuangkan keinginan warga pemilik lahan hingga harga ganti rugi pembebasan tanahnya tersebut sesuai kesepakatan bersama.

Hal senada dikatakan Ketua komisi I, Liana listiya Dewi,SE. Ia berjanji akan segera menggelar rapat kerja dengan pihak terkait pembebasan tanah pembangunan mega proyek Petrochemical, karena hal tersebut merupakan langkah konkret untuk masyarakat.TIM MP

INDRAMAYU MP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Jabar) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Pekalongan. Kunjungan DPRD Kota Pekalongan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

Kedatangan Rombongan DPRD Kota Pekalongan disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, SP. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang muspida gedung DPRD Indramayu. (03/12/20).

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kab. Indramayu, H. Sirojudin, SP menyambut dengan ucapan selamat datang.

“Saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Indramayu, semoga pertemuan ini bisa membawa hasil yang baik untuk Kabupaten Indramayu dan Kota Pekalongan” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nusron, S.Ag mengucapkan banyak terima kasih kepada DPRD Kabupaten Indramayu  atas sambutan dan jamuannya. Menurutnya, dalam kondisi New Normal seperti saat ini, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi anggota DPRD untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi, karena sudah menjadi keharusan dalam kondisi apapun.

“maksud dan tujuan kedatangan kami ingin sharing dan bertukar pikiran tentang tugas dan fungsi DPRD khususnya mengenai upaya membangun kapasistas Bapemperda melalui perencanaan kegiatan” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. H. Sirojudin, SP, menjelaskan  penyusunan rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dan engkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah, menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

“mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan Bapemperda memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda” jelasnya. (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP)-  Dengan membawa sejumlah sepanduk dan selebaran surat pernyataan sikap yang berisikan penolakan politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), puluhan massa yang tergabung dalam wadah Barisan Rakyat Indramayu Sejati (BARIS) pada Senin 19 Oktober 2020 menyambangi gedung DPRD kabupaten Indramayu meminta pimpinan serta anggota dewan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait netralitas ASN pada ajang pemilihan kepala daerah yang puncaknya akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang.

Aksi massa BARIS di gedung wakil rakyat yang diantaranya di pimpin oleh Hatta, Ali Sahali dan Carkaya itu pun mendapat pengawalan ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Indramayu, anggota TNI dan Polisi Pamong Praja, bahkan Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto terlibat langsung dalam pengawalan serta pengamanan aksi unjuk rasa hingga  selesai pelaksanaan. Sedangkan dari pihak legislatif yang menemui massa BARIS yakni Ketua DPRD Indramayu, H.Syaefudin, SH., dan Wakil Ketua DPRD yang juga ketua DPC PDIP, H.Sirojudin, SP., serta didampingi Kabag Persidangan Teddy Rakhmat Riyadi, SH., Kasubag Humas dan Protokol Setwan, Torih, SH., juga petugas Humas, Heri Tarma, SH. 

Koordinator umum aksi massa BARIS, Hatta, mengatakan, kedatangannya di gedung DPRD Kabupaten Indramayu dikarenakan menjelang Pilkada tahun 2020 ini ada beberapa kepala dinas, Camat dan sejumlah kepala sekolah di lingkungan Pemkab Indramayu terindikasi melakukan kegiatan politik terselubung. Padahal para pejabat itu, lanjut Hatta, adalah ASN yang diatur oleh Undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara serta diatur pula pada Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik pegawai negeri sipil.    

“ASN adalah pelayan publik tanpa membedakan ras, suku, agama serta perferensi politik. Oleh karenanya netralitas ASN dalam Pilkada merupakan faktor fundamental yang harus dijaga demi martabat pemerintahan serta menjaga wajah demokrasi tetap sehat ”, ujar Hatta.  

Atas dasar itulah, masih kata Hatta, Barisan Rakyat Indramayu Sejati menyatakan sikap :

  1. DPRD segera membentuk Pansus netralitas ASN.
  2. DPRD segera membuat regulasi untuk memastikan ASN di semua jenjang tidak menjadi alat politik bagi petahana.
  3. DPRD segera mengevaluasi kerja BUMD yang disinyalir menjadi lumbung logistik Paslon tertentu.
  4. Meminta kepada seluruh dinas membuat komitmen menjaga netralitas bersama dengan seluruh calon bupati dan calon wakil bupati.
  5. Mendukung Gakkumdu untuk memonitoring aktivitas beberapa kepala dinas, camat serta kepala sekolah yang disinyalir menjadi alat politik paslon tertentu.

Sementara itu ketika menerima perwakilan aksi massa BARIS di ruang aspirasi gedung dewan, Ketua DPRD, H.Syaefudin, SH., mengatakan,   pihaknya akan segera menindak lanjuti apa yang diinginkan oleh massa BARIS. Bahkan dalam waktu dekat, tegas Syaefudin, dirinya akan menggelar rapat pimpinan dan akan dilanjutkan dengan rapat gabungan fraksi untuk menentukan perlu tidaknya membentuk pansus netralitas ASN.

“Karena lembaga legislatif itu bersifat kolektif kolegial maka setelah rapat pimpinan, akan berlanjut dengan menggelar rapat gabungan fraksi. Pembentukan pansus itu setidaknya perlu persetujuan minimal dua fraksi ”, kata Syaefudin.   

Hal senada dikatakan Wakil ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H.Sirojudin,SP. Ia menambahkan, selain sebagai pimpinan DPRD juga selaku ketua DPC PDIP sehingga secara khusus akan mengawal aspirasi massa BARIS ini hingga terbentuknya Pansus netralitas ASN. (Tim MP)

INDRAMAYU(MP) Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, SH, menghadiri apel siaga dan gelar pasukan penanganan bencana tahun 2020, Senin (06/11/2020). Apel siaga yang dilangsungkan di halaman Polres Indramayu ini dipimpin langsung oleh Pjs Bupati Indramayu Bambang Tirtoyuliono

Acara apel siaga bencana juga dihadiri jajaran Forkopimpa Kabupaten Indramayu. Turut Hadir BPBD, PMI dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Apel siaga juga menghadirkan berbagai instansi terkait, dan relawan yang selama ini terlibat dalam penanganan bencana. 

Dalam kesempatan itu, Pjs Bupati Indramayu Bambang Tirtoyuliono mengatakan apel siaga ini diselenggarakan dengan tujuan agar ada sinergi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan resiko terjadinya bencana alam.

“Pihak BPBD untuk lebih sigap dalam penanganan bencana. Upaya monitoring kondisi lapangan perlu terus dilakukan setiap saat, jika terjadibencana bisa meminimalisir korban jiwa maupun harta benda. Tidak lupa, koordinasi dengan instansi terkait lainnya juga perlu dilakukan secara rutin,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, SH, mengajak peran serta seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan terjadinya bencana. “Dalam penanggulangan dan pencegahan bencana ini, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Kita butuh dukungan dan peran serta dari seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.

pihaknya BPBD berupaya untuk meminimalkan terjadinya bencana alam di wilayahnya. Sejauh ini, sudah cukup banyak langkah yang diambil dalam kaitannya dengan penanganan bencana tersebut. Misalnya, pembuatan embung, reboisasi, normalisasi sungai dan perbaikan tanggul. (Tim.MP)

INDRAMAYU MP – Total Kapasitas Pemasangan yang tersebar  di 7 Cabang dan 6 Unit dengan jumlah sambungan pelanggan, sebanyak 104.437 Sambungan Rumah. Hal tersebut di ungkapkan Direktur Tekhnik Perumdam Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu, Agus Suprihartono, BE.,S.Sos, dalam Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Madiun ke DPRD Kabupaten Indramayu.

“ Di Kabupaten Indramayu, tidak ada sumber mata air yang dapat di manfaatkan untuk bahan dasar air yang harus disalurkan kerumah-rumah, tapi bersumber dari sungai yang ada di Indramayu khususnya  sumber air dari sungai Cimanuk, sehingga biaya produksi sangat mahal, karena harus di olah dahulu “ penjelasan lebih lanjut Agus.

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Madiun Di Pimpin Wakil Ketua DPRD Madiun Drs Mujono, Msi yang diterima oleh Ketua Komisi III Ibnu Rismansyah, bertempat diruang Aspirasi DPRD Kabupaten Indramayu, setelah kedua pihak saling memperkenalkan daerahnya masing-masing dan DPRD Kabupaten Madiun mengutarakan maksud tujuan Kunjungan Kerja ke Indramayu, mengenai Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Meningkatkan Cakupan Pelayanan, selanjutnya Direktur Tekhnik Perumdam Tirta Dharma Ayu Agus Suprihartono memaparkan mengenai Perusahaan daerah air minum di Indramayu tersebut.

Diakhir Kegiatan Kunjungan Kerja tersebut DPRD Kabupaten Indramayu memberikan Cideramata ke DPRD Kabupaten Madiun berupa kain batik Khas Indramayu. TIM MP

Komisi