INDRAMAYU MP - Dengan membawa sejumlah poster dan sepanduk, pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia kabupaten Indramayu desak DPRD kabupaten Indramayu untuk batalkan omnibuslaw.

Pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Indramayu menyampaikan aspirasi dan mendesak DPRD indramayu untuk mengawal tuntutan para buruh dan mahasiswa sampai pemerintah pusat di depan gedung DPRD kabupaten Indramayu.

Penolakan tersebut karena di anggap UU cipta kerja memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria Dengan menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan, memperparah kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani dan masyarakat. Jumat 9 Oktober 2020)

Pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia kab Indramayu dalam orasinya mendesak kepada DPRD Kabupaten Indramayu Batalkan UU cipta kerja, karena hanya akan lebih menyengsarakan masyarakat Indonesia, terutama buruh dan petani. Menuntut presiden untuk menerbitkan PERPU Terkait UU cipta kerja, serta jalankan reformasi agraria.

Dalam aksi unjuk rasa di depan gedung rakyat ini di temui langsung anggota DPRD kabupaten Indramayu H Ruswa m.pdi didampingi Ibnu Rismansyah

Di depan mahasiswa H Ruswa m.pdi menyampaikan bahwa kami bersama buruh, kami bersama mahasiswa. Dan kami bersama masyarakat indramayu mengawal sesuai aturan dan regulasi yang ada agar presiden Untuk menerbitkan PERPU " tegasnya.

Anggota DPRD indramayu Ibnu Rismansyah menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan PC PMII Indramayu semoga perjuangan yang dilakukan temen temen mahasiswa sebagai nilai ibadah yang tak tergantikan. Dan kami wakil rakyat akan siap mengawal dan berusaha  sesuai aturan dan regulasi yang ada.Tegasnya .

Aksi unjuk rasa PC PMII indramayu setelah di temui langsung Anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa membubarkan diri dengan tertib dan damai . TIM MP

INDRAMAYU (MP) - DPRD Kabupaten Indramayu menerima kunjungan kerja Kabupaten Kudus dan Demak Jawa Tengah, dengan mengindahkan protokoler kesehatan yang sesuain peraturan yang berlaku. Kegiatan tersebut diterima oleh Anggota Komisi II dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu H. Ruyanto yang di dampingi dari Dinas Kesehatan Kab Indrmayu Plt Sekretaris Yadi Hidayat, S. KM, MKM, di Ruang Sidang Utama Selasa (15/09).

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Kudus dan DPRD Kabupaten Demak mengenai penanganan covid 19 dan sharing pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021. H.Ruryanto menerangkan satu persatu permasalahan yg ada dan dapat diterima baik oleh DPRD Demak dan DPRD Kudud. Juga perwakilan dari dinas kesehatan menerangkan pula jumlah yang sakit, meninggal dunia karena covid 19.

H.Ruryanto mengharapkan kedepan semoga covid 19 bisa berlalu dan kegiatan di dprd seluruh kabupaten bisa berjalan normal kembali, anggota dprd kabupaten demak dan  kabupaten kuduspun sama mengharapkan bisa bersama2 dan saling sharing penanganan covid - 19.

Kunjungan Kerja ini diakhiri dengan saling bertukar cenderamata. TIM MP

 

INDRAMAYU-MP. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (The Action Unity of Indonesian Moslem Student) cabang Indramayumelakukan audiensi dengan Ketua DPRD Indramayu. H. Syaefudin, SH. didampingi Ketua Komisi I, Liyana Listia Dewi, SE dan Anggota Komisi I DPRD Indramayu, Akhmad Munjani Nur, S.Hi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi dengan para wakil rakyat untuk mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya pada kluster ketenagakerjaan.

Dalam pertemuan audensi yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Indramayu tersebut perwakilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, mengatakan menolak beberapa point tentang UU Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Omnibuslaw Cipta Kerja terdapat pasal-pasal yang mencederai rakyat yang terjadi  adanya ketimpangan sosial dan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang UU Omnibuslaw Cipta Kerja serta segera memperbaiki UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang multitafsir.

“Kami juga mendesak DPR dan DPRD untuk mencabut UU Omnibuslaw dan menangkap aparat yang melakukan tindakan represif serta menangkap aparat yang melakukan tindakan represif kepada para peserta aksi UU Omnibuslaw Cipta Kerja” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, SH bersedia untuk menandatangani pencabutan Undang-Undang mengenai pencabutan UU Omnibuslaw dan mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tersebut.

“DPRD Indramayu mendukung pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Omnibuslaw Cipta Kerja dan akan menampung dan akan menyampaikan ke tingkat pusat, aspirasi buruh dan mahasiswa” jelas ketua DPRD Indramayu. (Tim.MP)

INDRAMAYU MP - Gejolak aksi unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologis Pancasila (HIP) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mendapat penolakan dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia demikian juga di Kabupaten Indramayu.

Menyikapi hal tersebut, Aksi unjuk rasa dilakukan ratusan masa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di depan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu (30/6/2020).

Koordinator Lapangan (KORLAP) aksi, Ono Cahyono mengatakan, pihaknya menolak tegas RUU HIP, dan mendesak agar rancangan undang-undang itu segera dicabut atau dibatalkan.

"Ini sangat berbahaya sekali, makanya kami menuntut kepada DPRD untuk menyampaikan aspirasi kami kepada DPR RI dan presiden dengan membuatkan nota dinas," ujar dia.

Ono Cahyono menilai, pancasila adalah harga mati, selain itu pancasila merupakan suatu dasar negara yang sudah kokoh dan kuat.

Sehingga, tidak perlu lagi adanya perubahan-perubahan untuk mengubah pancasila dengan alasan untuk memperkuat pancasila.

Menurutnya, jika RUU HIP benar-benar disetujui maka akan berimbas pada undang-undang yang lain.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, SH yang di damping Wakil Ketua Muhammad Sholihin, S.Sos.I , pihaknya mendukung upaya yang sudah dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan pancasila.

Ia berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI sehingga RUUHIP dapatdibatalkan.

"Saya menerima kedatangan rekan-rekan di sini, karena saya tahu maksud dari rekan-rekan ini baik untuk tegaknya pancasila," ujarnya TIM MP

INDRAMAYU (MP) Ratusan massa gabungan buruh dari 5 serikat yaitu Gabungan Serikat Buruh Migas Indramayu (GASBumi), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja Elpiji, Serikat Pekerja Arya Wiralodra, Serikat Buruh Keramik dan mahasiswa berunjuk rasa ke gedung DPRD Indramayu, Kamis (8/10). Menuntut pembatalan UU Cipta Kerja, seperti aksi-aksi di beberapa daerah lain.

Massa datang dengan membawa berbagai spanduk yang berisi penolakan terhadap terhadap UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI. Sepanjang jalan menuju lokasi, mereka juga terus bernyanyi dan berorasi.

Demikian masa unjuk rasa yang memadati Jalan Jenderal Sudirman Indramayu pas didepan Gedung DPRD. Maka pihak Polres Indramayu melakukan rekayasa lalu lintas dengan pengalihan kendaraan ke sejumlah ruas jalan lainnya, agar masyarakat tetap dapat melanjutkan perjalanan.

Dalam orasinya, massa menolak dengan tegas UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden RI menerbitkan Perppu sebagai langkah konstitusi umtuk membatalkan UU Cipta Kerja. Semula, aksi massa berlangsung kondusif. Namun, tiba-tiba dari arah pengunjuk rasa ada yang melemparkan botol ke arah petugas yang berjaga. Yang diikuti pengunjuk rasa lainnya yang juga melemparkan botol, kardus hingga batu bata, sehungga seorang anggota polisi terluka terkena lemparan batu di bagian pelipis dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan.

Selain melakukan pelemparan, massa pendemo yang ada di barisan depan juga berusaha merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Indramayu. Sehingga, terjadi saling dorong mendorong dengan petugas yang berusaha menekan desakan masa aksi agar tidak masuk ke Gedung DPRD yang saat itu tengah melaksanakan Sidang Paripurna.

Sedangkan Koordinator pendemo berusaha meredam emosi massa saat itu. ‘’Satu komando. Aksi kita aksi damai. Jangan lakukan lempar-lemparan,’’ teriak koordinator masa pendemo berulang kali melalui pengeras suara.

Demikian pula yang dilakukan petugas kepolisian, dengan pengeras suara pula petugas terus meminta agar massa tetap tenang.

Aksi demo kembali kondusif setelah Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin yang di dampingi Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto, menemui pengunjuk rasa, dan menyatakan dukungan atas aspirasi massa.

 ‘’Saya mengerti perasaan teman-teman semua saat ini. Makanya saya dengan tegas mendukung aspirasi kalian,’’ ujar Syaefudin.

Bahkan Ketua DPRD tersebut menandatangani lembar pernyataan massa pendemo yang akan diteruskan ke DPR RI dan Presiden, setelah itu massa pendemopun membubarkan diri. TIM MP

INDRAMAYU MP - Berangkat dari Pertamina TBBM Desa/Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, masa bergerak menuju DPRD Kabupaten Indramayu melakukan unjuk rasa, setibanya di depan gedung dewan masa langsung menyampaikan orasinya, dimana para Buruh Awak Mobil Tangki(AMT) yang tergabung dalam kelompok buruh Gasbumi, FSB Migas dan KASBI Indramayu menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan pihak perusahaan sampai saat ini belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR), seperti yang diungkapkan oleh Koordinator lapangan Iin Susanto, Kamis, (25/6/ 2020).


Unjuk rasa tersebut di respon oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH dan Wakil Ketua H Sirojudin, SP serta Kapolres Kabupaten Indramayu untuk berkenan menerima Perkawilan massa sebanyak 10 orang, yang diwakili Ketua Gasbumi FSBMigas Kasbi Indramayu, Hadi perwakilan lainnya yang diterima diruang BAPEMPERDA.


Dalam pertemuan tersebut diungkapkan dasar dari masa yang di wakili KASBI berunjuk rasa ke DPRD Kabupaten Indramayu yaitu seperti yang dijelaskan oleh Hadi bahwa para Buruh AMT (Awak Mobil Tangki) statusnya sudah diperalihkan dari PT. CUA (Ceria Utama Abadi) ke PT. GUN (Garda utama nasional) terhitung 01 Maret 2020, sedangkan permasalahan yang muncul pihak PT. GUN hanya membayar THR ke AMT sebesar Rp. 800.000,- (3/4 dari upah pokok) yang semestinya pemberian THR sebesar upah pokok. PT.GUN berpendapat baru 3 bulan kontrak dengan AMT sedangkan jaring pengaman sesuai dengan undang undang harus 1 tahun / 12 bulan kontrak ini yang menjadi kisruh dan gejolak para buruh.


Setelah melalui diskusi yang panjang Aspirasi buruh ini diterima oleh DPRD Kabupaten Indramayu yang selanjutnya akan dibahas kembali dalam rapat Komisi yang membidangi hal tersebut seperti yang dijelaskan Wakil Ketua DPRD H. Sirojudin, SP karena saat itu pihak PT GUN hanya diwakili oleh karyawan yang tidak dapat mengambil keputusan maka diputuskan pihak DPRD Kabupaten Indramayu akan memanggil pihak yang dapat memberi keputusan dari PT GUN, Pertamina, dan Disnaker . TIM MP

Komisi