INDRAMAYU MP - Pimpinan dan anggota Komisi 1 (satu) undang Asisten Daerah 1, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indramayu, dan Paguyuban Pemilik Lahan (PPL) yang tanahnya terdampak proses pembangunan Petrochemical Complex balongan. Dalam rapat kerja , Senin (26/04/2021).

Tujuan diadakannya rapat kerja oleh Komisi 1 ini adalah, guna memantau sejauh mana proses pembebasan lahan yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), serta mendengarkan keluhan dan masukan dari seluruh pihak terkait.

Kepala BPN Indramayu, Ristendi Rahim mengatakan bahwasannya sampai sekarang ada 531 orang dari 3 desa yang akan menerima ganti rugi dari pembangunan PSN Petrochemical. Dan lebih dari 80 Ribu sertifikat tanah sedang di proses oleh BPN sekitar 85% sudah selesai dan akan menerima dana ganti rugi.

“531 orang ini memiliki luas tanah kurang lebih 161,6 Hektar tanah yang akan di beli oleh Petrochemical Balongan, tentu dengan harga yang beragam per meternya.” Sambung Ristendi.

Gono selaku perwakilan dari PPL, mengaharapkan proses pembabayaran pembebasan lahan ini untuk segera diselesaikan di bulan april.

“saya mewakili seluruh masyarakat yang tergabung dalam PPL, mengharapkan proses pembebasan lahan ini dapat dibayarkan secepatnya. Mengacu arahan bupati yang mengharapkan pembayaran ini selesai pada bulan april.” Ucap Gono.

Pimpinan rapat kerja kali ini, Lyana Listia Dewi mengatakan diundangnya seluruh pihak terkait ini menginginkan kejelasan dan progres dari PSN Petrochemical ini. sehingga tidak ada kesalahan pemahan dari DPRD dengan pihak Petrochemical nantinya.

“Saya berterima kasih pada pihak terkait yang sudah hadir pada rapat kerja kali ini, tujuannya bukan ada maksud terselubung lainnya, kami dari komisi 1 hanya ingin mengetahu progress sampai mana PSN ini. supaya kami juga tau hasil jeri payah seluruh anggota Komisi 1 ini memang memberi hasil yang baik bagi Masyarakat yang lahannya terdampak.” Ucap Lyana.

DPRD terutama Komisi 1 ini menginginkan setiap prosesnya untuk selalu dikawal oleh pihak terkait, supaya tidak ada lagi sengketa di masa yang akan datang.

“ saya mewakili seluruh anggota Komisi 1 ingin proses pencairan dana ini nantinya harus dikawal penuh dari kita semua. Guna meminimalisir konflik kedepannya.” Sambung Lyana. TIM MP


Komisi